Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin membeberkan kinerja dan capaian Presiden Joko Widodo selama memimpin. Ketika memimpin, calon presiden nomor urut 01 itu telah membangun landasan untuk tinggal landas.
"Kalau tidak memilih Pak Jokowi itu rugi karena akan mulai dari awal lagi, meletakkan pondasi lagi," ujar Kiai Ma'ruf saat Silaturahmi bersama Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) dan aliansi masyarakat Kalimantan Timur di Balikpapan, Kamis (21/3) pagi.
Dengan terpilihnya kembali Jokowi, Kiai Ma'ruf menyebut landasan-landasan yang dibangun tak akan sia-sia. Infrastruktur bakal dilengkapi, Sumber Daya Manusia (SDM) akan diperkuat. Istilah Kiai Ma'ruf, kita akan tinggal landas.
Baca juga: Ma'ruf Harta Karun Tersembunyi, Jokowi Dipuji Jeli Pilih Wakil
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu membeberkan bagaimana program-program konkret Jokowi telah terlaksana. Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Keluarga Harapan (PKH), adalah contoh kesuksesan petahana.
"Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla telah membuat landasan-landasannya. Baru nanti di periode berikutnya, kita maksimalkan lagi," imbuh Kiai Ma'ruf.
Selain program konkret, Jokowi juga menunjukkan keberpihakan pada dunia Islam. Salah satu buktinya adalah Bank Wakaf Mikro (BWM) yang sudah mulai dikembangkan di pesantren. Namun, Kiai Ma'ruf menyayangkan banyak fitnah yang mengatakan Jokowi anti-Islam.
Padahal, lanjut Kiai Ma'ruf, Jokowi peduli dengan perjuangan kiai dan santri menjelang kemerdekaan. Hal itu dibuktikan dengan adanya peringatan Hari Santri Nasional yang dicetuskan Jokowi.
"Jadi kalau untuk Islam, sudah banyak sekali yang dilakukan Pak Jokowi," tegas Ma'ruf Amin.(RO/OL-5)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved