Memulihkan Kepercayaan

BUNG Karno pernah menekankan pentingnya kepercayaan rakyat dalam kepemimpinan. Dia bilang, kepercayaan ialah aset paling berharga yang harus dijaga dengan sangat baik.

Presiden Ke-16 Amerika Serikat Abraham Lincoln juga pernah menyatakan kepercayaan rakyat ialah hal mutlak bagi kepemimpinan. Ujarnya, ia merupakan kunci keberhasilan pemerintahan yang harus dijaga dengan integritas dan kejujuran.

Kalau kepercayaan rakyat rapuh, pemerintah bisa roboh. Kalau kepercayaan rakyat terus terkikis, elite politik bisa habis. Itulah yang terjadi hari-hari ini di negeri ini. Kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin terjun bebas. Terjerembap di titik nadir.

Di lain sisi, kekecewaan, kekesalan, bahkan kemarahan mencapai titik kulminasi. Karena itu, maraklah demonstrasi. Meledaklah kerusuhan. Berjatuhanlah korban, baik luka-luka maupun yang kehilangan nyawa. Sungguh, kita bersedih tragedi seperti itu kembali terepetisi.

Rakyat kecewa, kesal, marah, lantaran elite seolah hobi menyakitI hati mereka. Tak cuma ihwal kebijakan, tapi juga ucapan dan tindakan. Kita tahu, banyak kebijakan yang paradoksal. Ketika pajak buat rakyat melonjak berlipat-lipat, misalnya, negara justru menaikkan tunjangan buat pejabat berlipat-lipat pula. Rakyat makin tak berdaya, pejabat kian dimanja.

Wajar, sangat wajar, rakyat geram ketika anggota DPR diguyur berlimpah tunjangan. Masuk akal, sangat masuk akal, rakyat muak ketika pemerintah bagibagi jabatan, bagi-bagi cuan, kepada para pendukung kekuasaan.

Normal, sangat normal, rakyat marah semarah-marahnya ketika mereka yang semestinya membela, tapi malah menghina, merendahkan rakyat. Dengan ucapan yang sangat tidak patut, dengan perilaku yang amat tidak bermutu. Bagi mereka, chaos di Pati, Jawa Tengah, kiranya sekadar tontonan, bukan tuntunan, sehingga masih saja pongah, arogan, kepada rakyat.

Nasi sudah menjadi bubur. Demonstrasi besar-besaran melanda di mana-mana. Kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan tak bisa lagi ditinjau ulang. Kerusakan fasilitas umum dan properti pribadi lagi-lagi menjadi catatan kelam negeri ini dalam berdemokrasi. Itu semua akibat pengelola negara yang menganggap remeh kepercayaan rakyat.

Soal provokator, soal dalang kerusuhan, sangat mungkin ada. Perihal penumpang gelap, para pemancing di air keruh, pasti juga ada. Mereka kompor pemanas, pembakar emosi rakyat yang sedang resah untuk rusuh, yang sedang marah untuk merusak, menjarah. Mereka, apa pun latar belakang mereka, siapa pun backing mereka, harus ditindak. Namun, persoalan utama tetaplah masalah kepercayaan rakyat.

Kalau ada seruan agar DPR dibubarkan, berarti kepercayaan terhadap para penghuni Senayan nyaris tak tersisa. Jangan perdebatkan berlebihan atau tidak, masuk logika atau mengada-ada. Ia penegas bahwa di mata sebagian rakyat, DPR dianggap tak berguna. Hanya membebani negara.

Kata para leluhur, orang bijak akan menjadikan pengalaman sebagai pelajaran. Lalu berbenah. Memperbaiki diri. Bagi para pemimpin, kejadian buruk terkini ialah pengingat akan pentingnya kepercayaan rakyat. Kepercayaan ibarat kaca. Jika retak, masih bisa direkatkan. Namun, kalau sudah pecah berantakan, teramat sulit untuk kembali menyatukan.

Masih ada kesempatan untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Banyak jalan menuju Roma. Yang penting ada kemauan. Yang penting punya komitmen untuk memenuhi tuntutan rakyat. Membubarkan DPR memang tak mungkin, tapi mereformasi, membersihkannya dari orang-orang bermasalah, ialah kemestian.

Membatalkan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan ialah keniscayaan. Namun, itu belum cukup. Tiadakan pula tunjangan-tunjangan lain yang nilainya gila-gilaan, yang cuma menghabiskan uang negara, uang rakyat.

Tak cuma DPR. Pemerintah juga. Bukankah seabrek tunjangan dan fasilitas itu ada karena persetujuan eksekutif sebagai penguasa anggaran? DPR keliru, pemerintah juga salah. Keduanya mesti berbenah.

Dalam pidatonya selepas pecah unjuk rasa, Pak Prabowo minta rakyat percaya kepada pemerintahan yang dia pimpin. Akan tetapi, kepercayaan bukan cek kosong, tak bisa didapat dengan janji-janji zonk.

Kepercayaan yang kini pergi barangkali segera kembali jika dia tegas kepada anak buahnya yang bertanggung jawab soal keamanan negeri. Jika partai-partai politik sudah memberikan sanksi kepada anggota meski masih jauh dari yang semestinya, Presiden kapan?

Sakit hati rakyat bisa jadi terobati jika Presiden dan DPR selekasnya mengesahkan UU Perampasan Aset. Itu salah satu tuntutan rakyat yang mendesak. Itu yang seharusnya dilakukan dari dulu, tak perlu menunggu nyawa 10 anak bangsa sebagai tumbal.

Masih banyak tuntutan lain yang tak sulit untuk dipenuhi jika ada niat baik, jika memang ingin kepercayaan rakyat pulih. Maukah mereka? Atau seperti yang sudah-sudah, buying time, menunggu situasi reda, rakyat lupa, lantas melupakannya pula?

Percayalah, kepercayaan rakyat amat mahal harganya. Kalau elite tetap menganggap murah, meremehkan, ogah menjaganya, berarti mereka menciptakan bom waktu yang bisa kembali meledak sewaktu-waktu. Hanya pemimpin pintar, yang memahami itu.