Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (25/1).
Tjahjo mengaku kehadirannya ke KPK untuk dimintai klarifikasi terkait pengakuan Bupati Bekasi Non Aktif Neneng Hasanah Yasin yang menyebut nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam persidangan kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
"Ya saya ditanya terkait kesaksian Ibu Neneng. Intinya apa yang saya ketahui, apa yang saya dengar, apa yang saya bicarakan dengan Bupati. Kemudian saya ditanya apakah pernah ketemu? Saya jawab, Tidak pernah bertemu. Itu saja," kata Tjahjo usai diperiksa KPK, Jumat (25/1).
Tjahjo juga membebeberkan perihal pembicaraan dirinya dengan Neneng melalui telpon.
"Jadi ketika itu, saya telepon ke Dirjen saya (Soni, Dirjen Otonomi Daerah), sedang ada rapat disampaikan bahwa di dalam ruangan Pak Dirjen ada Bupati (Neneng)," kata dia.
Baca juga: KPK Sebut Ada Modus Rumit di Suap Perizinan Meikarta
Menurutnya, hasil rapat sudah selesai yang intinya perizinan itu yang mengeluarkan adalah bupati atas rekomendasi gubernur.
"Lalu Mana Bupati-nya saya mau bicara. Lalu saya tegaskan 'Ya sudah, kalau sudah beres semua segera bisa diproses. Dan Bu Neneng jawab 'baik, pak sudah diproses sesuai aturan'. Ya sudah kalau sudah sesuai aturan," jelas Tjahjo sambil menambahkan bahwa perizinan yang mengeluarkan adalah Bupati atas rekomendasi Gubernur Jawa Barat.
Ia menekankan, mendagri berbicara dengan Bupati Bekasi ketika itu terkait dengan tugas Tjahjo sebagai Mendagri. (OL-3)
Selama kunjungan tersebut, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan para konsumen untuk mendengarkan aspirasi mereka dan memastikan pemerintah terus mengawal perlindungan hak konsumen.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menjajaki kemungkinan kolaborasi dengan Grup Lippo dalam program pembangunan 3 Juta Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi progres awal penyelesaian kewajiban konsumen Meikarta yang dilakukan oleh Grup Lippo.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menuntut penyelesaian masalah antara pengembang Meikarta dan konsumen harus segera dituntaskan.
Yang pasti, semua cabor motorsport ini akan ditunjang oleh ciri khas lintasan aspal yang enak untuk dilibas.
Andre mengatakan, data yang disampaikan perkumpulan konsumen Meikarta sangat menggembirakan. Data itu juga menunjukkan bahwa DPR bersungguh-sungguh dalam melakukan fungsi pengawasan.
KPK siap hadir jika diundang untuk memberikan penjelasan terkait istilah OTT.
KPK tengah melanjutkan OTT di Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. OTT di tiga lokasi itu berkaitan dengan dugaan suap DAK rumah sakit
Tanak enggan memerinci sosok yang sudah diciduk oleh tim KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada bupati yang ditangkap, hari ini.
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
Angka itu tidak mengartikan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT. Sebab, sumber daya dan alat yang dimiliki KPK masih mumpuni untuk menciduk pejabat diam-diam.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved