Retret Kabinet Penting untuk Perkuat Soliditas Pemerintahan Prabowo

Pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farchan menilai pelaksanaan retret kabinet merupakan langkah penting untuk memperkuat soliditas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, agenda itu tidak hanya relevan dilakukan sekali, tetapi idealnya dijalankan secara berkelanjutan sebagai bagian dari manajemen pemerintahan modern.

Yusak menilai retret kabinet memiliki fungsi strategis untuk menyelaraskan visi, misi, dan program antarkementerian. Forum tersebut juga dapat dijadikan sarana evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pembantu presiden.

Ia menyoroti bahwa dalam satu tahun pemerintahan Prabowo, masih tampak persoalan koordinasi di internal kabinet. Menurut Yusak, sejumlah menteri terlihat belum bekerja dalam satu irama dengan presiden.

Baca juga : Prabowo Wacanakan Lakukan Retret Lagi untuk Kabinetnya

"Dalam satu tahun pemerintahan prabowo, banyak menteri yang terlihat masih saling sikut, saling menyalahkan, dan terlihat tidak seirama dengan presiden," ujarnya saat dihubungi, Selasa (6/1).

Yusak bahkan mengungkapkan adanya informasi bahwa sebagian menteri merasa tidak percaya diri ketika harus berhadapan langsung dengan presiden. Kondisi tersebut, menurutnya, mencerminkan lemahnya penguasaan isu strategis di tingkat kementerian.

Ia menilai ketakutan tersebut muncul karena para menteri khawatir dimintai pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang belum optimal. Situasi ini dinilai berbahaya jika dibiarkan berlarut-larut karena dapat menghambat efektivitas pemerintahan.

Baca juga : Dituding Bangkitkan Militerisme, Prabowo: Itu Kelompok Nyinyir

Karena itu, Yusak memandang retret kabinet sebagai instrumen penting untuk memperkokoh fondasi tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Jadi retret saya kira perlu untuk memperkokoh fondasi atas manajemen pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan rakyat luas," tuturnya.

Lebih lanjut, Yusak mendorong Prabowo agar tidak ragu melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri. Ia menilai presiden memiliki kewenangan penuh untuk menilai langsung performa pembantunya tanpa harus menunggu tekanan publik.

Menurut Yusak, evaluasi seharusnya dilakukan secara proaktif, bukan reaktif. Prabowo, kata dia, tidak perlu menunggu laporan masyarakat atau isu yang viral di media sosial untuk mengambil tindakan tegas.

"Saya kira presiden tidak harus menunggu laporan masyarakat atau menunggu suatu peristiwa viral dahulu baru mengambil tindakan," terangnya.

Jika dalam evaluasi ditemukan menteri dengan kinerja yang tidak memuaskan, Yusak menilai Prabowo seharusnya segera mengambil langkah konkret. Mulai dari peringatan hingga pergantian menteri dinilai sebagai hal yang wajar dalam sistem pemerintahan.

"Kalau dipandang ada menteri yang kinerjanya loyo, segera diperingatkan. Kalau tidak bisa memenuhi target, ya diganti saja," pungkas Yusak. (E-3)