Evaluasi yang Terlupakan

PER Senin (21/4), Kabinet Merah Putih sudah berumur enam bulan alias satu semester. Kabinet gemuk yang bila ditotal dengan wakil menteri dan utusan khusus presiden berjumlah lebih dari 100 orang itu dilantik pada 21 Oktober 2024, tepat sehari setelah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Suatu kali, Presiden Prabowo pernah menjanjikan akan ada evaluasi kinerja kabinet pemerintahannya setelah enam bulan mereka bertugas. Ia menyampaikan itu saat publik menanyakan evaluasi 100 hari pertama pemerintahan pada awal tahun ini. Ketika itu Prabowo menjawab bahwa di era pemerintahan dia, tidak ada evaluasi 100 hari, yang ada ialah evaluasi berkala setiap enam bulan.

Kini setelah enam bulan berlalu, bagaimana hasil evaluasi satu semester awal ini? Sepertinya terlupakan. Pemerintah lupa atau sengaja mengabaikannya dulu, sedangkan perhatian publik kiranya agak teralihkan oleh event-event yang menguras atensi seperti Ramadan dan Lebaran, dan pada saat yang sama juga mesti menghadapi kondisi kehidupan ekonomi mereka yang kian compang-camping.

Padahal, evaluasi kinerja kabinet sangat diperlukan. Tidak saja untuk memenuhi janji Presiden, tetapi juga untuk akselerasi kerja pemerintah. Apalagi, sejujurnya, nyaris tidak ada yang menonjol dari kinerja para menteri dan wakil menteri periode ini. Menang banyak doang, tapi hasil kerjanya enggak optimal. Yang banyak muncul, ini bahkan sudah terjadi sejak awal, justru kebijakan dan komentar-komentar kontroversial dari sebagian anggota kabinet.

Namun, nyatanya Presiden tampak nyaman-nyaman saja dengan kinerja anak buahnya meski banyak program dan kebijakan pemerintah yang 'ajaib' dan malah menyusahkan masyarakat. Prabowo juga terlihat selow-selow saja meski publik dan banyak kalangan ahli sudah merekomendasikan perombakan kabinet untuk mengganti sejumlah menteri dan wakil menteri yang dinilai jadi titik lemah.

Ia bahkan seperti tak merasa terganggu ketika sejumlah pembantunya di KMP alih-alih mengakselerasi kinerja mereka di tengah situasi Indonesia yang semakin tidak baik-baik saja, malah memilih menyambangi 'mantan bos' mereka di Surakarta (Solo), Jawa Tengah. Pada momen Lebaran, kemarin, misalnya, para menteri bergiliran sowan ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo. Sebagian di antara mereka bahkan masih menganggap Jokowi sebagai bos, bukan sekadar mantan bos.

Sampai-sampai muncul istilah matahari kembar lantaran Pak Mantan itu seolah-olah masih ingin menebar pengaruh sekaligus memegang sebagian kendali atas pemerintahan saat ini. Netizen yang budiman pun, seperti biasa, merespons isu itu dengan komentar-komentar lucu, tapi menohok. 'Mataharinya kembar, kok Indonesia malah makin gelap?' tulis salah satu warganet di platform X. Ah, sudahlah.

Kembali ke soal evaluasi kabinet, Presiden Prabowo sebetulnya pernah sekali melakukan reshuffle menteri, yaitu mengganti Mendikti-Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto. Hal itu sempat membersitkan harapan bahwa penggantian menteri-menteri lain yang kerja dan attitude-nya juga tak kalah amburadul dan tak sesuai dengan ekspektasi publik bakal dilakukan lagi. Namun, faktanya tak terjadi, bahkan evaluasi enam bulanan yang dijanjikan pun tak terealisasi.

Sesungguhnya, evaluasi yang terlupakan itu menjadi hal yang amat disayangkan karena pada enam bulan kedua pemerintahan Prabowo nanti situasinya akan jauh lebih sulit dihadapi. Perang dagang global sudah di depan mata dengan Indonesia berpotensi menjadi 'pelanduk yang bakal mati di tengah-tengah' jika kita tidak punya cara yang tepat dalam merespons dan berstrategi menghadapi itu.

Belum lagi situasi di Tanah Air yang juga sedang menghadapi banyak persoalan berat di berbagai sektor. Ada korupsi yang bikin negara rugi ratusan triliun, ada politik yang kerap ditransaksikan, ada semakin banyak hakim yang memperjualbelikan hukum.

Di sektor ekonomi ada daya beli dan simpanan masyarakat yang terus menyusut, pun masih ada tren gelombang PHK di sejumlah sektor industri yang masih berlanjut. Begitu pula di bidang lain, ada problem besar terkait dengan moral, etik, dan integritas sehingga terjadi banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan dokter, polisi, dan bahkan guru.

Untuk bisa keluar dari labirin itu, jelas dibutuhkan kecakapan penyelenggara negara. Tentu yang menjadi ujung tombaknya ialah presiden dan para pembantunya. Kalau kecakapan mereka saja masih diragukan, bagaimana masyarakat bisa diyakinkan pemerintah ini bakal bisa menyelesaikan permasalahan pelik bangsa?

Betul, bukan cuma pandangan publik yang dijadikan patokan untuk menilai kecakapan seorang menteri atau wakil menteri. Itulah alasannya mengapa pemerintah mesti melakukan evaluasi internal secara objektif terhadap seluruh anggota kabinet dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur. Dengan demikian, evaluasinya menjadi fair.

Menteri yang kinerjanya bagus, punya target jelas, dan siap dengan strategi untuk mencapainya, silakan pertahankan. Yang biasa-biasa saja, tak kelihatan bagus atau tidak mencorong karena tidak ada gebrakan yang dilakukan, mungkin bisa diberi kartu kuning. Nah yang kerjanya tak becus, kerap menebar omon-omon doang, tidak memiliki pola komunikasi yang baik terutama kepada publik, yang seperti itu apa iya masih perlu dipertahankan?