Headline

Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.

Fokus

Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.

Menimbang PSN

02/12/2024 05:00
Menimbang PSN
Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

TIDAK sulit untuk melihat seperti apa wajah atau arah pemerintahan Prabowo Subianto hingga lima tahun ke depan.

Setidaknya kita bisa melihat sepak terjang pemerintahannya dalam waktu seratus hari sejak dilantik pada 20 Oktober silam. Apakah kata 'rakyat' yang sering diucapkan dalam pidato perdana Prabowo sebanyak 22 kali seusai resmi dilantik menjadi presiden 2024-2029 mampu menggerakkan kabinet gemuknya untuk pro terhadap rakyat atau sekadar 'bumbu penyedap' pidato?

“Pekerjaan kita harus untuk rakyat, bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri, bukan kita bekerja untuk kerabat kita,” kata Prabowo dalam Sidang Paripurna MPR, Jakarta, Minggu (20/10).

Rakyat masih skeptis soal keberanian pemerintahan Prabowo untuk mengoreksi kebijakan yang dinilai salah pada pemerintahan Joko Widodo yang lalu. Terlebih putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi pendamping mantan Danjen Kopassus itu.

Namun, setitik cahaya dalam lorong keraguan keberpihakan kabinet Prabowo-Gibran terhadap rakyat terlihat manakala tiga menterinya menyatakan hampir senada terhadap kasus gonjang-ganjing proyek strategis nasional (PSN) pariwisata tropical coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Penolakan sejumlah warga terhadap proyek itu semakin menjadi-jadi ketika terjadi insiden kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan tanah dan sepeda motor di Jalan Raya Salembaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (7/11). Seorang bocah tewas pada insiden tersebut.

Presiden Ke-7 RI Joko Widodo menetapkan kawasan PIK 2 sebagai salah satu dari 14 PSN baru dalam rapat internal di Istana Negara pada 18 Maret 2024. Menurut rencana, proyek tropical coastland itu akan jadi destinasi pariwisata baru berbasis hijau untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Proyek tropical coastland memiliki nilai investasi sekitar Rp65 triliun.

Pengembangan green area dan eco-city sebagai PSN menggunakan lahan seluas 1.756 hektare dari total luas lahan PIK 2 sebesar lebih kurang 30 ribu hektare. Proyek PIK 2 dimiliki konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan, pemiik Agung Sedayu Group.

Silang pendapat menguar tentang PSN tersebut. Pihak yang kontra menilai proyek tersebut hanya menguntungkan pemodal besar dan menyingkirkan masyarakat. Salah satu tokoh yang menentang proyek itu ialah Muhammad Said Didu.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 itu dilaporkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang ke polisi dengan tuduhan penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan fitnah.

Sementara itu, yang pro menilai proyek tersebut berdampak positif bagi masyarakat. Koalisi Gerakan Mahasiswa Islam (KGMI) mendukung PSN PIK 2 untuk mewujudkan Banten yang maju dan modern.

Gayung tak bersambut. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap sejumlah permasalahan pada PSN pariwisata tropical coastland di Banten. Ia menegaskan bakal mengkaji ulang PSN PIK 2 di Banten. "Ada ketidaksesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) baik provinsi maupun kabupaten/kota, " ujarnya dalam pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Kamis (28/11)

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan rakyat jangan menjadi korban pembangunan. Hal itu disampaikan Yandri seusai berbicara dalam kuliah umum di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Kamis (21/11).

Meski tak menyinggung kasus Said Didu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia Natalius Pigai menyatakan kritik dari setiap warga negara kepada negara dan sektor swasta dalam memperjuangkan keadilan bagi kepentingan umum dan kebaikan bersama (bonum commune) tidak layak dipidana. Ia mengatakan hal itu dalam akun X, Senin (18/11).

Bukan kali ini saja PSN bermasalah. Sebelumnya era Jokowi mencuat gejolak kasus Wadas, Rempang, Air Bangis, Labuan Bajo, Basipae, Mandalika, dan sebagainya.

Seyogianya PSN tidak bermasalah apabila melihat tujuan PSN sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) No 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional, yakni untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gejolak PSN tidak akan terjadi apabila rakyat menjadi subjek, bukan objek, apalagi korban pembangunan. PSN harus memiliki tata kelola yang baik, yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. PSN jangan menjadi proyek berburu rente. Soalnya, PPATK pernah merilis kebocoran sebuah PSN mengalir ke kantong ASN dan politisi sebanyak 36,67%.

Jeritan orang miskin, kata Howard Zinn, profesor ilmu politik di Universitas Boston, tidak selalu adil. "Namun, jika kamu tidak mendengarkannya, kamu tidak akan pernah tahu apa itu keadilan," tandasnya. Tabik!

 



Berita Lainnya
  • Ukuran Kemiskinan\

    11/6/2025 05:00

    BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan

  • Bahlul di Raja Ampat

    10/6/2025 05:00

    PERJUANGAN mengusir penjajah lebih mudah ketimbang melawan bangsa sendiri.

  • Maling Uang Rakyat masih Berkeliaran

    09/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto bertekad kuat, sangat kuat, untuk memberantas korupsi. Tekad itu tersurat tegas dalam pidato, tetapi tertatih-tatih merampas aset maling-maling uang rakyat.

  • Menyembelih Ketamakan

    07/6/2025 05:00

    ADA beberapa hal menarik dari peringatan Hari Raya Idul Adha, selain kebagian daging kurban tentunya.

  • Uji Ketegasan Prabowo

    05/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melontarkan ancaman, ultimatum, kepada para pembantunya, buat jajarannya, untuk tidak macam-macam

  • APBN Surplus?

    04/6/2025 05:00

    SAYA termasuk orang yang suka mendengar berita baik. Setiap datang good news di tengah belantara bad news, saya merasakannya seperti oase di tengah padang gersang.

  • Pancasila, sudah tapi Belum

    03/6/2025 05:00

    NEGARA mana pun patut iri dengan Indonesia. Negaranya luas, penduduknya banyak, keragaman warganya luar biasa dari segi agama, keyakinan, budaya, adat istiadat, ras, dan bahasa.

  • Arti Sebuah Nama dari Putusan MK

    02/6/2025 05:00

    APALAH arti sebuah nama, kata William Shakespeare. Andai mawar disebut dengan nama lain, wanginya akan tetap harum.

  • Para Pemburu Pekerjaan

    31/5/2025 05:00

    MENGAPA pameran bursa kerja atau job fair di negeri ini selalu diserbu ribuan, bahkan belasan ribu, orang? Tidak membutuhkan kecerdasan unggul untuk menjawab pertanyaan itu.

  • Banyak Libur tak Selalu Asyik

    30/5/2025 05:00

    "LIBUR telah tiba. Hore!" Pasti akan seperti itu reaksi orang, terutama anak sekolah, ketika mendengar kata libur. Yang muncul ialah rasa lega, sukacita, dan gembira.

  • Apa Kabar Masyarakat Madani?

    28/5/2025 05:00

    SAYA lega membaca berita bahwa pemerintah tidak pernah dan tidak akan mempermasalahkan penyampaian opini publik dalam bentuk apa pun, termasuk kritik terhadap kebijakan.

  • Basa-basi Meritokrasi

    27/5/2025 05:00

    HARAP-HARAP cemas masih dirasakan masyarakat saat melihat kondisi birokrasi pemerintahan di Indonesia, baik di pusat ataupun di daerah.

  • Perseteruan Profesor-Menkes

    26/5/2025 05:00

    ADA benarnya pernyataan Sukarno, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.”

  • Koperasi dan Barca

    24/5/2025 05:00

    KOPERASI itu gerakan. Ibarat klub sepak bola, gerakan koperasi itu mirip klub Barcelona. Klub dari Catalan, Spanyol, itu dari rakyat dan milik rakyat.

  • Menjaga Harapan

    23/5/2025 05:00

    Nah, sayangnya, legislatifnya justru kurang responsif.

  • Reformasi dan Kemiskinan

    22/5/2025 05:00

    APAKAH gerakan reformasi yang sudah berusia 27 tahun bisa disebut berhasil atau malah gagal? Jawabannya tergantung dari sudut pandang yang mana dan dalam hal ihwal apa.