Politik Dan Hukum

Prabowo Gelar Retret Kabinet Hambalang Besok, Diikuti Seluruh Anggota Kabinet

PRESIDEN Prabowo Subianto akan menggelar retret Kabinet Merah Putih. Retret itu rencananya akan digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Bukit Hambalang,

Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP dan KUHP, Termasuk Perubahan Pidana Mati

Menteri Hukum Supratman Andi Satgas mengatakan, sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana KUHAP dan KUHP telah rampung.

Pelaku Pembunuhan Pensiunan Guru Belum Terungkap, Warga Talago Dilanda Kecemasan

Warga setempat mengaku dihantui rasa cemas lantaran pelaku pembunuhan masih misterius dan belum berhasil diringkus oleh pihak kepolisian.

KPK Siapkan Penyesuaian KUHAP dan KUHP

KUHAP dan KUHP baru resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyesuaian.

Kejagung Tegaskan Pengamanan TNI di Sidang Nadiem Hal yang Lumrah

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menegaskan tidak ada yang dispesialkan dalam persidangan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, karena sampai ada pengamanan dari TNI.

5 Penyidik KPK Naik Jabatan jadi Kapolres

KEPOLISIAN Republik Indonesia menarik lima penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengisi jabatan Kapolres di sejumlah wilayah. Lembaga Antirasuah mengapresiasi promosi itu.

Didakwa Terima Rp809 Miliar, Nadiem Mengaku Justru Rugi Finansial Saat Jadi Menteri

Ia pun merasa sangat beruntung lantaran keluarganya mampu menguliahkan dirinya ke luar negeri.

Pengacara Bantah Nadiem Terima Rp800 Miliar Terkait Kasus Chromebook: Tidak Ada Pembuktian

Menurut Dodi, tuduhan tersebut tidak masuk akal karena dalam dakwaan sendiri disebutkan nilai keuntungan dari Chrome Device Management (CDM) sekitar Rp600 miliar

Wamenkum: Penyadapan tanpa Izin Hakim di KUHAP Baru Itu Hoaks

Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej membantah isu bahwa KUHAP baru memberi kewenangan aparat untuk melakukan pemblokiran dan penyadapan tanpa izin pengadilan.

Negara Harus Bertanggung Jawab atas Tewasnya Alfarisi bin Rikosen

KEMATIAN Alfarisi bin Rikosen, pemuda Jawa Timur yang ditahan terkait aksi demonstrasi Agustus 2025, menuai sorotan tajam dari Amnesty International Indonesia.

Konflik Venezuela Tegaskan Pentingnya Diplomasi Keseimbangan Indonesia

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menilai krisis politik di Venezuela menjadi bukti nyata bahaya konfrontasi langsung terhadap hegemoni kekuatan besar dunia.

Nadiem Makarim Bantah Dakwaan Korupsi Chromebook

Nadiem Makarim menjalani sidang perdana kasus korupsi Chromebook. Ia membantah intervensi teknis dan mempertanyakan kerugian negara Rp1,5 triliun.

Menteri HAM Soal KUHAP dan KUHP Baru : Sekali Saja Diundang DPR

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, mengakui penyusunan KUHP dan KUHAP baru, minim melibatkan kementeriannya

Sidang Perdana Nadiem Makarim: Didakwa Rugikan Negara Rp2,18 T, Terima Rp809 Miliar

Dalam persidangan, terlihat juga istri Nadiem, Franka Franklin, serta ibunda Nadiem, Atika Algadrie, yang sudah hadir dan menyambut Nadiem sejak masuk ke ruang sidang.

Penjelasan Pasal 256 KUHP Soal Demo: Alasan Wajib Lapor dan Sanksi Pidana

Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.

Ketegangan AS-Venezuela Memanas, Pemerintah: Tak Ada Dampak Signifikan ke Indonesia

Pemerintah Indonesia memastikan konflik AS dan Venezuela belum berdampak pada ekonomi domestik. Harga minyak dunia terpantau stabil di US$63 per barel.

KUHP Baru Disebut Gantikan Warisan Kolonial Belanda

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan penyusunan KUHP baru merupakan hal yang telah dilakukan melalui proses yang sangat panjang.

Wamenkum: Pasal Penghinaan Lembaga Negara di KUHP Baru Bersifat Terbatas

WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif, Eddy Hiariej menegaskan bahwa pasal penghinaan lembaga negara dan pemerintah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, bersifat terbatas.

Perludem: Pilkada Langsung Merupakan Amanat Konstitusi

WACANA pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menjadi polemik dengan dalih efisiensi biaya politik.

Pemerintah Jelaskan Alasan Pasal Penghinaan Presiden Tetap Diatur di KUHP Baru

WAKIL Menteri Hukum, Edward Omar Sharif atau Eddy Hiariej menjelaskan alasan pemerintah dan DPR tetap mengatur Pasal 218 KUHP tentang penghinaan Presiden.

Jebakan 5% Saatnya Negara Berubah

Ujian Geopolitik Indonesia di Pusaran Stabilitas Gaza

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia