Komisi XI Tunggu DPD Tentukan Anggota BPK

KOMISI XI telah merampungkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemarin.

Uji kelayakan yang dilakukan selama empat hari sejak Senin (2/9) itu hanya diikuti 29 calon. Tiga calon batal hadir mengikuti proses seleksi tersebut.

Ketua Pansel BPK Hendrawan Supratikno mengatakan hasil uji kelayakan ini masih akan diolah Komisi XI. Adapun untuk pengumuman nama-nama yang lolos, Komisi XI masih akan menunggu pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Diharapkan kami bisa mendapatkan masukan dari DPD berupa pertimbangan tanggal 13 September sehingga pada 16 September bisa dilakukan pemungutan suara untuk memilih lima," ujar Hendrawan di Ruang Rapat Komisi XI DPR, kemarin.

Namun, menurut Hendrawan, tanggal itu masih tentatif. "Sekali lagi, ini kan masih tergantung pertimbangan yang dikirim oleh DPD. Kami menunggu sampai pertimbangan itu masuk baru bisa dilakukan pemungutan suara."

Hendrawan berharap proses itu tidak memakan waktu lama. Pasalnya, masa jabatan anggota DPR segera berakhir tanggal 30 September mendatang. ''Kalau sudah melewati 30 September, berarti mandat politiknya sudah tidak ada lagi. Berarti yang akan melakukan (proses itu) Komisi XI periode berikutnya," katanya.

Anggota Komisi XI, Indah Kurnia, yang turut menguji para calon anggota BPK itu mengaku cukup puas dengan hasil uji kelayakan calon anggota BPK ini.

"Banyak sekali makalah dan presentasi yang sangat bagus untuk mewujudkan BPK ke depannya lebih baik," ungkap Indah.

Ia juga mengatakan bahwa seleksi ini masih akan diproses lebih lanjut. "Kan masih ada yang dari DPD. Kita masih memiliki waktu untuk kelanjutannya seperti apa. Nanti kita akan menunggu keputusan dari komisi," tutupnya.

Kemarin, ada delapan calon anggota BPK memaparkan presentasi mereka. Salah satu di antaranya mantan Dirut Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio.

Dia menyebut BPK harus menjadi partner dan bukan broker terhadap yang diperiksa. "Artinya, dalam satu principal agent theory, memang DPR ini wakil rakyat yang mempunyai kedaulatan besar sekali. Selalu terjadi konflik. Auditor BPK biasanya menjadi jembatan untuk memastikan informasi kegiatan laporan pemerintah sudah diuji layak," ujar Tito. (*/X-10)