NU dan Relasi Kekuasaan

GONJANG-GANJING di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kali ini mengingatkan saya pada sosok Martin van Bruinessen. Ia antropolog, sosiolog, dan orientalis asal Belanda yang ahli dalam studi Islam, terutama di Indonesia. Ia juga melakukan riset mendalam tentang masyarakat Kurdi. Bukunya yang berjudul NU; Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru memberikan pandangan yang relatif lengkap tentang bagaimana hubungan antara NU dan kekuasaan.

Di buku itu, Bruinessen berupaya memberikan gambaran bahwa perubahan-perubahan sosial dan pemikiran di dalam Nahdlatul Ulama begitu rumit, beragam, tidak langsung, kadang ragu-ragu, kontradiktif, dan bahkan mengejutkan. Tidak mengherankan banyak yang kaget melihat kekisruhan di tubuh NU, sekaligus banyak juga yang menganggapnya 'biasa-biasa saja'.

Bruinessen kerap menggunakan pendekatan genealogi untuk menelusuri relasi-relasi kuasa yang mendasari perubahan dalam NU, seperti keputusan organisasi untuk kembali ke khitah. Ia melihat bagaimana relasi kuasa di dalam NU sendiri dan dari lingkungan eksternal (sosial dan politik) memengaruhi arah gerakan dan wacana keagamaan NU.

Ia menggambarkan perubahan dalam NU sebagai proses yang rumit, beragam, tidak langsung, dan terkadang kontradiktif, yang lebih mudah dirasakan daripada didokumentasikan. Analisis itu menyoroti bagaimana NU berjuang untuk mempertahankan tradisi mereka sambil mencari formulasi baru bagi pemikiran Islam yang kontekstual, progresif, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal.

Dalam buku tersebut, Bruinessen, misalnya, menyebut bagaimana 'mudahnya' NU 'dirayu' penguasa melalui hal-hal simbolis. Ketika dalam sebuah acara Presiden Soeharto mampu memukul beduk dan kentungan dengan ketukan sesuai dengan tradisi NU, hebohlah jagat nahdiyin. Sebagian besar nahdiyin lalu meyakini bahwa 'Pak Harto itu NU, bukan yang lain'.

Namun, yang sulit dipisahkan dari perjalanan ormas Islam dengan pengikut lebih dari 110 juta orang itu hingga kini ialah tarik-menarik dengan kepentingan kekuasaan. Meskipun sudah ada gerakan 'kembali ke khittah' NU sebagai jam'iyyah atau ormas Islam, bukan bagian partai politik, nyatanya organisasi Islam terbesar di Asia Tenggara tersebut tak bisa lepas dari politik praktis.

Berkali-kali upaya 'pemurnian' NU dari campur tangan politik dengan kembali ke spirit awal pendiriannya pada 1926 justru berujung pada konflik internal di elite NU. Wajar, memang, karena sejarah munculnya gerakan kembali ke khitah juga bermula dari konflik internal karena politik praktis. Ketika itu, NU yang masih menjadi bagian dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dilanda konflik internal karena tokoh NU di PPP dinilai gagal 'mewakili muruah' NU di partai.

Ketua Umum PBNU KH Idham Chalid yang merangkap Presiden PPP dianggap sekadar simbol di partai berbasis Islam itu. Saat itu, pada 1982, pihak yang memainkan peran strategis di PPP ialah tokoh-tokoh MI (Muslimin Indonesia/organisasi peleburan dari Partai Muslimin Indonesia alias Parmusi) yang dikomandani HJ Naro.

Bahkan, kalangan muda NU yang tak terima dengan peminggiran peran NU di PPP itu menjuluki KH Idham Chalid sebagai 'politikus gabus'. Ia dituding 'lembek, gampang dipatahkan, tidak kukuh'. Akibatnya, KH Idham Chalid diminta mundur oleh Syuriah PBNU. Demi keutuhan NU, KH Idham Chalid pun mengundurkan diri meskipun beberapa saat kemudian mencabut surat pengunduran diri itu.

Ia kembali menjadi Ketua Umum PBNU hingga Muktamar 1984 guna mengakhiri 28 tahun kepemimpinannya di PBNU untuk digantikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada Muktamar di Situbondo itulah NU menyatakan kembali ke khittah 1926 dengan menegaskan diri sebagai organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi politik. NU memutuskan untuk kembali ke jati diri mereka sebagai jamiyyah diniyyah ijtima'iyyah (organisasi sosial keagamaan) dan tidak terikat dengan organisasi politik mana pun.

Toh, NU tak luput dari konflik internal. Kekisruhan di tubuh NU itu umumnya tak lepas dari intervensi kekuasaan. Saat Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU, terjadi 'perseteruan' yang meruncing dengan kiai sepuh KH As'ad Syamsul Arifin dari Asembagus, Situbondo. Bahkan, KH As'ad sampai menyatakan mufaraqah (memisahkan diri) dari PBNU. Alasannya: Kiai As'ad tak setuju dengan sejumlah langkah 'kontroversial' Gus Dur.

Kekisruhan juga terjadi saat Gus Dur yang diminta maju lagi sebagai Ketua Umum PBNU dihalang-halangi Abu Hasan. Lagi-lagi, peran besar Gus Dur dalam Forum Demokrasi yang saat itu megkritisi kekuasaan hendak dihentikan Orde Baru melalui sosok tandingan bernama Abu Hasan. Di situlah muncul 'kiai kampung' yang membentengi Gus Dur dari intervensi kekuasaan sehingga akhirnya Gus Dur selamat.

Namun, sebagaimana kata Bruinessen bahwa dinamika di tubuh NU itu 'rumit dan kerap mengejutkan', gonjang-ganjing di tubuh NU kali ini juga agak rumit. Kekisruhan yang terjadi antara Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Syuriah PBNU yang dipimpin KH Miftahul Achyar sebagai rais am kali ini juga sulit disebut lepas dari relasi kekuasaan. Selama urusan 'kembali ke khittah 1926' gagal disistematisasikan secara rigid, potensi bagi terjadinya tarik-menarik kepentingan kekuasaan akan selalu ada.

Saya ingin menyitir pernyataan dari intelektual NU Gus Nadir (Nadirsyah Hosen) yang menyebutkan elite NU telah 'gagal paham' dalam menerjemahkan NU sebagai jam'iyyah. Sebagai nahdiyin, ia malu gerakan kembali ke khitah yang sudah didengungkan sejak empat dekade lalu itu tak kunjung benar-benar hadir, kecuali dalam buku sejarah dan mimbar-mimbar baik pidato maupun seminar.

Jangan-jangan, memang secara DNA kehidupan NU tak bisa dipisahkan dengan politik praktis dan relasi-relasi kekuasaan? Semoga saja saya salah.