Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyerahkan laporan terbaru terkait kerusuhan bulan Mei lalu yang menewaskan 10 orang kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Idham Azis.
"Minggu ini akan disampaikan, antara Senin sampai Jumat pokoknya. Ini kan kita masih persiapkan mulai dari penulisan typo segala macam," ungkap Wakil Direktur Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara saat dikonfirmasi, Minggu (3/11).
Baca juga: Pengamat: NasDem Bisa jadi Jembatan Oposisi dan Pemerintah
Komnas HAM juga akan menyerahkan laporan terkait ke beberapa kementerian seperti ke Kominfo dan Kementerian kesehatan serta Gubernur DKI Jakarta.
Komnas HAM juga belum menyebutkan kelompok mana yang memiliki senjata ilegal. Diketahui, dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Untuk delapan korban di Jakarta tewas akibat luka tembak, sedangkan seorang lainnya terluka di kepala akibat hantaman benda tumpul. Sementara seorang korban di Pontianak juga terluka tembak.
Komnas HAM menyebut bahwa tugas dari kepolisian untuk mengungkapkan kelompok penembak tersebut.
"Kewenangan Komnas HAM juga terbatas. Artinya dalam pemantauan soal kejadian kerusuhan Mei. Kami meminta kepolisian untuk menindaklanjuti temuan komnas ini," ujar Beka.
"Masih dalam pencarian kelompok tersebut. Terlebih petunjuk yang diberikan Komnas HAM dirasa cukup dijadikan petunjuk awal," tambahnya.
Dalam waktu dekat sendiri Komnas HAM akan berkoordinasi dengan kepolisian supaya rekomendasi Komnas HAM berjalan. Lalu, memantau kinerja kepolisian semua kasus terungkap dan korban mendapatkan keadilan. (OL-8)
Menurut Dhani, komposer kerap tak mendapatkan haknya.
PAKAR Politik, Ray Rangkuti menganalisis operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.
Faktor utama justru datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) mengeluarkan rekomendasi untuk mendesak negara untuk meninjau ulang imbauan relokasi mandiri warga di TN Tesso Nilo.
Investigasi ini dilakukan Komnas HAM, melalui tugas dan kewenangan dalam Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Pembahasan RUU KUHAP perlu diperpanjang dan tidak terburu-buru dalam mengejar target pengesahan.
Penilaian ini, lanjut menag, menjadi kesempatan strategis untuk menelaah kebijakan pendidikan di lingkungan Kemenag.
KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved