Mengebor Tembok ICOR

AWAL bulan ini, pembicaraan soal ICOR mencuat lagi. Pemantiknya ialah pidato Presiden Prabowo Subianto saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025, di Istana Negara, pada 10 Desember 2024 lalu. Saat itu Kepala Negara menyinggung ICOR Indonesia lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Itu artinya tidak efisien.

Lalu, apa itu ICOR? Kok, sampai Presiden risau? ICOR ialah singkatan dari incremental capital output ratio. ICOR merupakan ukuran yang menunjukkan efisiensi suatu negara untuk memanfaatkan modal dalam menghasilkan suatu barang/jasa. Makin tinggi ICOR, makin tidak efisien suatu negara dalam memanfaatkan investasi menjadi pendongkrak pertumbuhan. Sebaliknya, makin rendah angka ICOR, makin efisien pemanfaatan investasi di suatu negara.

Saat ini, ICOR Indonesia masih di atas 6, lebih tinggi daripada sejumlah negara tetangga yang ICOR mereka 5 dan 4. Wajar kalau Presiden meminta agar angka itu diturunkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ICOR Indonesia mencapai 6,33 pada 2023.

Sementara itu, ICOR negara-negara tetangga di kawasan lebih kecil. Vietnam, dalam beberapa tahun terakhir ini, nilai ICOR-nya rata-rata 3,5-4,5. Thailand rata-rata 3,5-4,5. Begitu juga dengan Malaysia dengan rata-rata ICOR di angka 4 hingga 5.

Jadi, sederhananya, kalau investasi kita mencapai 30%, dengan ICOR 6, berarti 30 dibagi 6 sama dengan 5. Itu artinya pertumbuhan kita 5%. Kalau ICOR bisa dikurangi menjadi 5, misalnya, dengan investasi yang sama 30%, pertumbuhan ekonomi bisa 6%. Sebab, bilangan pembaginya lebih kecil.

Penilaian ICOR mengacu pada syarat bahwa investasi harus serasi dengan sektor produktif. Misalnya, jika negara membangun bendungan, saluran primer, sekunder, dan tersiernya harus serempak tersambung sehingga produksi pangan naik. Itu artinya terkoneksi dan efisien.

Berbeda, misalnya, dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Patimban yang belum tersambung dengan tol di Jawa bagian utara. Karena tolnya belum tersambung hingga kini, pengiriman barang dilakukan lewat jalan lama. Akibatnya, biaya logistik masih mahal, investasi tidak seefisien bila tol sudah nyambung.

Namun, apakah konektivitas menjadi penghalang utama angka tingginya inefisiensi modal yang masuk ke negeri ini? Tentu saja tidak. Sejumlah analisis menunjukkan banyak faktor di luar perencanaan yang justru jadi pemicu inefsiensi itu. Ada soal birokrasi yang ribet, aturan yang kerap berubah-ubah, hingga risiko yang belum sepenuhnya digaransi.

Saya sepakat dengan analisis itu. Sejauh ini, berbagai perombakan sudah dilakukan. Bahkan, dalam lima tahun terakhir, Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah melakukan terobosan-terobosan besar. Hasilnya juga sudah sangat nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, target realisasi investasi pun bukan cuma tercapai, melainkan terlampaui.

Namun, BKPM atau Kementerian Investasi dan Hilirisasi jelas tidak bisa bergerak sendirian. Tanpa frekuensi yang sama untuk melakukan perbaikan di tempat lain, sebesar apa pun perombakan tidak akan banyak berdampak. Di sejumlah pemerintah daerah, misalnya, masih ditemukan syarat-syarat yang rumit untuk para investor. Bahkan, ada penolakan-penolakan atas investasi dengan beragam alasan. Maka itu, ibarat tembok, hambatan menurunkan angka ICOR mesti dibor bersama-sama.

Padahal, target total modal yang dibutuhkan di negeri ini hingga lima tahun ke depan tidak main-main besarnya. Target yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencapai Rp47,58 ribu triliun selama 2025-2029.

Untuk mencapai target tersebut, tantangannya pasti besar. Pertumbuhan investasi, misalnya, harus mencapai rata-rata 10% per tahun. Mengandalkan investasi dari belanja pemerintahan tentu mustahil mengingat penerimaan negara sangat terbatas.

Oleh sebab itu, investasi dari swasta mesti dikejar. Pihak swasta siap berbondong-bondong bila uang yang mereka masukkan efisien sehingga menguntungkan, terjamin keamanannya, dan bisa dimitigasi risikonya. Jika itu semua bisa digaransi, kepercayaan bakal tumbuh, target tercapai, ekonomi tumbuh tinggi, rakyat pun naik kesejahteraannya.

Maka itu, tidak salah bila pemerintah mulai fokus memperbaiki ICOR. Perbaikan ICOR akan berbanding lurus dengan peningkatan kepercayaan investor. Saya ingin mengutip apa kata ahli manajemen pemasaran Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, bahwa meraih trust atau kepercayaan (konsumen) dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan secara terus-menerus, berulang-ulang, dan dalam jangka waktu yang lama.