Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

NKRI Harga Nego

28/1/2025 05:00
NKRI Harga Nego
Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

SEMESTINYA tak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ihwal penindakan terhadap pelaku pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki segalanya, yakni undang-undang, personel, dan peralatan. Jika memiliki kekurangan personel atau merasa kurang memiliki kecakapan untuk mengusut kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 km, Menteri KKP tinggal meminta bantuan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengirimkan personelnya.

Terlebih lagi langkah Menteri KKP melakukan penyegelan dan belakangan manut ke TNI-AL untuk membongkar pagar laut yang meresahkan para nelayan tersebut berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

Kewenangan, personel, peralatan, asistensi Polri, dan perintah Prabowo sudah lebih dari cukup, bahkan 'istimewa' bagi Sakti Wahyu Trenggono untuk mengungkap siapa pembuat pagar laut. Setidaknya inisial pelaku untuk menjaga presumption of innocence (asas praduga tidak bersalah).

Rakyat menanti pengungkapan kasus pemagaran laut sejak penyegelan pada 9 Januari 2025. Pemagaran laut jelas bukan dilakukan oleh nelayan secara swadaya meskipun ada kelompok nelayan yang bernama Jaringan Rakyat Pantura mengaku sebagai pelakunya.

Logika publik tak bisa dibodohi oleh kelompok abal-abal itu. Pasalnya, membangun pagar laut sepanjang separuh tol Jagorawi, mengutip Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto, membutuhkan dana yang besar. Jutaan kayu disiapkan untuk mencaplok wilayah pesisir pada 16 desa di 6 kecamatan. Pendanaan yang besar diduga kuat berasal dari 'orang kuat' yang memiliki pengaruh secara ekonomi dan politik.

Rakyat, wabilkhusus nelayan, mengapresiasi inisiatif TNI Angkatan Laut yang segera membongkar pagar laut. Atas nama perintah Presiden Prabowo, kesatuan matra laut yang memiliki moto Jalesveva jayamahe yang artinya Kejayaan kita ada di laut memimpin pembongkaran pagar laut.

Sekitar 3.000 personel gabungan dikerahkan. Mereka berasal dari TNI-AL, KKP, Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), beserta pemangku kepentingan terkait lainnya. Belum lagi sekitar ratusan nelayan setempat terlibat dalam pembongkaran pagar laut.

Ribuan personel terlibat dalam pembongkaran pagar laut tentu saja membutuhkan dana yang besar juga. Rakyat mengharapkan kehadiran negara dalam perkara pagar laut ini bukan sebatas membongkar, melainkan menemukan pelaku dan memproses secara hukum (rule of law).

Kasus pagar laut ialah momentum bagi pemerintahan Prabowo untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Kesejahteraan rakyat tak mungkin dibangun tanpa hukum yang tegas berlandaskan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Gusti Allah Ora Sare. Di tengah 'kesulitan' KKP menemukan pelaku pemagaran, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengungkap nama-nama korporasi yang membuat sertifikasi di area pemagaran laut.

Baik penyegelan pagar laut oleh KKP maupun pengungkapan nama-nama korporasi yang menyertifikasi laut oleh kementerian yang dipimpin Nusron Wahid, semuanya berkat partisipasi warganet yang membukanya di media sosial.

Prinsip no viral no justice masih menjadi andalan publik untuk mendapatkan keadilan di negara yang sebenarnya berdasarkan hukum (rechsstaat) sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi: 'Negara Indonesia adalah negara hukum'.

Pemagaran laut dan sertifikasi hak guna bangunan (HGB) dan sertifikasi hak milik (SHM) di perairan laut Tangerang diduga berkaitan. Sertifikat HGB dikuasai oleh PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Tak kurang gilanya, sertifikat itu juga dimiliki perorangan, yakni sebanyak sembilan bidang dan surat hak milik (SHM) sebanyak 17 bidang.

Kedua korporasi, PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, diduga terafiliasi dengan taipan Sugianto Kusuma alias Aguan dan Agung Sedayu Group. Perusahaan milik konglomerat kakap itu mengelola Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Kuasa hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid, mengonfirmasi kepemilikan sertifikat tersebut. "SHGB di atas sesuai dengan proses dan prosedur. Kita beli dari rakyat SHM (sertifikat hak milik)," kata Muannas Alaidid pada Jumat, 24 Januari 2025, seperti dikutip Antara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid berjanji akan membatalkan semua sertifikat di kawasan tersebut karena berada di luar garis pantai. Pihaknya, kata Nusron, telah membatalkan sebanyak 50 sertifikat SHGB dan SHM.

Pemagaran laut dan sertifikasi laut terang benderang menabrak sejumlah peraturan. Menurut Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), kasus pagar laut diduga melanggar 13 peraturan undang-undang, di antaranya UU Cipta Kerja, UU Pokok Agraria, UU Kelautan, serta UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.

Setali tiga uang, sertifikasi laut kepada korporasi dan perorangan juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/2010 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Putusan itu menegaskan pemberian hak pengusahaan atau konsesi agraria di perairan pesisir dilarang. Pemerintah jangan sekadar membatalkan sertifikasi laut, tetapi juga memproses mereka yang terlibat secara hukum.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah milik kita bersama. Pemerintahan Prabowo yang diberikan mandat oleh rakyat harus menjaga keutuhan NKRI. Tak ada orang atau sekelompok orang yang berada di atas hukum. Indonesia bukan negara kekuasaan (machtstaat).

NKRI ialah harga mati, bukan 'harga nego'. Akhiri perselingkuhan penguasa dan pengusaha sehingga menguasai hajat hidup orang banyak, seperti perampasan ruang laut (ocean grabbing). Tabik!

 

 



Berita Lainnya
  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.

  • Keyakinan yang Merapuh

    14/6/2025 05:00

    PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.

  • Lebih Enak Jadi Wamen

    13/6/2025 05:00

    LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.

  • Enaknya Pejabat Kita

    12/6/2025 05:00

    "TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''

  • Ukuran Kemiskinan\

    11/6/2025 05:00

    BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik