Jumat 13 Desember 2019, 18:13 WIB

Gerindra Nilai Pernyataan Mahfud Akan Rugikan Jokowi

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Gerindra Nilai Pernyataan Mahfud Akan Rugikan Jokowi

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa

 

WAKIL Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menilai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) berlebihan soal rencana menyelipkan hukuman mati bagi koruptor dalam Rancangan Undang-Undang Kita Umum Hukum Pidana (RKHUP).

"Kalau namanya Pak Mahfud Md, mulutnya hari ini sama tindakan berbeda tahun depan. Nanti saja, Mahfud nggak usah dinilai lah, kasihan Pak Jokowi," kata Desmond di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (13/12).

Desmond mengatakan, pernyataan Mahfud nerlebihan dan beresiko dapat merugikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau menurut dia semua bisa, kalau Mahfud semua bisa. Saya pikir, langkah-langkah dia cenderung merugikan Pak Jokowi," katanya.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, pada prinsipnya UU dapat diubah jika pemerintah menghendakinya. Namun belum tentu usulan itu dapat diterima DPR.

"Kalau secara prinsip perundang-undangan apa yang nggak bisa? Tapi apakah DPR setuju nggak? Memangnya pemerintah bisa paksa DPR? Ya enggak juga. Sikapnya nantinya kita lihat, maunya Mahfud apa?" jelasnya.

Dia pun meminta agar Mahfud mengurangi pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Kata Desmond, pernyataan Mahfud dapat berdampak buruk bagi pemerintahan Jokowi.

"Ya ini statement-nya. Yang menurut saya over, harusnya minta apa kek. Wajah sejuklah hari ini, jangan terlalu banyak hal-hal yang tidak produktif merugikan pemerintahan Pak Jokowi," pungkasnya.

Sebelumya, Mahfud menyatakan hukuman mati yang akan diterapkan

tergantung nominal kerugian negara yang ditimbulkan. Menurut Mahfud, nantinya, penegak hukum memiliki indikator jelas dalam menerapkan hukuman mati.

Indikator itu tercantum dalam ketentuan yang akan dimuat di revisi RKUHP. Menurut Mahfud, pemerintah berencana melakukan itu.

"Kalau terbukti melakukan sekian bisa dilakukan hukuman mati gitu ya. Jadi ada besaran korupsinya seperti apa. Diukur gitu," kata Mahfud di Jakarta, Kamis (12/12).

Mahfud sendiri tak menampik jika UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur terkait hukuman mati bagi koruptor. Meski begitu, peraturan tersebut belum terlalu tegas dalam penerapannya selama ini. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA/M Risyal Hidayat

Jaksa Bantah Jadikan Hiendra Kambing Hitam

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Kamis 28 Januari 2021, 09:35 WIB
Sebelumnya, dalam persidangan, Hiendra Soenjoto membantah tuduhan jaksa. Hiendra mengaku tidak menyuap...
MI/Susanto

KPK Dalami Arahan Juliari ke Eks ADC Mensos

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Kamis 28 Januari 2021, 08:44 WIB
"Eko Budi Santoso didalami pengetahuannya terkait peran dan arahan khusus tersangka JPB (Juliari Peter Batubara) saat menjabat selaku...
ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

KPK Lelang Perhiasan Milik Eks Kepala Bappebti

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Kamis 28 Januari 2021, 08:03 WIB
"Sebagai upaya memaksimalkan pemasukan bagi kas negara dari aset recovery tindak pidana korupsi yang ditangani oleh...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya