Kode Keras

AKHIR-AKHIR ini, pernyataaan Presiden Prabowo Subianto tentang sejumlah hal, khususnya yang menyangkut institusi, kerap ditafsirkan sebagai 'kode keras'.

Satu di antaranya, saat Presiden memerintahkan pencabutan pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang dan yang mencabuti ialah TNI Angkatan Laut (bukan Kementerian Kelautan dan Perikanan), ada yang menafsirkan bahwa Presiden melempar 'kode keras' lebih memercayai TNI ketimbang institusi KKP.

Lalu, saat Kepala Negara menginstruksikan agar penegak hukum menindak para pencaplok lahan, itu juga ditafsirkan sebagai 'kode keras' kepada penegak hukum agar lebih cepat bertindak. Bahkan, ada yang menafsirkan bahwa Presiden Prabowo sedang 'mengetes' tingkat kepatuhan dan gercep atau tidaknya penegak hukum menjalankan perintahnya.

Terakhir, saat Presiden Prabowo Subianto membeberkan ciri negara gagal bisa terlihat dari kerja-kerja aparat TNI dan Polri, kata-kata 'kode keras' pun muncul kembali. Entah yang dimaksud 'kode keras' itu dialamatkan ke institusi atau orang per orang dalam kedua institusi itu, pokoknya ada 'kode keras'.

Dalam sambutan di depan ratusan prajurit TNI-Polri dalam acara Rapim TNI-Polri di The Tribrata, Jakarta, Kamis (30/1), itu Prabowo menuntut aparat TNI dan Polri menjaga kepercayaan rakyat yang memberikan mandat. Prabowo berkata TNI dan Polri ialah wujud dari kehadiran negara. Perannya begitu vital sebagai penegak kedaulatan dan eksistensi negara.

Prabowo menuturkan bahwa produk undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, dan semua produk pemerintah lainnya tidak ada artinya bila tidak ditegakkan. "Karena itu, biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan TNI dan Polri diberi kekuasaan untuk monopoli fisik dan senjata. Itu kekuasaan khusus yang dimiliki tentara dan polisi. Baginya, kekuasaan yang dipegang polisi dan tentara itu sangat besar. Alhasil, rakyat pasti memercayakan kepada anggota TNI dan Polri untuk berdedikasi tinggi.

"Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata," kata Prabowo.

Prabowo mengingatkan, dengan kepercayaan itu, rakyat menuntut pengabdian TNI dan Polri yang sebesar-besarnya. "Diberi kekuasaan ke saudara artinya rakyat kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi. Bahkan bisa disebut begitu saudara menerima mandat tersebut, kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan raga kepada negara, bangsa, dan rakyat," Prabowo menegaskan.

Lalu, di mana letak 'kode keras' dari pernyataan Presiden itu? Saya menduga, 'kode keras' itu ada pada frasa 'TNI dan Polri tidak boleh gagal agar Indonesia tidak menjadi negara gagal'. Barangkali ada yang menyela, "Ah, itu kurang spesifik. Masih terlalu umum. Kasih kami yang lebih detail."

Baiklah, saya coba. Karena tidak boleh gagal, pimpinan TNI dan Polri harus sepenuhnya mampu menjalankan dan menjabarkan instruksi Presiden dalam hal penegakan kedaulatan dan keamanan sesuai target. Bahkan, jalankan instruksi itu sesegera mungkin karena Presiden tidak mau negara ini dicap sebagai negara gagal. Bila tidak mampu, siap-siaplah diganti. Ini 'kode keras'-nya: siap-siap diganti.

Sebagai seorang yang menggumuli pemikiran besar melalui buku-buku, saya menduga Presiden Prabowo sudah membaca buku Why Nations Fail karya peneliti jempolan Daron Acemoglu dan James A Robinson. Di buku itu, Pak Acemoglu dan Pak Robinson mengungkapkan sejumlah ciri negara gagal, yang salah satunya: aparat negara tidak menjalankan amanat, tapi malah sekaligus menjadi pemain. Atau, penguasa sekaligus pengusaha.

Pesan Presiden di depan ratusan prajurit itu menekankan pengabdian TNI dan Polri tidak boleh ke mana-mana selain kepada rakyat. TNI dan Polri tidak boleh menjadi 'pemain' yang melindungi kepentingan segelintir orang yang berduit. Itu disebabkan yang memodali TNI dan Polri dari ujung rambut hingga ujung kaki ialah rakyat. Yang memberi makan mereka ialah rakyat.

Saya sangat antusias menyambut pernyataan Presiden soal negara gagal ini. Saya berharap, Presiden segera menyampaikan tanda-tanda negara di ambang kegagalan yang lainnya agar negeri ini benar-benar tidak menjadi negara gagal. Saat berpidato di depan anggota dan pimpinan Polri dan TNI, Kepala Negara sudah memulainya. Tinggal menunggu tanggal mainnya untuk mengurai tanda-tanda lainnya di kesempatan berbeda.

Tanda-tanda itu antara lain menyempitnya kebebasan sipil; ada kriminalisasi terhadap masyarakat yang menjalankan hak berpendapat, berkumpul, berekspresi; negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam malah menjadi pemburu rente, bukan membangun sistem; ekonomi ekstraktif lebih dominan ketimbang ekonomi inklusif.

Sepertinya, negeri ini memang butuh 'kode-kode keras' lainnya agar segera bergerak. 'Kode lunak' sudah berserak-serak, tetapi tidak mempan lagi.