Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MANTAN Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengakui kedekat-annya dengan tiga kader PDIP yang mempunyai hubungan dengan tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP Harun Masiku. Adapun ketiga kader PDIP tersebut yaitu Agustiani Tio Fridelina, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah yang juga pernah tercatat sebagai caleg pada Pemilu 2019. "Saya dalam posisi sulit karena orang-orang itu, Mbak Tio (Agustiani Tio), Mas Saeful, Mas Donny, itu kawan-kawan saya. Saya sudah jelaskan saya tidak pernah aktif di organisasi itu (organisasi terkait PDIP)," ungkap Wahyu dalam sidang pemeriksaan etik Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) yang digelar di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Dalam kasus itu, Agustiani Tio, Saeful, dan Harun Masiku telah ditetapkan tersangka. Adapun Donny dilepas KPK setelah sempat diamankan dalam OTT pada pekan lalu. Agustiani berperan sebagai penghubung pemberi suap dan Saeful menjadi penghubung Harun dengan Agustiani Tio.
Wahyu dalam sidang pemeriksaan etik DKPP tersebut mengungkapkan proses awal saat PDIP mengajukan nama Harun Masiku sebagai PAW untuk posisi yang ditinggalkan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia. KPU kemudian menolak nama Harun dan memutuskan caleg dengan suara terbanyak pada dapil yang sama (Sumatra Selatan I) Riezky Aprilia menggantikan Nazaruddin. "Kami dalam posisi melayani peserta pemilu dalam hal ini para parpol (untuk PAW). Sepanjang prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pasti dilaksanakan," katanya.
Wahyu mengklaim adanya kemungkinan salah tafsir dalam komunikasi yang dilakukannya dengan ketiga kader PDIP. "Sebagai contoh, pada saat Ibu Tio (Agustiani) sebagai utusan PDIP yang memberi informasi kepada saya akan bersurat kepada KPU, saya menjawab "Siap mainkan." Maksud saya, surat yang dikirim ke KPU kemudian ditindaklanjuti," imbuh Wahyu.
Pelaksana Tugas DKPP Muhammad yang menjadi ketua majelis sidang meng-ungkapkan, dugaan Wahyu melakukan sejumlah pertemuan di luar kantor dianggap melanggar pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Namun, DKPP belum bisa memastikan Wahyu bersalah atau tidak mengingat harus melakukan pleno terlebih dahulu untuk memutuskannya. "Soal pengakuan posisi sulit itu, memang kami tanyakan mengapa dia (Wahyu) tidak mencegah pertemuan-pertemuan di luar kantor. Beliau mengaku dalam posisi sulit karena alasan pertemanan," kata Muhammad.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR Johan Budi menduga adanya kemungkinan Wahyu Setiawan tidak 'bermain' sendiri terkait pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif. Anggota komisioner lain diduga terlibat. "Pak Arief (Ketua KPU Arief Budiman), jangan manggut-manggut saja, tegak Pak. Jangan nunduk. Nanti akan ketahuan siap saja yang bermain, satu komisioner ataukah komisioner yang lain mencicipi," katanya.
Cepat selesai
Pada kesempatan lain, Direktur Eksekutif Kode Inisiatif Very Junaidi berharap kasus dugaan suap yang menimpa Wahyu Setiawan bisa selesai sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Masalah ini tak boleh menodai pesta demokrasi di daerah-daerah. "Kasus OTT (operasi tangkap tangan) yang menimpa Wahyu Setiawan KPU secara hukum harus dituntaskan," katanya.
MI/ADAM DWI
Direktur Eksekutif KODE Inisiatif Veri Junaidi .
Menurut dia, kasus Wahyu Setiawan membuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu menurun. Kecepatan pihak berwenang dalam menuntaskan kasus ini dipertaruhkan untuk mengembalikan kepercayaan publik. (Medcom/P-4)
Padahal, sektor kehutanan mengelola aset negara dengan nilai triliunan rupiah dan memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Inhutani V Jakarta.
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan tidak ada yang perlu ditakuti terkait rencana Komisi III DPR RI memanggil KPK untuk rapat dengar pendapat (RDP).
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved