KPK Panggil Istri Nurhadi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan istri dari mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida. 

Ia akan diminta keterangan seputar kasus yang menyeret suaminya yang saat ini berstatus tersangka suap dan gratfikasi penanganan perkara di MA sejak 2011 hingga 2016.

"Saksi Tin Zuraida, akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi)," jelas Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (15/6).

Dalam kesempatan kali ini, kata dia, Tin akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan suaminya. Nurhadi merupakan tersangka sekaligus penerima suap dan gratifikasi terkait perkara di MA sejak 2011-2016.

Selain Tin, lanjut dia, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan seorang wiraswastawan bernama Sofyan Rosada. Dia juga diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Nurhadi.

"Saksi Sofyan Rosada juga diperiksa untuk tersangka NHD (Nurhadi)," pungkasnya.

Baca juga: Presiden: Gigit Pejabat yang Korupsi Dana Penanganan Covid-19

Pada kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiganya adalah Nurhadi, menantu Nurhadi, Rezky Herbiono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.

Hiendra dijerat sebagai pihak pemberi suap dan gratifikasi kepada Nurhadi. Hiendra melalui Rezky diduga memberi suap dan gratifikasi untuk Nurhadi mencapai Rp46 miliar.

Tujuan praktik kotor itu supaya untuk memuluskan sejumlah seperti perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara dan sengketa saham di PT MIT. Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (A-2)