TNI-Polri Kawal New Normal, Kontras: Situasi Jadi Tidak Normal

KOMISI untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pelibatan personel gabungan TNI-Polri dalam mengawal new normal merupakan hal yang tidak proporsional.

Pasalnya, rencana penempatan TNI-Polri di titik keramaian, seperti pusat perbelanjaan, pasar, dan tempat wisata, berpotensi mengesankan situasi darurat keamanan, bukan darurat kesehatan.

"Keputusan melibatkan TNI-Polri menjadi penegasan direalisasikannya wacana darurat sipil, yang sebelumnya ditolak masyarakat sipil. Pengerahan TNI dan Polri ini membentuk situasi tidak normal, bukan pengkondisian kenormalan baru," ujar Deputi Koordinator Kontras, Feri Kusuma, dalam keterangan pers, Minggu (31/5).

Baca juga: Disiplinkan Masyarakat, TNI-Polri Kerahkan Ratusan Ribu Personel

Pelibatan TNI-Polri dinilai sebagai jalan pintas untuk memaksakan keinginan pemerintah dalam memulihkan ekonomi. Berikut, menertibkan masyarakat melalui pendekatan keamanan, tanpa memenuhi syarat kenormalan yang baru.

"Dalam menangani masalah ini, pemerintah, termasuk TNI dan Polri, harus tunduk pada otoritas kesehatan. Pemerintah harus memprioritaskan masalah kesehatan, agar krisis sosial ekonomi yang lebih buruk dapat dihindarkan," pungkas Feri.

Pihaknya pun mendesak pemerintah untuk menghentikan pendekatan segala bentuk politik-keamanan baru di luar kerangka. Sebab, hal itu justru dapat menganggu prioritas dalam penanganan masalah akibat pandemi covid-19.

Baca juga: Sambut New Normal, Jokowi Minta Pengetatan Protokol Kesehatan

"Termasuk, menghentikan pengerahan TNI-Polri yang tidak proporsional, pendekatan keamanan sebagai prioritas dan  tidak menggunakan pendekatan  militeristik dalam penanganan covid-19," tegasnya.

Feri juga meminta otoritas sipil berperan penuh dalam penanganan covid-19. Pemerintah harus memperkuat otoritas kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta mengedepankan pertimbangan dari ahli dan epidemiolog, untuk memperbaiki penanganan pandemi.(OL-11)