Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengapresiasi kehadiran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung.
Selain sangat dirasakan manfaatnya, TP4 juga telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam setiap pelaksanaan tugas pengawalan pembangunan.
Demikian dikatakan Inspektur Jenderal Kementerian PU-Pera Widiarto saat membuka Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan TP4 Daerah (TP4D) Bidang Infrastruktur Kawasan Indonesia Tengah di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Kalimantan Timur, kemarin.
Kegiatan bertajuk Bangun Sinergi untuk Negeri, Infrastruktur Andal, Indonesia Maju itu bertujuan mengevaluasi kegiatan peng-awalan dan pengamanan TP4D di bidang pembangunan infrastruktur PU-Pera 2019, termasuk persiapan kegiatan 2020 di lingkup Kementerian PU-Pera wilayah Indonesia bagian tengah.
Acara diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pengawalan dan pengamanan TP4D secara serentak antara 13 kepala kejaksaan tinggi dan 64 kepala UPT/balai/satker Kementerian PU-Pera di wilayah Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Penandatanganan perjanjian kerja sama juga merupakan tindak lanjut nota kesepa-haman yang ditandatangani Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono pada 1 Maret 2018 di Jakarta.
Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka yang hadir dalam acara itu menambahkan pemilihan Balikpapan sebagai lokasi acara merupakan wujud sinergi Korps Adhyaksa dan Kementerian PU-Pera dalam mendukung program pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Jan berpesan agar kerja sama dengan TP4 dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk pemecahan berbagai permasalahan hukum dan peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan. Semua itu dilakukan dalam rangka percepatan semua program prioritas pemerintah di pusat dan daerah.
"Untuk itu diperlukan peran aktif, koordinasi, dan keterbukaan para pihak dalam mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul di setiap tahapan pekerjaan. Itu untuk memastikan pembangunan berjalan tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran," terang Jan.
Sebelumnya, kegiatan serupa telah diselenggarakan di Ambon, Maluku, pada Senin (30/9). Kegiatan itu meliputi 10 provinsi di kawasan timur Indonesia. Untuk kawasan Indonesia Barat direncanakan diselenggarakan di Palembang pada akhir Oktober mendatang.
Jaga integritas
Jaksa Agung HM Prasetyo di sela topping-off pembangunan Gedung Pusat Pemulihan Aset (PPA) di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin, menyatakan melalui pembangunan gedung baru, seluruh jajaran Korps Adhyaksa dituntut untuk terus mengoptimalkan kinerja, meningkatkan kemampuan, serta menjaga diri dan integritas dalam pelaksanaan tugas.
Ia mengimbau para jaksa agar tidak mudah tergoyahkan atau terbuai melakukan hal yang berpotensi mencederai citra dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap korps. "Karena itu, semua yang dilakukan harus benar-benar terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi etika, adat, adab, maupun segi moral, agama, dan hukum,"
Apabila semua pesan tersebut dilaksanakan, sambungnya, akan terbantahkan komentar orang yang menyatakan keadilan telah mati. (RD/P-3)
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik PT Orbit Terminal Merak yang nantinya bakal disita untuk negara terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang
KEPALA Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar buka suara soal klaim Nadiem Makarim, yang mengaku melibatkan Jam-datun dalam proses pengadaan laptop chromebook.
Kejaksaan Agung menanggapi soal Nadiem Makarim yang menggandeng tim kuasa hukum yang dipimpin advokat kondang Hotman Paris Hutapea di kasus pengadaan laptop Chromebook.
Mendikbudristek Nadiem Makarim melibatkan Jamdatun dalam pengadaan laptop Chromebook. Kejagung menilai perlu dituangkan dalam berita acara.
ICW menanggapi sejumlah pernyataan Mantan Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Eka Safitra ialah jaksa yang menjadi anggota Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Namun, terang dia, dalam perkembangannya justru muncul keluhan, seperti adanya oknum yang memanfaatkan program tersebut untuk mengeruk keuntungan pribadi.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengkaji kembali Tim T4 Pusat dan Daerah.
Keberadan TP4 dinilai kurang efektif karena berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum kejaksaan untuk mendapatkan materi memperkaya diri sendiri.
Inspektorat di daerah tidak perlu menunggu penugasan dari kepala daerah jika terdapat potensi penyalahgunaan wewenang
Jaksa Agung ST Burhanuddin berjanji bakal melanjutkan program dan kinerja yang telah dikerjakan HM Prasetyo. Kebijakan yang akan dilanjutkan tersebut antara lain program tim pengawal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved