Relaksasi Tranportasi Umum Diminta Dihentikan

ANGGOTA DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus menilai kebijakan pemerintah yang membolehkan transportasi umum kembali beroperasi di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat pencegahan penyebaran covid-19 menjadi berantakan. Buktinya, di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Kamis (14/5), terjadi antrean penumpang yang penuh sesak.

"Relaksasi transportasi yang dilakukanl pemerintah, katanya untuk memperlonggar agar sektor ekonomi bergerak. Tapi kenyataan, di bandara Soetta, kebijakan relaksasi mengakibatkan terjadinya antrean penumpang yang menumpuk. Hal Ini tenti berpotensi menambah klaster baru kasus wabah covid-19," ungkap Guspardi Gaus, Jumat, (15/5).

Disebutkan, aturan mendasar PSBB melarang adanya kerumuman lebih dari lima orang. Namun kini kerumuman terjadi seperti di bandara Soetta karena aturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Dan sama halnya mempercepat penyebaran virus korona.

"Ini baru hari pertama, besok hingga menjelang puncak hari Lebaran, diperkirakan tetap terjadi antrean penumpang. Kondisi ini tak bisa dibiarkan. Pemerintah maupun petugas di bandara, harus memperhitungkan akibatnya," ujar Guspardi.

Diperbolehkannya pebisnis dan swasta untuk terbang serta banyaknya persyaratan yang harus dibawa calon penumpang dan semuanya diperiksa oleh petugas di bandara. Selain membutuhkan waktu juga akan mengundang antrean yang panjang. Apalagi calon penumpang dipastikan akan membludak menyusul adanya kebijakan relaksasi

"Harusnya di era IT saat ini, pengelola bandara bisa menerapkannya dengan online. Ada berkas yang pengecekannya lewat online atau inovasi lain sehingga tidak semua item pemeriksaan penumpang dilakukan petugas di bandara. Antrean penumpang bisa dihindari," ujarnya.

Baca juga: Pelanggar PSBB Terus Diburu

Anggota DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowi, mengatakan membludaknya penumpang di bandara Soetta terjadi akibat ketidaksiapan Angkasa Pura dalam mengantisipasi lonjakan penumpang pasca dibolehkannya penerbangan oleh Kemenhub. Hal ini bisa jadi dipicu oleh lemahnya koordinasi antara maskapai, pihak bandara dan tim kesehatan.

"Terlebih protokol kesehatan diabaikan. Kami sebagai anggota Komisi VI sudah mengingatkan Angkasa Pura I dan II sebagai BUMN pengelola bandara terkait masalah ini. Pun demikian dengan BUMN Transportasi ASDP, DAMRI, PPD, PT KAI untuk mengantisipasi hal serupa," ujar Baidowi.

Baidowi mengatakan banyaknya warga yang mengantongi surat tugas patut ditelusuri jangan sampai hanya kamuflase sebagai siasat untuk mudik. Persoalan tersebut ditambah dengan beredarnya jual beli surat sehat dari pihak tertentu, membuktikan bahwa ada oknum yang berusaha mengambil keuntungan di balik kondisi saat ini. (A-2)