Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
RELAWAN pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin kembali mendeklarasikan dukungan di Sommerswoth, New Hampshire, Sabtu (16/3) sore. Deklarasi dipelopori oleh rombongan relawan lintas organisasi di New Hampshire dan sekitarnya, dihadiri sekitar 200 relawan.
Ketua panitia acara, Jemmy Korompis, menjelaskan para pendukung militan memilih Jokowi-Ma’ruf, karena selain telah sukses mensejahterakan rakyat, Jokowi adalah tokoh yang tepat untuk mengemban amanat bangsa dan negara ke depannya.
“Kami mendukung Bapak Jokowi untuk melanjutkan nawacita dan kerja nyata untuk bangsa Indonesia ke depannya,” ujar Jemmy.
“Kami yakin akan pilihan kami karena Presiden Jokowi satu-satunya yang bukan berasal dari elite politik atau berlatar belakang militer. Coba kita lihat bukti bahwa beliau itu mengerti kebutuhan rakyat. Jaman dulu, mana mungkin ada Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah,” lanjut Jemmy.
Baca juga: Relawan Prioritaskan Kampanye Door to Door
Deklarasi ini juga dipelopori beberapa tokoh masyarakat Indonesia di New Hampshire antara lain Otniel Mamesah selaku Ketua PDI-P setempat, Ethmy Mowilos dan Inne Kandio. Ada hal spesial dari deklarasi ini, yakni kerja sama yang sangat kuat dan rasa kekeluargaan dari para grup relawan New Hampshire dengan daerah lainnya.
Acara ini diselenggarakan secara swadaya oleh grup-grup relawan. Dalam hal ini, para relawan berbagai daerah termasuk Massachusetts, New York, Connecticut, dan Vermont yang secara khusus datang mempergunakan bus.
Acara yang berlangsung dari pukul 16:00 dan berakhir sekitar pukul 21:00 ini diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan yel-yel dan deklarasi dukungan kepada Paslon 01, kemudian diselingi sajian tari-tarian daerah, serta sumbangan hiburan dari relawan lintas organisasi.(RO/OL-5)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved