Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin melakukan kampanye akbar di Lapangan Cihuni, Cimaragas, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Meski sempat hujan deras di lokasi kampanye, massa pendukung tetap bertahan untuk mendengarkan orasinya sembari menggunakan payung dan ada juga yang membiarkan tubuhnya basah terguyur air hujan.
Dalam orasinya, Kiai Ma'ruf menyerukan kepada pendukungnya agar bisa berperan serta pada kemenangan dengan cara bersih dan menjaga persatuan, persaudaraan se-Tanah Air. Kiai Ma'ruf pun menyebut masih memiliki darah sunda dari Prabu Siliwangi sehingga masyarakat Garut harus memastikan kemenangannya hingga mencapai 70%.
"Siap menang? Berapa persen? 70? Yakin? Pasti? Janji? Siap? Insya Allah menang, menang, menang," kata Kiai Ma'ruf di Lapangan Cihuni, Kamis (4/4).
"Saya memiliki darah Sunda dari Sumedang. Kalau diurutkan silsilahnya mulai dari Prabu Siliwangi berarti saya mewakili orang Sunda. Mau dukung saya apa tidak? Janji? Pasti? Jadi kalau orang Sunda tidak pilih orang Sunda, kabina-bina sia? (Keterlaluan). Orang Sunda kudu ngahiji di nomor hiji (Orang Sunda harus bersatu di nomor satu)," imbuhnya.
Kiai Ma'ruf mengaku terharu lantaran para pendukungnya tidak pulang meski hujan cukup deras.
Baca juga: Ma'ruf Amin Incar 60% Suara di Sukabumi
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sirojul Munir mengatakan pihaknya serius mendukung kemenangan Jokowi-Amin. Karena, di Kabupaten Garut diketahui merupakan lumbung suara bagi lawan politik calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin.
"Jokowi diketahui mengalami kekalahan perolehan suara di Garut saat berhadapan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 lalu. Saat itu, Jokowi mendapatkan suara 29,9% berbanding 70,1%. Suara Prabowo unggul di 42 kecamatan di Garut. Namun sekarang ini, kami optimistis Garut akan memberikan suara kepada paslon 01. Kiai Ma'ruf sendiri mengaku memiliki darah Sunda dari Prabu Siliwangi yakin akan dipilih oleh sesama orang sunda," ungkapnya.
Secara khusus, Kiai Ma'ruf Amin mengingatkan kepada para pendukung agar jangan mudah terprovokasi dan diintimidasi pihak-pihak tertentu. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memberikan pilihan mereka kepada paslon capres-cawapres nomor urut 01.(OL-5)
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved