Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
RELAWAN Millenial Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Remaja) mengadakan Tebar Ma’ruf, di Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (3/3) untuk menggaet suara milenial.
Wilayah Sukabumi menjadi pilihan lantaran pada pemilu presiden 2014 lalu, suara Joko Widodo tertinggal dari Prabowo Subianto.
“Kami tidak menyangka rupanya antusiasme remaja milenial di sini juga sangat tinggi. Padahal, setahu kami, ini zona merah, basis suara lawan pada Pilpres sebelumnya,” ujar Sekretaris Jendral Remaja Dhika Yudhistira dalam keterangan tertulis, Senin (4/3).
Dhika menjelaskan, agenda dihadiri ratusan milenial yang akan menjadi influencer visi misi Jokowi-Amin. Mereka akan bersinergi menyampaikan gagasan dan program pasangan nomor urut 01 itu.
Baca juga: Para Ulama Banten Dukung Penuh Jokowi-Amin
“Di sini, teman-teman dibekali pemahaman tentang visi misi Jokowi-Amin, strategi pemenangan, sekaligus penyerahan alat peraga kampanye,” jelas Dhika.
Program yang mengusung jargon ‘Tebar Ma’ruf Karena Hoaks Munkar’ itu, menurut Dhika, adalah untuk menangkal hoaks yang beredar tentang Jokowi-Amin.
“Hoaks itu bukan hanya buruk karena memberikan informasi yang tidak benar. Tetapi itu benar-benar mungkar dan berbahaya, karena menyesatkan cara berpikir dan bersikap. Sehingga bisa dipastikan keputusan mereka pun akhirnya sesat,” kata Dhika.
Untuk memaksimalkan suara millenial Jokowi-Amin, Remaja akan terus menyasar kegiatan Tebar Ma’ruf di zona-zona merah. (OL-2)
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved