Jumat 15 Mei 2020, 06:10 WIB

Pelanggar PSBB Terus Diburu

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Pelanggar PSBB Terus Diburu

Sumber: Pemprov DKI Jakarta/Antara/Tim Riset MI-NRC
Saksi dan denda pelanggar PSBB di Jakarta.

 

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan sanksi denda Rp10 juta kepada manajemen restoran cepat saji McDonald’s (McD) Sarinah, Jakarta Pusat.

Denda itu dijatuhkan akibat adanya kerumunan warga saat hari terakhir restoran yang telah berdiri sekitar 30 tahun itu beroperasi pada Minggu (10/5).

Pengelola atau manajemen McD Sarinah dinyatakan melanggar ketentuan Peraturan Gubernur No 41/2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran PSBB Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Jakarta.

“Hari ini kita proses, kita lakukan pemeriksaan. Kami minta keterangan dari pihak manajer McD. Pada akhirnya, kita sudah tetapkan untuk memberikan sanksi denda sebagaimana diatur dalam Pergub 41/2020 Pasal 7,” terang Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin, kemarin.

Dalam pasal tersebut berbunyi, ‘Pengelola restoran atau rumah makan diwajibkan membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara angsung atau take away, melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar daring. Apabila melanggar ada sanksi administratif, penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis, dan denda administratif paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp10 juta’.

“Secara kooperatif dari pihak McD Sarinah sudah membayarkan sanksi denda tersebut. Sudah disetor ke Bank DKI,” imbuh Arifin.

Arifin menambahkan, bagi warga yang berkerumun tidak dikenakan sanksi karena semua itu salah manajemen McD Sarinah. “Ya karena dia (pihak McD Sarinah) umumkan sebelumnya, jauh-jauh hari diumumkan. Kan ada di medsos diumumkan bahwa akan ditutup pada jam sekian, tanggal sekian, jadi orang datang,” kata Arifin.

Arifin berjanji bahwa sanksi bagi manajemen McD ini bukan yang terakhir. “Saya ingin tegaskan bahwa Satpol PP akan terus melakukan penindakan kepada seluruh pelanggar PSBB yang ada di DKI,” jelas Arifin.

Terutama bagi individu yang ditemukan berkerumun atau tidak memakai masker selama PSBB, akan dikenai sanksi denda Rp250 ribu.

Arifin mengatakan bakal memberikan pilihan kepada pelanggar PSBB tersebut. Apakah mau memberikan denda sebesar Rp250 ribu atau melaksanakan sanksi sosial.

Ia memberi contoh sanksi sosial kepada dua warga yang disuruh menyapu jalan di Jalan Tanah Abang dengan menggunakan rompi oranye pada Rabu (13/5). Mereka diketahui tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah. “Ini buat pembelajaran, pendisiplinan, sehingga warga diharapkan ada efek jera dan tidak lakukan pelanggaran kembali,” ujar Arifin.

Laporan warga

Lebih lanjut Arifin mengungkapkan sanksi terhadap pengelola McD Sarinah merupakan hasil kontribusi warga dalam melaporkan kerumunan di tempat makan tersebut.

“Ini sebenarnya keberhasilan kita dari sinergitas dan soliditas seluruh masyarakat Jakarta,” ujar Arifin.

Selama pelaksanaan PSBB tahap 2 hingga 12 Mei di DKI, Satpol PP telah memberikan 6.394 teguran tertulis. Sementara itu, sudah ada 365 tempat yang disegel atau ditutup sementara selama periode tersebut. “Lebih kurang 10% temuan pelanggaran itu dari masyarakat yang ikut serta berpartisipasi melaporkan itu,” jelas Arifin.

Selain kasus kerumunan di McD Sarinah, laporan warga yang langsung ditindaklanjuti Satpol PP ialah adanya kegiatan jual beli di Pasar Ikan Jatinegara dan yang teranyar soal pengaduan dari masyarakat adanya pedagang yang masih berjualan di Pasar Tasik di Tanah Abang.

“Mereka menggunakan kendaaraan berdagang di sepanjang Pasar Blok A sampai jalan Auri Jatibaru. Dari jam 2 pagi sudah hadir di sana, memarkirkan (mobil) di sana. Lumayan banyak puluhan mobil. Begitu ada informasinya, malam itu juga kami bubarkan,” tukas Arifin.

Laporan warga yang miris atas adanya antrean yang mengular di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, kemarin pagi, juga langsung ditanggapi Kementerian Perhubungan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto pun memastikan akan menindak tegas operator penerbangan yang melanggar ketentuan pembatasan jumlah penumpang dalam melakukan layanan penerbangan. Termasuk pelanggaran penerapan physical distancing.

Senior Manager Branch Communications & Legal Bandara Soekarno-Hatta Febri Toga mengatakan ke depannya juga dilakukan penataan jadwal keberangkatan penerbangan. “Seluruh stakeholder akan melakukan evaluasi untuk menata jadwal penerbangan supaya tidak ada yang berdekatan,” jelas Febri Toga. (Hld/Ssr/KG/DD/J-1)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Kasus Said Didu akan Segera Digelarperkarakan

👤Sri Utami 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:40 WIB
HA mangkir dari panggilan dengan dalih tengah dalam situasi pandemi virus korona baru (covid-19) dan ingin menaati aturan pembatasan sosial...
MI/LILIEK DHARMAWAN

Pelibatan TNI dalam Terorisme Bahayakan HAM

👤Emir Chairullah 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:30 WIB
SEJUMLAH akademisi dan aktivis mengecam upaya pemerintah melibatkan TNI dalam menangani aksi...
Dok. MI

Pencegahan Korupsi belum Memadai

👤Faustinus Nua 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:20 WIB
TII menilai pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi belum maksimal dan belum terintegrasi dengan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya