Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
RELAWAN Millenial Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Remaja) mengadakan Tebar Ma’ruf, di Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (3/3) untuk menggaet suara milenial.
Wilayah Sukabumi menjadi pilihan lantaran pada pemilu presiden 2014 lalu, suara Joko Widodo tertinggal dari Prabowo Subianto.
“Kami tidak menyangka rupanya antusiasme remaja milenial di sini juga sangat tinggi. Padahal, setahu kami, ini zona merah, basis suara lawan pada Pilpres sebelumnya,” ujar Sekretaris Jendral Remaja Dhika Yudhistira dalam keterangan tertulis, Senin (4/3).
Dhika menjelaskan, agenda dihadiri ratusan milenial yang akan menjadi influencer visi misi Jokowi-Amin. Mereka akan bersinergi menyampaikan gagasan dan program pasangan nomor urut 01 itu.
Baca juga: Para Ulama Banten Dukung Penuh Jokowi-Amin
“Di sini, teman-teman dibekali pemahaman tentang visi misi Jokowi-Amin, strategi pemenangan, sekaligus penyerahan alat peraga kampanye,” jelas Dhika.
Program yang mengusung jargon ‘Tebar Ma’ruf Karena Hoaks Munkar’ itu, menurut Dhika, adalah untuk menangkal hoaks yang beredar tentang Jokowi-Amin.
“Hoaks itu bukan hanya buruk karena memberikan informasi yang tidak benar. Tetapi itu benar-benar mungkar dan berbahaya, karena menyesatkan cara berpikir dan bersikap. Sehingga bisa dipastikan keputusan mereka pun akhirnya sesat,” kata Dhika.
Untuk memaksimalkan suara millenial Jokowi-Amin, Remaja akan terus menyasar kegiatan Tebar Ma’ruf di zona-zona merah. (OL-2)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengaku terpukau melihat ratusan mobil berbalut atribut partai menyambutnya jelang Rakernas PSI 2026.
Ahok mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan subsidi energi yang selama ini diterapkan pemerintah.
Ahok membongkar potensi keuntungan jumbo yang menguap akibat tidak dijalankannya transformasi sistem subsidi energi.
Ahok secara blak-blakan mengaku pernah memberikan pilihan sulit kepada Jokowi: "Berikan jabatan Direktur Utama (Dirut) atau tidak sama sekali."
Ahok mengungkap sejumlah temuan penyimpangan selama dirinya menjabat sebagai Dewan Komisaris Pertamina.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved