Retret Kabinet di Hambalang, Evaluasi Ekonomi Harus Fokus pada Penajaman Eksekusi di Lapangan

KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai arah kebijakan ekonomi yang dievaluasi dalam retret kabinet di Hambalang secara desain sudah berada di jalur yang benar. Namun, ia memberikan catatan bahwa masalah utama pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih saat ini bukan terletak pada perancangan kebijakan, melainkan pada rendahnya kualitas pelaksanaan atau eksekusi di lapangan.

"Kalau dilihat secara objektif, arah kebijakan ekonomi yang dievaluasi dalam retret Kabinet Merah Putih sebenarnya sudah berada di jalur yang benar, terutama dalam upaya menahan tekanan pasar kerja dan menjaga daya beli. Namun masalah utamanya bukan pada desain kebijakan, melainkan pada kualitas pelaksanaan di lapangan," ujar Rizal kepada Media Indonesia, Selasa (6/1/2026).

Rizal menyoroti dua program utama pemerintah, yakni program magang nasional bagi lulusan baru (fresh graduate) dan perluasan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Rizal menilai program magang nasional saat ini belum mampu menjawab persoalan struktural ketenagakerjaan. Menurutnya, keterlibatan pihak industri masih terbatas, standar kompetensi belum seragam, dan tidak ada jalur transisi yang jelas menuju status pekerjaan tetap.

Baca juga : Retret Kabinet di Hambalang, Pengamat: Prabowo Pertajam Visi Menteri

"Dalam kondisi saat ini, magang lebih berfungsi sebagai penyangga sementara terhadap lonjakan pengangguran muda, bukan sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja secara jangka panjang," kata Rizal.

Selain masalah tenaga kerja, Rizal juga mengkritisi perluasan skema PPh 21 DTP yang kini merambah hingga sektor pariwisata. Meski insentif ini efektif menopang pendapatan pekerja dalam jangka pendek, efektivitasnya diprediksi akan cepat memudar jika tidak dibarengi dengan pemulihan permintaan pasar dan perbaikan iklim usaha.

Rizal memperingatkan bahwa tanpa adanya kepastian regulasi, kemudahan perizinan, dan akses pembiayaan yang lebih longgar bagi pengusaha, insentif pajak tersebut justru berisiko menjadi beban tambahan bagi fiskal negara.

Baca juga : Prabowo Gelar Retret Kabinet di Hambalang, Pengamat: Tak Berdampak pada Kinerja Menteri

"Tanpa kepastian regulasi, kemudahan perizinan, dan akses pembiayaan yang lebih longgar, insentif pajak berisiko menjadi sekadar tambahan beban fiskal dengan multiplier effect yang terbatas," tambahnya.

Menghadapi satu tahun ke depan, Rizal mendorong pemerintah untuk menggeser fokus evaluasi dari sekadar memperpanjang durasi program menjadi penajaman kebijakan. Ia menekankan pentingnya integtasi antar-kebijakan agar benar-benar berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

"Evaluasi setahun ke depan seharusnya bergeser dari sekadar memperpanjang program, menuju penajaman eksekusi dan integrasi kebijakan agar benar-benar berdampak pada pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan," pungkas Rizal. (H-3)