Reklamasi

DIALOG program Economic Challenges, Selasa lalu, memunculkan fakta menarik berkaitan reklamasi pantai utara Jakarta. Karena pembicaranya para ilmuwan, mereka punya jarak dengan persoalan dan tidak punya kepentingan. Fakta pertama yang menarik ialah pencemaran di pantai utara Jakarta sudah sedemikian parahnya. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan agar pantai utara Jakarta tidak menjadi comberan raksasa. Namun, yang dibutuhkan sebenarnya bukanlah reklamasi, melainkan rehabilitasi. Fakta kedua, reklamasi jadi pilihan dan bahkan sudah dilakukan oleh beberapa pengembang. Seharusnya analisis mengenai dampak lingkungan tidak dilakukan per pulau reklamasi, tetapi satu yang menyeluruh. Yang melakukan amdal bukan pengembang, melainkan pemerintah. Dengan 17 pulau reklamasi yang akan dibangun, setidaknya ada 29 model yang harus dikaji. Hal itu diperlukan agar kita mengenali perubahan pola arus laut yang akan terjadi akibat reklamasi.

Dengan itu kita bisa menjaga agar biota lautnya tidak berubah total. Fakta ketiga, reklamasi di banyak negara dilakukan oleh negara. Di Singapura hanya reklamasi di bawah 50 hektare yang bisa dilakukan swasta. Pengalaman di Hong Kong, ketika reklamasi diberikan langsung kepada swasta selalu memunculkan praktik kolusi. Fakta keempat, negara seharusnya mempunyai visi jelas tentang reklamasi yang hendak dilakukan. Dengan itulah kemudian aturan kebijakannya dipersiapkan. Bahkan kebijakan zonasi harus terlebih dulu ditetapkan agar reklamasi bermanfaat. Jangan sebaliknya, kebijakan baru dibuat setelah reklamasi dilakukan. Sekarang reklamasi Jakarta berpegangan pada Keputusan Presiden 1995. Padahal, kita tahu keppres itu dikeluarkan lebih didasarkan kepentingan pengembang. Akibat kebijakan itu tidak hanya hutan bakau di Kapuk rusak, tetapi Tol Sedyatmo berulang kali harus ditinggikan karena kebanjiran. Berbagai peraturan yang ke luar kemudian dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Aneh jika kemudian kebijakan masa lalu yang kurang tepat terus dipertahankan. Padahal, dampak lingkungannya sudah kita rasakan bersama.

Fakta kelima, visi Nawa Cita Presiden Joko Widodo, tidak ingin pembangunan terus bertumpu di Jawa dan Jakarta. Perekonomian negara ini tidak akan berkembang pesat apabila 80% perputaran uang hanya terjadi di Jakarta. Untuk itulah Jakarta seharusnya difungsikan sebagai ibu kota yang sesungguhnya. Jakarta seharusnya diarahkan seperti Washington DC sebagai kota pemerintahan yang aman dan nyaman. Tidak harus semua kegiatan ekonomi ditum pukan di ibu kota negara. Menurunnya daya dukung Jakarta karena kita memaksakan semua orang untuk tinggal di Ibu Kota dengan berbagai daya tarik yang sengaja kita ciptakan.

Perubahan itu membutuhkan kemauan politik. Kita tidak akan pernah kecukupan lahan apabila Jakarta terus dipacu sebagai pusat kegiatan ekonomi. Pembangunan Indonesia yang merata tidak pernah terwujud apabila konsentrasi ekonomi dipusatkan di Jakarta. Pertanyaannya sekarang, apa bentuk pembangunan yang kita inginkan dan peran apa sebenarnya yang kita harapkan dari Jakarta? Semua pihak harus duduk bersama. Kita merumuskan kembali langkah ke depan yang hendak kita lakukan. Penundaan reklamasi Jakarta pasti menyebabkan dampak ekonomi. Namun, itulah harga yang harus dibayar ketika kita membuat rencana pembangunan yang tidak matang. Ini harus menjadi pembelajaran bagi para pemimpin ke depan. Kita tidak hanya butuh cepat, tetapi juga perhitungan yang matang agar tidak merugikan banyak orang. Lebih baik kita mundur selangkah demi kebaikan daripada melanjutkan dengan risiko yang terlalu mahal.