Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
ANJURAN tuntutlah ilmu sampai ke negeri Tiongkok (Uthlub al-'ilm walau bi ash-Shin) memiliki makna yang sangat penting kendatipun anjuran itu oleh sebagian besar ahli hadis disebut hadist palsu atau minimal sangat lemah dari semua jalur periwayatannya.
Faktanya, 'Negeri Tirai Bambu' itu dikenal sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Tiongkok ialah negara yang dulunya digolongkan sebagai negara miskin, tapi kemudian tak lama menjelma menjadi kekuatan ekonomi superpower, kekuatan yang menggetarkan dunia.
Kemajuan Tiongkok di antaranya banyak disumbangkan keberanian pemerintahan mereka dalam menegakkan hukum, terutama pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai atau aparatur pemerintahan mereka.
Pemerintahan Tiongkok istikamah, tidak belok-belok, dengan penerapan hukuman mati terhadap koruptor sejak hukuman itu diperkenalkan Perdana Menteri Zhu Rongji periode 1998-2003.
Hingga kini, pemerintahan Tiongkok masih melanjutkan 'warisan' Zhu Rongji itu. Tiongkok mengeksekusi mati Li Jianping, mantan Sekretaris Partai Komunis di Kota Hohhot, Mongolia Dalam, yang melakukan korupsi senilai 3 miliar yuan, atau sekitar Rp6,7 triliun, pada Selasa (17/12).
Li dijatuhi hukuman mati pada September 2022 karena dinyatakan bersalah atas korupsi, penyuapan, penyelewengan dana publik, dan kolusi dengan sindikat kriminal.
Praktik lancung yang dilakukan Li sebagai pejabat negara memecahkan rekor, terbesar dalam sejarah korupsi di negara tersebut.
Ibarat bumi dan langit. Lain pemerintah Tiongkok, lain pemerintah Indonesia. Meski pemerintahan Prabowo mengakui daya rusak korupsi yang menggerogoti sendi-sendi berbangsa dan bernegara, pemerintahan yang dipilih rakyat 58% dalam Pemilu 2024 memilih jalan 'aman' dalam pemberantasan korupsi.
Padahal, sikap tegas menghadapi pencoleng uang negara sebelumnya ditunjukkan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Di antaranya saat penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra pada Sabtu (31/8).
Mantan Danjen Kopassus itu bertekad akan memberantas korupsi dalam waktu singkat. “Walaupun mereka (koruptor) lari ke Antartika, saya akan mengirim pasukan khusus untuk mencarinya di sana,” kata Prabowo.
Benua Antartika terletak di Kutub Selatan Bumi, merupakan benua dengan iklim terdingin di seluruh dunia. Tak ada populasi manusia di sana di balik balutan tebalnya es.
Rencana memburu koruptor hingga ke Antartika boleh jadi hanya retorika, mungkin omon-omon, karena Prabowo lebih tertarik mengembalikan kerugian negara yang dijarah koruptor.
"Hei, para koruptor atau yang pernah mencuri. Kalau kembalikan yang kau curi, akan saya maafkan,” kata Prabowo saat berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu (18/12) waktu setempat.
Presiden Prabowo memang memiliki hak prerogatif untuk memberikan amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Amnesti ialah menghapuskan seluruh akibat hukum pidana, sedangkan abolisi ialah menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
Ijtihad Prabowo memberikan amnesti untuk koruptor demi memulihkan kerugian negara (asset recovery) bisa menimbulkan problematika hukum dan ketatanegaraan.
Para founding father menyepakati Indonesia ialah negara hukum (rechsstaat), bukan negara kekuasaan sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
Terlebih perang melawan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) telah memiliki payung hukum, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 4 UU Tipikor itu disebutkan pengembalian uang negara tidak menghapus pidana dari koruptor.
Pemerintah jangan kehilangan akal, nyali, dan taji untuk menghadapi koruptor yang semakin hari kian ugal-ugalan melakukan tindakan mereka. Masih banyak jurus untuk mengembalikan kerugian negara, misalnya dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (PATP) yang maju mundur di Senayan sejak 2008.
Memberantas korupsi harus dari hulu sampai hilir. Mulai pencegahan, pengawasan, edukasi, hingga penindakan. Hukum yang berwibawa dipengaruhi regulasi, aparat penegak hukum, dan budaya hukum.
Sebagaimana ikan yang busuk dimulai dari kepala, pemberantasan korupsi harus dimulai dari pemerintahan Prabowo-Gibran dengan berbagai keteladanan.
Berdasarkan data KPK per 4 Desember 2024 dari 124 pejabat di Kabinet Merah Putih, 72 orang telah melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sebaliknya, 52 pejabat belum memenuhi kewajiban mereka kepada lembaga antirasuah tersebut.
Jika Prabowo bergeming dengan ijtihadnya, sangat penting kiranya dievaluasi titik lemah pemberantasan korupsi yang mengakibatkan kebocoran uang negara seolah tak terbendung.
Hukum, kata Alexander Hamilton, Bapak Pendiri Amerika Serikat, ialah tulang punggung dari sistem politik yang baik. Tabik!
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.
PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.
LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.
"TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''
BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan
PERJUANGAN mengusir penjajah lebih mudah ketimbang melawan bangsa sendiri.
PRESIDEN Prabowo Subianto bertekad kuat, sangat kuat, untuk memberantas korupsi. Tekad itu tersurat tegas dalam pidato, tetapi tertatih-tatih merampas aset maling-maling uang rakyat.
ADA beberapa hal menarik dari peringatan Hari Raya Idul Adha, selain kebagian daging kurban tentunya.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melontarkan ancaman, ultimatum, kepada para pembantunya, buat jajarannya, untuk tidak macam-macam
SAYA termasuk orang yang suka mendengar berita baik. Setiap datang good news di tengah belantara bad news, saya merasakannya seperti oase di tengah padang gersang.
NEGARA mana pun patut iri dengan Indonesia. Negaranya luas, penduduknya banyak, keragaman warganya luar biasa dari segi agama, keyakinan, budaya, adat istiadat, ras, dan bahasa.
APALAH arti sebuah nama, kata William Shakespeare. Andai mawar disebut dengan nama lain, wanginya akan tetap harum.
MENGAPA pameran bursa kerja atau job fair di negeri ini selalu diserbu ribuan, bahkan belasan ribu, orang? Tidak membutuhkan kecerdasan unggul untuk menjawab pertanyaan itu.
"LIBUR telah tiba. Hore!" Pasti akan seperti itu reaksi orang, terutama anak sekolah, ketika mendengar kata libur. Yang muncul ialah rasa lega, sukacita, dan gembira.
SAYA lega membaca berita bahwa pemerintah tidak pernah dan tidak akan mempermasalahkan penyampaian opini publik dalam bentuk apa pun, termasuk kritik terhadap kebijakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved