Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyampaikan pihaknya baru akan menyampaikan daftar nama calon anggota BPK RI ke DPD RI usai bertemu semua fraksi untuk membahas proses seleksi calon anggota BPK RI pada 26 Agustus.
"Kita tanggal 26 (Agustus) baru akan ketemu. Semua fraksi baru ketemu tanggal 26, nanti kita sepakati prosesnya," kata Fahri saat ditemui di Kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/8).
Setelah itu, lanjut dia, pihaknya akan mengirimkan daftar 32 nama calon anggota BPK RI ke DPD. Ia meyakini pertimbangan yang akan diberikan oleh DPD tidak akan memakan waktu lama.
"(Setelah pertemuan itu) Akan diberikan ke DPD, kemungkinan seminggu, setelah itu fit and proper test. Mudah-mudahan bisa selesai secepatnya," ungkapnya.
Baca juga: DPD Belum Terima 32 Nama Calon Anggota BPK dari DPR
Sebagai informasi, Komisi XI telah menyeleksi 32 dari 64 pendaftar calon anggota BPK RI. Nantinya, 32 nama calon anggota BPK tersebut akan dikirimkan ke DPD. DPD kemudian akan memberikan pertimbangan terhadap 32 nama yang lolos seleksi administrasi dan makalah tersebut.(OL-5)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved