Pemerintah Terus Percepat Reformasi Birokrasi

TARGET pemerintah untuk masuk peringkat 10 besar dunia pada 2034 dalam Indeks Efektivitas Pemerintah diharapkan dapat terealisasi. Pelbagai upaya pun telah dilakukan agar target percepatan reformasi birokrasi tidak menuai kendala.

Hal itu dikemukakan Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho disela-sela diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk Evaluasi Reformasi Birokrasi, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Kamis (8/8).

Hadir pula sebagai narasumber, antara lain Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan Rebiro Setiawan Wangsaatmaja, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto.

Yanuar mengemukakan, saat ini profil ASN tidak ideal. Merujuk data Kemenpan Rebiro kurun 2018, dari total 4,28 juta ASN tercatat bahwa kelompok jabatan fungsional administrasi umum hanya sebesar 39% atau 1,67 juta. Sedangkan demografi usia dengan modus 51 tahun sekitar 20,36%.

"Artinya dalam 10 tahun ke depan mereka pensiun, kinerja turun, sulit beradaptasi. Seiring itu juga belum terimplementasinya manajemen talenta ASN (talent pool dan talent management), pola karir, dan penghasilan berbasis sistem merit, menyebabkan buruknya redistribusi ASN," kata Yanuar.

Baca juga: Megawati Ajak Prabowo Tempur Lagi di 2024

Menurut dia, ada hal yang menyebabkan menajemen talenta ASN belum optimal. Pertama, belum optimalnya aturan pelaksana UU ASN terkait manajemen talenta. Kedua, belum kuatnya implementasi grand design ASN berbasis merit.

Penerbitan PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, sambung dia, merupakan solusi untuk mempercepat manajemen talenta ASN. "PP ini mengatur penilaian kinerja PNS yang menjadikan kinerja sebagai jangkar penentu pola karier dan remunerasi ASN ke depan. Hal ini penting untuk melengkapi talent map ASN."

Penguatan sistem merit juga menjadi salah satu aksi dalam strategi nasional pencegahan korupsi. Hal tersebut, terang dia, selain untuk percepatan manajemen talenta ASN, juga bertujuan mencegah terjadinya transaksi jabatan terutama dalam proses promosi, mutasi, dan demosi.

Senada disampaikan Setiawan Wangsaatmaja. Menurut dia, Presiden Joko Widodo pada Juli 2019 menegaskan bahwa dalam 5 tahun ke depan pemerintah akan fokus pada pengembangan talenta Indonesia yang hebat, sehingga dapat membawa negara bersaing secara global di era revolusi industri 4.0.

Terkait hal itu, Kemenpan Rebiro juga telah menyiapkan sejumlah strategi guna mewujudkan world class government atau pemerintahan berkelas dunia pada 2024.

"Nantinya ASN sudah harus memiliki ciri smart, yaitu berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship," tukas Setiawan.

Untuk mendukung terwujudnya smart ASN dan world class government pada 2024, imbuh dia, pihaknya menerapkan strategi 6 P, yaitu perencanaan; perekrutan dan seleksi; pengembangan kapasitas; penilaian kinerja dan penghargaan; promosi, rotasi, dan karir; serta peningkatan kesejahteraan. (OL-8)