Politik Dan Hukum

Retret Kabinet, Seskab Laporkan 11 Pembangunan Jembatan Gantung pada Presiden

Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan progres kinerja Satuan Tugas (Satgas) Jembatan pada Presiden Prabowo Subianto.

Anggota Komisi III DPR RI Apresiasi Polri Atas Pengamanan Nataru

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu melanjutkan, upaya preventif, deteksi dini, dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan patut diapresiasi.

Sidang Korupsi Laptop Kemendikbud: Saksi Ungkap Dominasi Peran Jurist Tan

Saksi Sutanto ungkap peran dominan Jurist Tan dalam sidang korupsi pengadaan laptop Kemendikbudristek yang menyeret nama Nadiem Makarim.

Prabowo ke Para Menteri Kabinet: Kalau Kita Difitnah dan Diejek, Berarti Kita Benar

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Kabinet Merah Putih agar tidak gentar menghadapi fitnah dan serangan politik selama menjalankan pemerintahan untuk rakyat.

Retret Hambalang, Prabowo Ungkap Alasan MBG jadi Program Prioritas

DI retret Hambalang, Presiden Prabowo Subianto menuturkan, program MBG menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah untuk menjawab persoalan gizi anak dan kemiskinan struktural.

Soal Pilkada Lewat DPRD, Partai Demokrat Tegaskan Ikuti Arahan Presiden Prabowo

PARTAI Demokrat memberikan sinyal kuat untuk mendukung perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa mendatang.

Bareskrim Turun ke Aceh Tamiang Selidiki Kayu Gelondongan Pemicu Banjir

Bareskrim Polri menyelidiki keberadaan gelondongan kayu dan dugaan kerusakan lingkungan yang memicu banjir bandang di Aceh Tamiang

7 Poin Krusial dalam KUHP Baru

Komisi III DPR RI meluruskan sejumlah narasi terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Singgung Koalisi, Prabowo: PKB Harus Diawasi

Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Amnesty: Penyempurnaan Komando Operasi Berpotensi Perparah Konflik Papua

Amnesty International Indonesia mengkritik rencana penyempurnaan komando operasi di Papua yang dinilai akan memperparah konflik dan pelanggaran HAM

Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru adalah Delik Aduan

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menjelaskan Pasal 218 terkait penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disorot dalam KUHP baru.

Bantah Langgar HAM, DPR Tegaskan Pasal Kohabitasi KUHP Baru Lindungi Perkawinan Sah

DPR tegaskan Pasal Kumpul Kebo KUHP baru bersifat delik aduan absolut & tak langgar HAM. Rudianto Lallo jamin tak ada razia sembarangan, privasi terjaga.

Retret di Hambalang untuk Evaluasi Kabinet

AGENDA retret di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang akan menjadi forum evaluasi untuk Kabinet Merah Putih. Evaluasi itu menyangkut pada program-program strategis.

Korupsi Proyek Fiktif PT PP, Jaksa Sebut Negara Rugi Rp46,8 Miliar

Herry Nurdy Nasution yang menjabat sebagai Kepala Divisi EPC PT PP periode 2021–2023 diduga mengelola dana perusahaan di luar pembukuan resmi.

Retret Kabinet Penting untuk Perkuat Soliditas Pemerintahan Prabowo

Pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farchan menilai pelaksanaan retret kabinet merupakan langkah penting untuk memperkuat soliditas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

RUU Perampasan Aset Dinilai Mandek karena Minim Political Will DPR dan Pemerintah

RUU Perampasan Aset kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas pada tahun 2025.

Ongkos Politik Mahal, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Diminta Dievaluasi

Sistem pemilihan langsung yang berjalan selama ini justru cenderung menciptakan mentalitas pragmatis di tengah masyarakat.

Wamenkum Tegaskan Penyadapan Kasus Pidana Umum Harus Tunggu UU Khusus

Aparat penegak hukum kini tidak boleh melakukan penyadapan secara sembarangan untuk kasus tindak pidana umum. 

Wamenkum Ungkap Alasan Upaya Paksa dalam KUHAP Baru Tanpa Izin Pengadilan

Efektivitas waktu menjadi pertimbangan utama di balik kebijakan penangkapan tanpa izin tersebut.

Disebut Melanggar HAM, Ini Alasan DPR Klaim Pasal Hukuman Mati KUHP Baru Lebih Manusiawi

DPR merespons gugatan MK dengan menjelaskan mekanisme baru hukuman mati dalam KUHP Baru. Pidana mati kini bersifat alternatif dengan masa percobaan 10 tahun

Jebakan 5% Saatnya Negara Berubah

Ujian Geopolitik Indonesia di Pusaran Stabilitas Gaza

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia