Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan terpilihnya lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 merupakan kewenangan DPR RI.
Menurutnya, lima pimpinan KPK baru yang telah terpilih itu telah lolos Panitia Seleksi Capim KPK.
"Itu sudah lolos pansel dan prosedurnya semuanya ada di kewenangan DPR," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9).
Komisi III DPR melakukan uji kompetensi dan kelayakan terhadap sepuluh calon pimpinan KPK. Lima nama pimpinan KPK periode 2019-2023 yang terpilih berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan 56 anggota Komisi III DPR.
Baca juga: Firli Siap Laksanakan Program Solutif Inovatif Berantas Korupsi
Kelima orang itu antara lain, Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango serta Nurul Ghufron.
Firli berhasil mendapat 56 suara. Dia mengalahkan nama-nama capim lainnya. Tercatat Alexander Marwata memperoleh 53 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, dan Lili Pintauli Siregar yang mendapatkan 44 suara.
Firli juga terpilih menjadi ketua baru KPK lewat penunjukan langsung, tanpa voting di Komisi III DPR.
Firli terpilih setelah para anggota dewan melakukan voting lima komisioner baru KPK. Setelah itu, mereka menskors rapat pleno untuk menentukan nama ketua baru KPK lewat musyawarah. (OL-2)
Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay
DPR minta pemerintah menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Timur Tengah setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Indonesia patut bersyukur atas warisan luhur para pendiri bangsa berupa falsafah dan ideologi negara Pancasila serta politik luar negeri Bebas Aktif dalam menyikapi dinamika geopolitik.
Eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat semakin meluas dan berdampak pada sejumlah negara Teluk.
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved