Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PERKARA keaslian ijazah Jokowi Widodo belum juga menemukan titik terang. Sudah teramat lama masalah itu bikin gaduh seantero negeri, tetapi hingga kini seolah tak ada niat dari para pihak untuk mengakhiri. Benar belaka anggapan bahwa ijazah Jokowi sebenarnya perkara receh, tapi bikin ruwet bangsa.
Ijazah Jokowi hanyalah selembar kertas. Namun, jangan tanya dampaknya. Ia membuat sesama anak bangsa terbelah. Perseteruan antarsebagian masyarakat meruncing. Di media sosial, mereka saling ejek, saling serang, saling menegasikan.
Para loyalis Jokowi yang tentu saja hakulyakin bahwa ijazah idolanya itu asli membela habis-habisan sang pujaan. Para oposan Jokowi yang yakin bahwa ijazah Presiden Ke-7 RI itu palsu seakan tak pernah kehabisan amunisi untuk melakukan penetrasi.
Jangan tanya siapa yang benar. Tiap pihak merasa tak salah. Yang menuduh ijazah Jokowi palsu bertahan pada basis-basis tuduhannya. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa ialah trio paling gigih yang menyoal ijazah itu. Mereka disingkat RRT. Sampai saat ini, ketiganya percaya bahwa ada masalah dalam ijazah sarjana kehutanan Jokowi dari UGM. Buku Jokowi's White Paper pun mereka terbitkan.
Di lain sisi, kubu Pak Jokowi tak kalah gigih mempertahankan diri. Banyak relawan yang pasang badan. Mereka rutin tampil di layar televisi untuk menghadapi Roy Suryo dkk. Diskusi mereka tak jarang berlangsung di luar etika dan peradaban. Acara televisi yang menyuguhkan perdebatan mereka belakangan menjadi tontonan yang memalukan.
Sungguh, persoalan ijazah Jokowi sudah membuat susah bangsa ini. Makin banyak tokoh yang urun bicara. Mereka resah karena hiruk pikuk kasus itu belum ada tanda-tanda segera usai. Bukan melandai, justru semakin menjadi.
Terkini, Komaruddin Hidayat unjuk suara. Ketua Dewan Pers itu tak bisa menutupi kejengkelan atas berlarutnya perkara ijazah Jokowi. Kata dia, persoalan itu adalah hal sepele yang dibiarkan bertele-tele sehingga menjadi drama nasional.
Eks Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu bilang, karena perkaranya sepele, solusinya pun mudah. Sang pemilik cukup menunjukkan ijazah yang dipersoalkan, kemudian diteliti, diuji di laboratorium. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, begitu kata Prof Komar.
Hal senada pernah pula disampaikan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Tanpa menyebut langsung ijazah Jokowi, dia berujar, ''Ya, kok, susah amat, ya. Kan, kalau ada ijazah, betul gitu, kasih aja. Ini ijazah saya, gitu lo.''
Yang mudah dibuat sulit. Yang sederhana dibikin rumit. Itulah kiranya yang terjadi dalam perkara ijazah Pak Jokowi.
Prof Komar pun bertanya-tanya kenapa menunjukkan ijazah tidak atau belum dilakukan. Dia menduga ada agenda di baliknya. Dia rasa, hanya di negeri ini, di Indonesia ini, ijazah seorang presiden dipermasalahkan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
Komaruddin betul. Jika merunut ke belakang, isu perihal ijazah Pak Jokowi sudah beredar sejak kampanye Pilpres 2014. Sempat mereda, narasi mengenai ijazah Jokowi mulai SD hingga S-1 mencuat lagi pada 2019. Lalu, pada Oktober 2022, ada gugatan atas dugaan ijazah palsu itu ke PN Jakarta Pusat oleh Bambang Tri Mulyono.
Dinamika berlanjut. Bambang Tri kemudian malah dijadikan pesakitan, divonis bersalah dan menjalani hukuman. Namun, ijazah Jokowi tetap menjadi misteri. Dalam sidang, ia tak dihadirkan sebagai barang bukti.
Tak berhenti di situ. Pada 2024, muncul lagi gugatan ijazah Pak Jokowi ke Bareskrim Polri. Namun, polisi menghentikan perkara karena tak ditemukan unsur pidana. Disebutkan ijazah Jokowi identik dengan ijazah alumni kehutanan UGM 1985 lainnya.
Di tempat lain, Polda Metro Jaya, kasus ijazah menjerat RRT. Ketiganya dilaporkan atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Perkara itu sudah menapak tahap penyidikan pada Juli 2025, tapi hingga kini belum ditetapkan siapa tersangkanya.
Begitulah, perkara ijazah Pak Jokowi begitu ruwet. Klarifikasi dari pihak UGM bahwa Jokowi benar lulusan Fakultas Kehutanan pada 1985 tak lantas menyudahi silang sengketa. Konyol memang jika UGM mengada-ada. Naif nian jika mereka mempertaruhkan nama besar mereka.
Namun, sejumlah keanehan kiranya tak bisa dikesampingkan begitu saja. Basis ilmiah yang diklaim oleh Roy, Rismon, Tifa bahkan membuat banyak orang yang tadinya percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli menjadi sangsi.
Betul kata Prof Komar. Alangkah baiknya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya dengan sukarela dan bangga. Sayang, solusi paling ampuh untuk mengakhiri gaduh bangsa itu tak masuk hitungannya. Dia tetap bersikukuh memperlihatkannya di pengadilan nanti. Entah kapan, karena sampai sekarang saja belum jelas siapa yang akan diadili.
Benar pula kiranya jika penegak hukum secepatnya menuntaskan perkara. Kepada jajaran Polda Metro Jaya, segera tetapkan tersangka jika memang ada cukup bukti sehingga perkara itu bisa dibuat terang benderang di pengadilan. Sebaliknya, jika tiada bukti, hentikan saja penyidikan, kemudian hidupkan lagi penyelidikan di Bareskrim Polri.
Karena Pak Jokowi tak juga berkenan menunjukkan ijazah, hanya hukum yang bisa memungkasi kegaduhan itu. Sudah terlalu lama bangsa ini dibuat susah oleh selembar ijazah. Belum lagi ijazah Wapres Gibran yang menyusul dipersoalkan. Masih banyak urusan lain yang lebih membutuhkan energi kita.
DUA fakta kontradiktif terkait dengan pemerintahan saat ini baru saja tersaji.
SAYA tidak habis mengerti, mengapa seorang ketua pengadilan negeri dan wakil ketuanya masih menceburkan diri dalam kubangan korupsi, padahal penghasilan mereka sudah dinaikkan
TANGIS Hector Souto pecah saat lagu Tanah Airku bergemuruh membelah Indonesia Arena.
LEDAKAN ekonomi digital yang selama ini digadang sebagai mesin pertumbuhan justru menyisakan ironi.
'Kertas Tii Mama Reti (Surat buat Mama Reti) Mama Galo Zee (Mama saya pergi dulu)
JUDI online (judol) sejatinya bukanlah sebuah permainan keberuntungan. Ia barangkali salah satu mesin penipu paling canggih yang pernah diciptakan.
PATUT dicatat sebagai rekor nasional. Bila perlu dengan tinta tebal. Hanya dalam satu hari, lima pejabat otoritas keuangan mengundurkan diri.
HUKUM dan keadilan mestinya berada dalam satu tarikan napas. Hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan.
DI negeri ini, keadilan tak jarang tersesat di tikungan logika dan persimpangan nalar.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved