Telegram

BAGI Pavel Durov, privasi merupakan segalanya. Ia lebih penting ketimbang ketakutan akan hal buruk seperti terorisme sekalipun. Pantaslah pendiri Telegram ini begitu bangga ketika menjelaskan keunggulan aplikasi itu yang tingkat keamanannya sangat tinggi.

Selain tak bisa disadap, Telegram juga lebih interaktif, menampung anggota grup hingga 5.000 anggota, lebih ringan, dan bisa diakses pada berbagai perangkat secara bersamaan. “Kami tak harus merasa bersalah. Kami melakukan hal yang benar, yakni melindungi privasi pengguna,” tegas Durov yang juga CEO ketika berbicara dalam Techcrunch Disrupt, September 2015.

Hanya dalam waktu dua bulan setelah pria kelahiran 1984 ini bicara pentingnya privasi, pengikut channel Telegram yang dioperasikan Islamic State melonjak dua kali lipat menjadi 9.000 pengguna. Wajar jika ada yang mengatakan Telegram aplikasi idola para teroris.

Fakta menunjukkan para pelaku terorisme menggunakan Telegram untuk berkomunikasi dalam serangan di Paris pada 2015, malam Tahun Baru 2017 di Turki, dan di St Petersburg pada April 2017. Para pelaku bom Thamrin, Medan, Bandung mengaku belajar membuat bom dengan mengikuti arahan dan petunjuk lewat Telegram.

Selain fakta-fakta itu, pemerintah Indonesia menemukan ribuan data dan informasi hingga 700 halaman dalam layanan pesan Telegram yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Presiden Jokowi mengungkapkan layanan komunikasi Telegram banyak disalahgunakan untuk menyebarkan paham radikalisme dan terorisme. Karena itu, pemblokiran dilakukan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tahun lalu telah pula berkirim surat meminta akses ketika ada konten radikalisme dan terorisme. Durov yang semula menyesalkan pemblokiran akhirnya meminta maaf dan mengakui anak buahnya lambat merespons surat dari Indonesia.

Pengamat terorisme Universitas Malikussaleh, Aceh, Al Chaidar, memprediksi jumlah anggota kelompok radikal IS di Indonesia sekitar 2 juta orang. Angka itu dinilai terlalu besar. Namun, dari berbagai aksi teror belakangan ini yang menyasar polisi dan penangkapan 435 WNI di Turki karena diduga terlibat Negara Islam, jumlah terbesar kedua setelah Rusia, membuktikan perkara radikalisme amat serius. Menurut data pemerintah, lebih dari 10 organisasi di Indonesia terdeteksi mendukung Islamic State.

Beberapa negara seperti Rusia, Iran, Arab Saudi, dan Tiongkok lebih dahulu memblokir Telegram yang kini memiliki sekitar 70 ribuan pengguna aktif. Ketimbang Whatsapp yang mempunyai sekitar 900 ribu pengguna aktif, Telegram memang masih tertinggal jauh. Namun, mengingat aplikasi itu antisadap dan anggota grup jauh lebih banyak, pengguna Telegram bisa kian melesat. Telegram kini mampu mengirim 12 miliar pesan per hari, tahun lalu hanya 10 miliar pesan.

Telegram menggunakan sistem enkripsi end-to-end (pengamanan pengiriman data yang langsung dari pe­ngirim dan penerima tanpa harus disimpan di server) agar komunikasi tak dapat diketahui pihak lain. Telegram juga mempunyai fitur secretchat yang dapat diatur agar pesan terhapus secara otomatis dari perangkat. Aplikasi itu awalnya upaya perlawanan terhadap penguasa Rusia sehingga dibuat agar badan-badan keamanan tak bisa meng­aksesnya. Durov pun dipaksa meninggalkan negerinya.

Ketua MPR Zulkifli Hasan dan duo Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah dan Fadli Zon, mengkritik keras pemblokiran itu. Zulkifli menilai pemerintah otoriter melawan arus zaman yang memang era media sosial. Fadli berkomentar jika Telegram diblokir, penjualan panci juga harus dilarang karena panci kerap dipakai dalam pembuatan bom. Sementara itu, Fachri membalas dengan membuat tagar #Blokir Jokowi lewat cicitan di akun Twitter-nya.

Saya mengapresiasi tinggi perjuangan Durov, sang pendiri Telegram, yang penuh liku, termasuk menghadapi penguasa negerinya. Ia tak semulus pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Namun, saya setuju Indonesia memblokir Telegram karena permintaan untuk membuka akses jika berkaitan dengan konten radikalisme dan terorisme lama tak direspons. Itu mestinya juga berlaku untuk media sosial lain jika memang secara sengaja ikut menyuburkan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Saya setuju keseriusan mengatasi kesenjangan ekonomi yang tinggi ialah salah satu solusi membereskan radikalisme dan terorisme. Namun, tak tepat juga jika menunggu hingga keadilan sosial tegak, baru negara bergerak. Terbukti lembeknya negara selama ini, khususnya dalam menyediakan payung hukum, menghadapi terorisme, menjadi salah satu penyebab suburnya radikalisme dan terorisme di negeri ini.

Pemblokiran Telegram pastilah masih dalam rangkaian terbitnya Perppu No 2 Tahun 2017 atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ini isyarat pemerintah tak gentar menghadapi mereka yang secara terbuka atau bercikun-cikun melemahkan negara. Ketegasan seperti ini, kadang penting diperlihatkan. Atas nama bisnis, Telegram tak boleh secara sengaja merapuhkan negara yang menjadi pasarnya. Namun, jika Telegram-–mungkin juga media sosial yang lain--sejauh patuh atas syarat yang diajukan Indonesia, seharusnya cepat dipulihkan.