Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
BERBAGAI upaya dila-kukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi jalannya pilkada serentak yang akan berlangsung September 2020. Bawaslu bahkan meneken kerja sama dengan para camat agar pengawasan yang lebih ketat terhadap tahapan pilkada sampai di tingkat desa dan kelurahan.
Upaya itu, antara lain, dila-kukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Kerja sama dengan para camat dilakukan dalam Program Sambang Desa.
"Program Sambang Desa Bawaslu dengan enam kecamatan di Bangka Tengah bertujuan memperkuat pengawasan tahapan pilkada di tingkat desa dan kelurahan," kata Ketua Bawaslu Bangka Tengah Robianto, kemarin.
Ia mengatakan Program Sambang Desa dibentuk karena selama ini Bawaslu kesulitan berkoordinasi dengan pihak desa dalam upaya pengawasan pilkada. "Dengan melibatkan pihak kecamatan, koordinasi dengan pihak desa dan kelurahan diharapkan bisa lebih mudah," ujarnya.
Menurutnya, salah satu yang kini sangat penting diawasi ialah data pemilih. Melalui Program Sambang Desa, Bawaslu mengajak pemerintah kecamatan untuk dapat meneruskan ke tingkat desa dan kelurahan, terkait pentingnya pengawasan data pemilih.
"Kami berharap kendala di lapangan terkait pengawasan pilkada di Bangka Tengah bisa diatasi dengan adanya sinergi kecamatan dan desa atau kelurahan," ucapnya.
Bawaslu Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, juga terus mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Salah satunya ialah mengajak masyarakat desa untuk menolak politik uang.
Ketua Bawaslu Kebumen Arif Supriyanto mengatakan salah satu desa yang telah diajak untuk menolak politik uang dan melakukan pengawasan secara partisipatif ialah Desa Sadang Kulon, Kecamatan Sadang. Aca-ra tersebut sengaja dilakukan di Kecamatan Sadang karena wilayah setempat termasuk daerah terpencil dan berada di pegunungan. Selain itu, daerah itu termasuk salah satu wilayah rawan dalam pilkada.
Bawaslu Jawa Barat juga ba-kal mengawal pilkada dengan mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kontestasi politik ini. Oleh karena itu, Bawaslu membentuk Salur-an Aspirasi Masyarakat atau Salam.
Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan berharap hal itu selain meningkatkan partisipasi dalam menggunakan hak politik juga partisipasi dalam mengawasi tahapan dan prosedur pesta demokrasi itu. Delapan daerah di Jawa Barat yang akan menggelar pilkada ialah Kabupaten Bandung, Cianjur, Indramayu, Karawang, Pangandaran, Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Depok.
Sosialisasi nonformal
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Utara akan mengarahkan KPU kabupaten dan kota penyelenggara Pilkada 2020 untuk memperbanyak sosialisasi dengan memanfaatkan kearifan lokal. Ketua KPU Sumatra Utara Herdensi Adnin mengatakan sosialisasi tahapan pilkada dapat dilakukan melalui pertunjukan seni, budaya, atau kegiatan adat lain, seperti pesta panen raya. Ia yakin cara itu dapat memancing kehadiran masyarakat karena memiliki daya tarik bagi masyarakat. (LD/YP/EM/JL/TB/N-1)
Penambahan rombel ini, dilakukan karena terdapat sekitar 197.000 anak di Jabar yang berpotensi tidak melanjutkan atau putus sekolah.
Eliminasi TBC memerlukan kekompakan dan sinergi lintas sektor.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, mengungkapkan hanya ada 384 kelas sekolah tingkat SMA/SMK yang akan diisi rombongan belajar (rombel) 38 sampai 50 siswa dari 801 kelas.
Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite
Tetapi, dari 27 wilayah Jawa Barat hanya ada dua wilayah yang diprakirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada siang hari.
Sebanyak 338 ribuan siswa diterima di SMA, SMK dan SLB negeri se-Jawa Barat (Jabar) dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahap satu hingga dua.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved