Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Ray Rangkuti menilai retret Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki urgensi yang kuat dalam memperbaiki kinerja pemerintahan. Ia menyebut substansi kegiatan retret kabinet di Hambalang tersebut cenderung minim, bahkan nyaris tidak berdampak pada peningkatan soliditas dan efektivitas kerja para menteri.
“Substansi dan urgensinya, menurut hemat saya, kecil. Kalau tidak disebut tidak ada,” ujar Ray saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (6/1)
Ia menilai hasil retret kabinet sebelumnya tidak menunjukkan perubahan berarti pada perilaku kerja jajaran menteri. Alih-alih menjadi lebih gesit, fokus, disiplin, dan seirama, yang tampak justru kecenderungan sebaliknya.
"Yang terjadi, umumnya, malah yang sebaliknya. Menteri lelet, tidak fokus, banyak yang jalan sendiri, bahkan punya kecenderungan beda cara dengan presiden,” tegasnya.
Sejumlah kasus, menurut dia, memperlihatkan gejala tersebut secara terang. Kondisi itu makin kentara saat pemerintah menghadapi bencana banjir bandang di Sumatra.
"Reaksi menteri lambat, masih mencari kesempatan untuk pencitraan, beda pandangan dan sebagainya,” ujarnya.
Ia menegaskan persoalan utama kabinet bukan terletak pada ada atau tidaknya retret. Fokus sesungguhnya, kata Ray, berada pada kapasitas presiden dalam mengorkestrasi perbedaan dan mengoptimalkan peran para menteri.
“Pokok soalnya, saya kira, bukan pada retret. Tapi pada presiden sendiri. Sejauh apa presiden mengorkestrasi perbedaan menterinya dan mengoptimalisasi peran mereka,” kata Ray.
Menurut Ray, jika presiden tidak fokus, cenderung tertutup, hanya bisa diakses oleh segelintir orang, serta kerap mengubah kebijakan secara cepat dari satu arah ke arah lain, maka tujuan retret akan sulit dicapai.
"Jika presiden sendiri tidak fokus, tertutup, dan cepat berubah kebijakan dari sana ke sini, maka tujuan-tujuan retret ini akan tetap sulit digapai,” ujarnya.
Karena itu, Ray menyimpulkan retret kabinet berpotensi hanya menjadi kegiatan simbolik tanpa dampak nyata. Dengan nada satir, ia menyebut manfaatnya mungkin sebatas nostalgia.
"Maka dan oleh karena itu, retret ini mungkin hanya berguna untuk menghapuskan rasa kangen tidur di tenda. Seperti pernah diungkap Pak Prabowo. Setelah setahun akan ada rasa kangen tidur di tenda,” pungkasnya. (H-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas di Kertanegara, Jakarta, Jumat (27/2) dengan menteri Kabinet Merah Putih setelah melakukan kunjungan luar negeri ke AS
Letkol Teddy Indra Wijaya berperan sebagai Sekretaris Kabinet yang menjaga harmonisasi dan konsistensi kebijakan Kabinet Merah Putih.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Kenali profil Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan yang baru dilantik tahun 2026. Simak rekam jejaknya dari Bank Indonesia hingga kancah internasional.
Karier Juda di BI dimulai sebagai Staf Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, termasuk penugasan di Kantor Perwakilan BI London (1992–1999).
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.
Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kenegaraan ke Emirat Arab dengan agenda pertemuan dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Raja Yordania, Raja Abdullah II ibn Al-Hussein, di Istana Al Husseiniya, Aman, Rabu siang (25/2).
Prabowo menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan perusahaan teknologi Inggris Arm Limited.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kadin Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved