Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin menghadiri acara silaturrahmi bersama Jaringan Kiai-Santri Nasional (JKSN) dan Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur di Balikpapan, Kalimatan Timur, Kamis (21/3) pagi. Dalam acara ini, para tokoh agama dan masyarakat Kalimantan Timur mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.
Ikrar deklarasi dibacakan oleh Ketua Penasihat JKSN, KH Muhammad Muhlasin, kemudian diikuti oleh tokoh agama dan ratusan masyarakat Kalimantan Timur yang hadir.
"Kami atas nama tokoh agama, suku dan aliansi masyarakat Kalimantan Timur siap mendukung dan memenangkan pasangan Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Prof. KH. Ma'ruf Amin pada Pilpres tanggal 17 april 2019," ujar Kiai Muhlasin saat membacakan Ikrar Deklarasi.
Baca juga: Ma'ruf Amin Optimistis Menang 70% di Bengkulu
Kiai Ma'ruf berterima kasih atas deklarasi dukungan para tokoh agama tersebut. Menurut dia, deklarasi tersebut mencerminkan persatuan antara umat beragama dan masyarakat Kalimantan Timur untuk memenanangkan pasangan Jokowi-Amin.
"Ini pertemuan tokoh masyarakat, kiai, santri, tokoh agama, serta suku. Mereka memberikan dukungan pada pasangan kami Jokowi-Ma'ruf Amin," ucap Kiai Ma'ruf.
Atas dukungan itu, Kiai Ma'ruf pun menargetkan kemenangan hingga 70% di Balikpapan. Target ini sesuai dengan target kemenangan secara nasional.
"Kami ingin sih 70. Target nasional kan 70. Minimal itu jangan kurang dari 60," kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.(RO/OL-5)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved