Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ANGGOTA Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi meminta polisi melakukan proses hukum secara transparan terkait ditangkapnya sejumlah demonstran yang diduga menjadi perusuh.
"Saya berharap, terhadap sejumlah mahasiswa yang diamankan polisi diproses hukum secara transparan," kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Rabu, (25/9).
Baca juga: DPR & Pemerintah Diminta Pertimbangkan Masukan dari Masyarakat
Taufiq menilai para mahasiswa yang melakukan demonstrasi merupakan calon-calon pemimpin bangsa masa depan. Ia pun mengapresiasi tingginya kesadaran sosial dari para mahasiswa yang turun ke jalan.
"Jadi kalau masalah tidak besar, diperingatkan saja dan kemudian biarkan mereka kuliah lagi," ungkap politikus Partai NasDem itu.
Namun, polisi juga diminta menindak mereka yang diduga penyusup dan membuat kerusuhan. Oknum provokator penyebab aksi anarkistis juga patut ditindak tegas secara transparan.
"Kalau tidak transparan berbahaya. Karena sekarang fitnah banyak sekali," ujarnya.
Ia menambahkan banyak gambar beredar usai aksi demonstrasi mahasiswa. Namun, banyak pula gambar yang menampilkan situasi yang tak benar alias hoaks di media sosial. Penegak hukim pun disarankan cermat bertindak.
"Hati-hati bagi semua pihak karena unsur yang sedang menunggangi situasi," pungkasnya. (OL-8)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan serta fitnah atas tudingan memilki ijazah palsu.
Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan serta fitnah atas tudingan memilki ijazah palsu.
Hasto menyebut nama Jokowi, Gibran dan Bobby dalam nota pembelaannya atau pleidoi. Kasus hukumnya dikatakan sebagai akibat sikap kritisnya terhadap sejumlah peristiwa politik.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
PAKAR Telematika, Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved