Headline

Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.

Fokus

Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.

Menimbang PSN

02/12/2024 05:00
Menimbang PSN
Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

TIDAK sulit untuk melihat seperti apa wajah atau arah pemerintahan Prabowo Subianto hingga lima tahun ke depan.

Setidaknya kita bisa melihat sepak terjang pemerintahannya dalam waktu seratus hari sejak dilantik pada 20 Oktober silam. Apakah kata 'rakyat' yang sering diucapkan dalam pidato perdana Prabowo sebanyak 22 kali seusai resmi dilantik menjadi presiden 2024-2029 mampu menggerakkan kabinet gemuknya untuk pro terhadap rakyat atau sekadar 'bumbu penyedap' pidato?

“Pekerjaan kita harus untuk rakyat, bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri, bukan kita bekerja untuk kerabat kita,” kata Prabowo dalam Sidang Paripurna MPR, Jakarta, Minggu (20/10).

Rakyat masih skeptis soal keberanian pemerintahan Prabowo untuk mengoreksi kebijakan yang dinilai salah pada pemerintahan Joko Widodo yang lalu. Terlebih putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi pendamping mantan Danjen Kopassus itu.

Namun, setitik cahaya dalam lorong keraguan keberpihakan kabinet Prabowo-Gibran terhadap rakyat terlihat manakala tiga menterinya menyatakan hampir senada terhadap kasus gonjang-ganjing proyek strategis nasional (PSN) pariwisata tropical coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Penolakan sejumlah warga terhadap proyek itu semakin menjadi-jadi ketika terjadi insiden kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan tanah dan sepeda motor di Jalan Raya Salembaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (7/11). Seorang bocah tewas pada insiden tersebut.

Presiden Ke-7 RI Joko Widodo menetapkan kawasan PIK 2 sebagai salah satu dari 14 PSN baru dalam rapat internal di Istana Negara pada 18 Maret 2024. Menurut rencana, proyek tropical coastland itu akan jadi destinasi pariwisata baru berbasis hijau untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Proyek tropical coastland memiliki nilai investasi sekitar Rp65 triliun.

Pengembangan green area dan eco-city sebagai PSN menggunakan lahan seluas 1.756 hektare dari total luas lahan PIK 2 sebesar lebih kurang 30 ribu hektare. Proyek PIK 2 dimiliki konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan, pemiik Agung Sedayu Group.

Silang pendapat menguar tentang PSN tersebut. Pihak yang kontra menilai proyek tersebut hanya menguntungkan pemodal besar dan menyingkirkan masyarakat. Salah satu tokoh yang menentang proyek itu ialah Muhammad Said Didu.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 itu dilaporkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang ke polisi dengan tuduhan penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan fitnah.

Sementara itu, yang pro menilai proyek tersebut berdampak positif bagi masyarakat. Koalisi Gerakan Mahasiswa Islam (KGMI) mendukung PSN PIK 2 untuk mewujudkan Banten yang maju dan modern.

Gayung tak bersambut. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap sejumlah permasalahan pada PSN pariwisata tropical coastland di Banten. Ia menegaskan bakal mengkaji ulang PSN PIK 2 di Banten. "Ada ketidaksesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) baik provinsi maupun kabupaten/kota, " ujarnya dalam pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Kamis (28/11)

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan rakyat jangan menjadi korban pembangunan. Hal itu disampaikan Yandri seusai berbicara dalam kuliah umum di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Kamis (21/11).

Meski tak menyinggung kasus Said Didu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia Natalius Pigai menyatakan kritik dari setiap warga negara kepada negara dan sektor swasta dalam memperjuangkan keadilan bagi kepentingan umum dan kebaikan bersama (bonum commune) tidak layak dipidana. Ia mengatakan hal itu dalam akun X, Senin (18/11).

Bukan kali ini saja PSN bermasalah. Sebelumnya era Jokowi mencuat gejolak kasus Wadas, Rempang, Air Bangis, Labuan Bajo, Basipae, Mandalika, dan sebagainya.

Seyogianya PSN tidak bermasalah apabila melihat tujuan PSN sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) No 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional, yakni untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gejolak PSN tidak akan terjadi apabila rakyat menjadi subjek, bukan objek, apalagi korban pembangunan. PSN harus memiliki tata kelola yang baik, yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. PSN jangan menjadi proyek berburu rente. Soalnya, PPATK pernah merilis kebocoran sebuah PSN mengalir ke kantong ASN dan politisi sebanyak 36,67%.

Jeritan orang miskin, kata Howard Zinn, profesor ilmu politik di Universitas Boston, tidak selalu adil. "Namun, jika kamu tidak mendengarkannya, kamu tidak akan pernah tahu apa itu keadilan," tandasnya. Tabik!

 



Berita Lainnya
  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.

  • Keyakinan yang Merapuh

    14/6/2025 05:00

    PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.

  • Lebih Enak Jadi Wamen

    13/6/2025 05:00

    LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik