Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengakui kedekat-annya dengan tiga kader PDIP yang mempunyai hubungan dengan tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP Harun Masiku. Adapun ketiga kader PDIP tersebut yaitu Agustiani Tio Fridelina, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah yang juga pernah tercatat sebagai caleg pada Pemilu 2019. "Saya dalam posisi sulit karena orang-orang itu, Mbak Tio (Agustiani Tio), Mas Saeful, Mas Donny, itu kawan-kawan saya. Saya sudah jelaskan saya tidak pernah aktif di organisasi itu (organisasi terkait PDIP)," ungkap Wahyu dalam sidang pemeriksaan etik Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) yang digelar di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Dalam kasus itu, Agustiani Tio, Saeful, dan Harun Masiku telah ditetapkan tersangka. Adapun Donny dilepas KPK setelah sempat diamankan dalam OTT pada pekan lalu. Agustiani berperan sebagai penghubung pemberi suap dan Saeful menjadi penghubung Harun dengan Agustiani Tio.
Wahyu dalam sidang pemeriksaan etik DKPP tersebut mengungkapkan proses awal saat PDIP mengajukan nama Harun Masiku sebagai PAW untuk posisi yang ditinggalkan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia. KPU kemudian menolak nama Harun dan memutuskan caleg dengan suara terbanyak pada dapil yang sama (Sumatra Selatan I) Riezky Aprilia menggantikan Nazaruddin. "Kami dalam posisi melayani peserta pemilu dalam hal ini para parpol (untuk PAW). Sepanjang prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pasti dilaksanakan," katanya.
Wahyu mengklaim adanya kemungkinan salah tafsir dalam komunikasi yang dilakukannya dengan ketiga kader PDIP. "Sebagai contoh, pada saat Ibu Tio (Agustiani) sebagai utusan PDIP yang memberi informasi kepada saya akan bersurat kepada KPU, saya menjawab "Siap mainkan." Maksud saya, surat yang dikirim ke KPU kemudian ditindaklanjuti," imbuh Wahyu.
Pelaksana Tugas DKPP Muhammad yang menjadi ketua majelis sidang meng-ungkapkan, dugaan Wahyu melakukan sejumlah pertemuan di luar kantor dianggap melanggar pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Namun, DKPP belum bisa memastikan Wahyu bersalah atau tidak mengingat harus melakukan pleno terlebih dahulu untuk memutuskannya. "Soal pengakuan posisi sulit itu, memang kami tanyakan mengapa dia (Wahyu) tidak mencegah pertemuan-pertemuan di luar kantor. Beliau mengaku dalam posisi sulit karena alasan pertemanan," kata Muhammad.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR Johan Budi menduga adanya kemungkinan Wahyu Setiawan tidak 'bermain' sendiri terkait pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif. Anggota komisioner lain diduga terlibat. "Pak Arief (Ketua KPU Arief Budiman), jangan manggut-manggut saja, tegak Pak. Jangan nunduk. Nanti akan ketahuan siap saja yang bermain, satu komisioner ataukah komisioner yang lain mencicipi," katanya.
Cepat selesai
Pada kesempatan lain, Direktur Eksekutif Kode Inisiatif Very Junaidi berharap kasus dugaan suap yang menimpa Wahyu Setiawan bisa selesai sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Masalah ini tak boleh menodai pesta demokrasi di daerah-daerah. "Kasus OTT (operasi tangkap tangan) yang menimpa Wahyu Setiawan KPU secara hukum harus dituntaskan," katanya.

MI/ADAM DWI
Direktur Eksekutif KODE Inisiatif Veri Junaidi .
Menurut dia, kasus Wahyu Setiawan membuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu menurun. Kecepatan pihak berwenang dalam menuntaskan kasus ini dipertaruhkan untuk mengembalikan kepercayaan publik. (Medcom/P-4)
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
PENYUSUNAN Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Legislator PDIP Edy Wuryanto mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T serta mencegah mahalnya pendidikan kedokteran.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved