Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
DENGAN fondasi pembangunan infrastruktur di periode pertama bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada 2019-2024 capres Joko Widodo akan berupaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, terampil, dan berdaya saing tinggi untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.
Menyadari SDM merupakan tonggak penting untuk mencapai kemajuan bangsa, capres nomor urut 01 itu sudah menyiapkan sejumlah jurus apabila kelak kembali terpilih, yakni KIP kuliah, kartu sembako murah, kartu prakerja, dan SDM premium (lihat grafik).
Hal itu diungkapkan Jokowi ketika menyampaikan pidato kebangsaan dalam Konvensi Rakyat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2) malam.
“KIP kuliah merupakan program perluasan dari KIP. Kami siapkan anggaran besar,” kata Jokowi seusai meresmikan pembangkit listrik di Cilacap, kemarin.
Jokowi melanjutkan KIP kuliah ditujukan anak-anak tidak mampu agar mereka bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di dalam ataupun luar negeri.
Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin, Ace Hasan Syadzily, menuturkan petahana juga memperkenalkan istilah SDM premium atau SDM unggul dari perguruan tinggi berkualitas.
“Pak Jokowi akan meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan akan meningkatkan dana abadi untuk pendidikan dan penelitian. Kini, kita telah memiliki Rp66,1 triliun untuk dana abadi pendidikan dan ditingkatkan hingga Rp100 triliun sampai lima tahun ke depan,” ujar Ace Hasan dalam rilisnya, kemarin.
Menurut Ace Hasan, pemerintah optimistis genera-si muda dan milenial kita mampu bersaing dan eksis di kancah global.
“Lihat empat unicorn Indonesia menembus skala global. Pak Jokowi yakin semakin banyak start-up lahir di Indonesia. Mereka mengembangkan jaringan, bertukar pikiran dan diskusi untuk bekerja sama.”
Program unggulan lainnya ialah kartu sembako murah untuk membantu warga agar tidak kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari.
“Kita ingin rakyat dapat membeli sembako dengan harga terjangkau. Kebutuhan dasar rakyat harus dipenuhi. Kita juga melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai,” ungkap Jokowi.
Adapun kartu prakerja, kata Ace Hasan, merupakan program untuk memastikan agar warga negara yang belum memiliki keterampilan di dunia kerja memperoleh pelatihan agar mumpuni. Pemerintah memberikan peluang kerja kepada mereka melalui pelatihan di 3.000 balai latihan kerja di seluruh Indonesia.
Lebih akuntabel
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan pemerintah sudah menyiapkan ruang fiskal bagi ketiga program tersebut.
“Anggaran sudah ada. Ini prioritas Presiden kalau terpilih lagi untuk bangun SDM, termasuk penambahan dana desa sampai Rp400 triliun. Itu dialokasikan dari 2020 hingga 2024. Lima tahun periode pertama ini saja sudah Rp257 triliun,” tutur Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Menteri Keuangan Sri Mul-yani mengakui berbagai program itu ke depan dapat diintegrasikan agar lebih sistematis. Dari sisi anggaran pun jauh lebih akuntabel.
“Pak Jokowi telah membangun visi Indonesia Maju dengan fokus pada pangan, pendidikan, dan kesehatan,” kata Sri Mulyani. (Mal/Dhk/Pol/DD/X-3)
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved