Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengatakan kunci utama Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam memainkan peran sentral di antara negara-negara, yakni mengedepankan persatuan.
“ASEAN harus bersatu. Persatuan inilah yang mampu membuat ASEAN bertahan selama 52 tahun ini,” kata Jokowi saat peresmian gedung baru ASEAN di Jakarta, kemarin.
Hadir pada peresmian tersebut para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN. Tampak pula hadir Menlu Retno LP Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Gedung baru yang terletak di Kompleks Kantor ASEAN Jl Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, itu terdiri atas dua bangunan dengan masing-masing 16 lantai yang disambungkan dengan jembatan layang sepanjang 41,3 meter.
Menurut Presiden, negara-negara di kawasan mempunyai tantangan ke depan yang begitu majemuk baik dari sisi ekonomi, sektor politik, urusan agama hingga etnik. Selain itu, Presiden menilai tantangan ASEAN pada 50 tahun yang akan datang juga termasuk tarik-menarik antara kekuatan besar yang semakin tajam.
Masyarakat juga akan terus bertanya peran dan manfaat ASEAN di kehidupan bermasyarakat.
“Karena itu, ASEAN harus mempertahankan reputasinya, relevan bagi perkembangan baru dunia, relevan bagi pemenuhan kepentingan rakyat ASEAN dan ASEAN harus bekerja lebih cepat dalam merespons perubahan yang sangat cepat. ASEAN harus bergerak dengan cepat dan solid,” tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN terus berusaha memfasilitasi ASEAN dalam bergerak cepat, solid, dan bekerja efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi uang perjalanan dinas.
“Dengan pemikiran itulah gedung ini dibangun, yakni uang perjalanan bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat lainnya,” katanya.
Baca juga: ASEAN dan Uni Eropa Kerja Sama Pendidikan
Saat meresmikan, Jokowi mengenang ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permintaan agar gedung lama Wali Kota Jakarta Selatan dijadikan lokasi perluasan gedung baru ASEAN.
“Tujuh tahun yang lalu saat saya masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, saya masih ingat, saya lama berdiskusi sama Wakil Sekjen ASEAN dan topik bahasannya mengenai pembangunan gedung lama Wali Kota Jakarta Selatan untuk perluasan Gedung Sekretariat ASEAN,” kata Jokowi.
Pengalaman itulah, tambah Presiden, yang menjadikan dirinya memiliki keterikatan dengan Gedung Sekretariat ASEAN. “Karena itu, saya selalu pantau dari dekat pembangunan gedung ini,” katanya.(Mal/Ant/P-4)
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved