Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (25/1).
Tjahjo mengaku kehadirannya ke KPK untuk dimintai klarifikasi terkait pengakuan Bupati Bekasi Non Aktif Neneng Hasanah Yasin yang menyebut nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam persidangan kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
"Ya saya ditanya terkait kesaksian Ibu Neneng. Intinya apa yang saya ketahui, apa yang saya dengar, apa yang saya bicarakan dengan Bupati. Kemudian saya ditanya apakah pernah ketemu? Saya jawab, Tidak pernah bertemu. Itu saja," kata Tjahjo usai diperiksa KPK, Jumat (25/1).
Tjahjo juga membebeberkan perihal pembicaraan dirinya dengan Neneng melalui telpon.
"Jadi ketika itu, saya telepon ke Dirjen saya (Soni, Dirjen Otonomi Daerah), sedang ada rapat disampaikan bahwa di dalam ruangan Pak Dirjen ada Bupati (Neneng)," kata dia.
Baca juga: KPK Sebut Ada Modus Rumit di Suap Perizinan Meikarta
Menurutnya, hasil rapat sudah selesai yang intinya perizinan itu yang mengeluarkan adalah bupati atas rekomendasi gubernur.
"Lalu Mana Bupati-nya saya mau bicara. Lalu saya tegaskan 'Ya sudah, kalau sudah beres semua segera bisa diproses. Dan Bu Neneng jawab 'baik, pak sudah diproses sesuai aturan'. Ya sudah kalau sudah sesuai aturan," jelas Tjahjo sambil menambahkan bahwa perizinan yang mengeluarkan adalah Bupati atas rekomendasi Gubernur Jawa Barat.
Ia menekankan, mendagri berbicara dengan Bupati Bekasi ketika itu terkait dengan tugas Tjahjo sebagai Mendagri. (OL-3)
Surat hibah lahan itu diserahkan Mochtar Riady kepada Kepala Badan Pengelola Investasi (BKI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani.
Pemerintah resmi memulai pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, yang diproyeksikan menjadi proyek percontohan hunian vertikal bersubsidi
Menteri PKP Maruarar Sirait targetkan pembangunan 141 ribu unit rusun subsidi di lahan Meikarta. Groundbreaking dijadwalkan 8 Maret 2026. Simak detailnya!
AKTIVITAS hunian di sejumlah kawasan kota baru di Koridor Timur Jakarta menunjukkan tren yang semakin aktif sepanjang 2025.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved