Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyerahkan laporan terbaru terkait kerusuhan bulan Mei lalu yang menewaskan 10 orang kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Idham Azis.
"Minggu ini akan disampaikan, antara Senin sampai Jumat pokoknya. Ini kan kita masih persiapkan mulai dari penulisan typo segala macam," ungkap Wakil Direktur Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara saat dikonfirmasi, Minggu (3/11).
Baca juga: Pengamat: NasDem Bisa jadi Jembatan Oposisi dan Pemerintah
Komnas HAM juga akan menyerahkan laporan terkait ke beberapa kementerian seperti ke Kominfo dan Kementerian kesehatan serta Gubernur DKI Jakarta.
Komnas HAM juga belum menyebutkan kelompok mana yang memiliki senjata ilegal. Diketahui, dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Untuk delapan korban di Jakarta tewas akibat luka tembak, sedangkan seorang lainnya terluka di kepala akibat hantaman benda tumpul. Sementara seorang korban di Pontianak juga terluka tembak.
Komnas HAM menyebut bahwa tugas dari kepolisian untuk mengungkapkan kelompok penembak tersebut.
"Kewenangan Komnas HAM juga terbatas. Artinya dalam pemantauan soal kejadian kerusuhan Mei. Kami meminta kepolisian untuk menindaklanjuti temuan komnas ini," ujar Beka.
"Masih dalam pencarian kelompok tersebut. Terlebih petunjuk yang diberikan Komnas HAM dirasa cukup dijadikan petunjuk awal," tambahnya.
Dalam waktu dekat sendiri Komnas HAM akan berkoordinasi dengan kepolisian supaya rekomendasi Komnas HAM berjalan. Lalu, memantau kinerja kepolisian semua kasus terungkap dan korban mendapatkan keadilan. (OL-8)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Dalam koridor pembatasan HAM, tidak ada alasan untuk kepentingan nasional.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap kasus yang menimpa insan pers dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Komnas HAM memastikan penilaian kepatuhan HAM ini akan diperluas ke berbagai wilayah lainnya guna memperkuat akuntabilitas nasional.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pada Senin pagi ini, ada 60 perwakilan keluarga korban yang mengadukan dugaan penyiksaan itu ke pihaknya.
Anis menyebut bahwa penilaian tersebut menggunakan indikator internasional PBB yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia dengan menggunakan 4 pendekatan hak.
SETIAP tanggal 10 Desember, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai momentum refleksi dan penguatan komitmen terhadap martabat manusia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved