Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
PRESIDEN Joko Widodo mengatakan kunci utama Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam memainkan peran sentral di antara negara-negara, yakni mengedepankan persatuan.
“ASEAN harus bersatu. Persatuan inilah yang mampu membuat ASEAN bertahan selama 52 tahun ini,” kata Jokowi saat peresmian gedung baru ASEAN di Jakarta, kemarin.
Hadir pada peresmian tersebut para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN. Tampak pula hadir Menlu Retno LP Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Gedung baru yang terletak di Kompleks Kantor ASEAN Jl Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, itu terdiri atas dua bangunan dengan masing-masing 16 lantai yang disambungkan dengan jembatan layang sepanjang 41,3 meter.
Menurut Presiden, negara-negara di kawasan mempunyai tantangan ke depan yang begitu majemuk baik dari sisi ekonomi, sektor politik, urusan agama hingga etnik. Selain itu, Presiden menilai tantangan ASEAN pada 50 tahun yang akan datang juga termasuk tarik-menarik antara kekuatan besar yang semakin tajam.
Masyarakat juga akan terus bertanya peran dan manfaat ASEAN di kehidupan bermasyarakat.
“Karena itu, ASEAN harus mempertahankan reputasinya, relevan bagi perkembangan baru dunia, relevan bagi pemenuhan kepentingan rakyat ASEAN dan ASEAN harus bekerja lebih cepat dalam merespons perubahan yang sangat cepat. ASEAN harus bergerak dengan cepat dan solid,” tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN terus berusaha memfasilitasi ASEAN dalam bergerak cepat, solid, dan bekerja efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi uang perjalanan dinas.
“Dengan pemikiran itulah gedung ini dibangun, yakni uang perjalanan bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat lainnya,” katanya.
Baca juga: ASEAN dan Uni Eropa Kerja Sama Pendidikan
Saat meresmikan, Jokowi mengenang ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permintaan agar gedung lama Wali Kota Jakarta Selatan dijadikan lokasi perluasan gedung baru ASEAN.
“Tujuh tahun yang lalu saat saya masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, saya masih ingat, saya lama berdiskusi sama Wakil Sekjen ASEAN dan topik bahasannya mengenai pembangunan gedung lama Wali Kota Jakarta Selatan untuk perluasan Gedung Sekretariat ASEAN,” kata Jokowi.
Pengalaman itulah, tambah Presiden, yang menjadikan dirinya memiliki keterikatan dengan Gedung Sekretariat ASEAN. “Karena itu, saya selalu pantau dari dekat pembangunan gedung ini,” katanya.(Mal/Ant/P-4)
POLDA Metro Jaya melakukan penyelidikan terkait laporan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Polisi telah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMAN 6 Surakarta
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
kader PSI Dedy Nur Palakka menyebut Jokowi telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.
PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara terkait nama dua kapalnya, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang viral di media sosial.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
PERSOALAN rembesan gula rafinasi yang berlangsung menahun tidak bisa dianggap sebagai angin lalu
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved