Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membenarkan ada kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pihaknya di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur terkait gratifikasi. OTT itu terjadi Kamis (2/7) malam.
"Pukul 19.30 WIB ada giat tertangkap tangan para pelaku korupsi berupa menerima hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa," kata Firli Bahuri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (3/7).
Baca juga: KPK Tangkap Bupati Kutai Timur
Firli masih enggan membeberkan siapa pejabat yang ditangkap. Jumlah pejabatnya pun masih dirahasiakan. Firli meminta waktu untuk mendalami kasus ini terlebih dahulu. Masyarakat diminta bersabar.
"Mohon dimaklumi juga asas praduga tak bersalah mari kita kedepankan profesionalitas, akuntabilitas dan junjung tinggi hak asasi manusia (HAM)," ujar Firli.
KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status pihak yang diamankan tersebut. Kronologi penangkapan akan disampaikan melalui konferensi pers.
"Kami akan sampaikan semuanya setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti selesai," tutur Firli.(OL-5)
KPK menetapkan Budiman Bayu Prasojo, pegawai Ditjen Bea Cukai, sebagai tersangka kasus dugaan suap importasi. Penangkapan dilakukan di kantor pusat Bea Cukai Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budiman Bayu Prasojo, pegawai Ditjen Bea Cukai, sebagai tersangka kasus dugaan suap importasi terkait temuan uang Rp5 miliar dalam lima koper.
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
KPK nyatakan Menag Nasaruddin Umar bebas sanksi pidana jet pribadi OSO karena melapor sebelum 30 hari. Simak penjelasan hukum Pasal 12C UU Tipikor di sini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari (RW), diduga menerima aliran dana melalui tiga perusahaan
KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka baru dalam kasus gratifikasi eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan menyita ratusan aset.
KPK memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan gratifikasi korporasi di Kutai Kartanegara yang menjerat Rita Widyasari dan menyita 104 kendaraan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved