Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi meminta polisi melakukan proses hukum secara transparan terkait ditangkapnya sejumlah demonstran yang diduga menjadi perusuh.
"Saya berharap, terhadap sejumlah mahasiswa yang diamankan polisi diproses hukum secara transparan," kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Rabu, (25/9).
Baca juga: DPR & Pemerintah Diminta Pertimbangkan Masukan dari Masyarakat
Taufiq menilai para mahasiswa yang melakukan demonstrasi merupakan calon-calon pemimpin bangsa masa depan. Ia pun mengapresiasi tingginya kesadaran sosial dari para mahasiswa yang turun ke jalan.
"Jadi kalau masalah tidak besar, diperingatkan saja dan kemudian biarkan mereka kuliah lagi," ungkap politikus Partai NasDem itu.
Namun, polisi juga diminta menindak mereka yang diduga penyusup dan membuat kerusuhan. Oknum provokator penyebab aksi anarkistis juga patut ditindak tegas secara transparan.
"Kalau tidak transparan berbahaya. Karena sekarang fitnah banyak sekali," ujarnya.
Ia menambahkan banyak gambar beredar usai aksi demonstrasi mahasiswa. Namun, banyak pula gambar yang menampilkan situasi yang tak benar alias hoaks di media sosial. Penegak hukim pun disarankan cermat bertindak.
"Hati-hati bagi semua pihak karena unsur yang sedang menunggangi situasi," pungkasnya. (OL-8)
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan momentum perayaan Tahun Baru Imlek 2026 sebagai energi baru dalam memperkokoh pluralisme.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved