PPN 12 dan Janji Prabowo

VIDEO pendek ini saya lihat hari-hari ini di beberapa grup WA yang saya ikuti. Narasinya tentang sumpah dan janji Prabowo Subianto untuk berkomitmen membantu rakyat, membela rakyat, dan melindungi rakyat.

Video itu menarasikan kisah 14 Februari 2024 di kediaman Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah mencoblos gambarnya sendiri di bilik suara pilpres, Prabowo menerima wartawan. Suasana sungguh santai. Prabowo berada di kolam renang, bertelanjang dada dengan kacamata renang di kepalanya. Kata Prabowo, renang ialah menu wajib. Rerata 1 jam setiap hari ia mengolah raga di kolam tertutup miliknya itu. Ia tak bisa lagi berolahraga keras seperti lari akibat masalah di kaki.

Kepada wartawan yang mewawancarainya dari pinggir kolam renang, Prabowo menegaskan akan menerima apa pun keputusan Tuhan. Kalau harus hattrick kekalahan, ia pasrah. Kalau akhirnya menang tentu bungah. Ia hanya ingin berbakti kepada bangsa dan negara, mengabdi kepada rakyat Indonesia.

''Yang penting rakyat. Saya ingin melihat rakyat sejahtera, saya ingin rakyat saya tidak lapar, saya tidak ingin ada orang usia 70 tahun masih narik becak. Saya tidak perlu apa-apa lagi, saya hanya ingin membela kebenaran,'' begitu ia bilang kala itu.

Itulah janji Prabowo. Janji yang bisa jadi sesuatu yang basi karena semua elite piawai mengucapkannya acap kali berkompetisi. Setelah menang? Tidak sedikit yang bak lagu Dingin karangan Rinto Harahap yang dipopulerkan Ratih Purwasih. 'Tapi janji tinggal janji... Di bibirmu...'. Bagaimana dengan Prabowo?

Saat memberikan arahan dan pesan bagi kader Partai Gerindra yang lolos ke DPR periode 2024-2029 di kediamannya, 23 September lalu, Prabowo menegaskan bahwa dia ingin mati di atas kebenaran. Prabowo ialah Ketua Umum Gerindra dan berstatus presiden terpilih ketika itu. ''Hidup saya, sumpah saya, saya ingin mati membela rakyat saya. Saya ingin mati membela orang miskin, saya ingin mati membela kehormatan bangsa Indonesia, saya tidak ragu-ragu,'' begitu serunya.

Sumpah sesuatu yang mudah, hal yang lumrah diucap kepada rakyat oleh empunya kuasa. Namun, teramat banyak yang lantas seperti lagunya Didi Kempot, Janji Palsu. Bagaimana dengan Prabowo?

Ketika Prabowo mengatakan dirinya tidak perlu apa-apa lagi, banyak orang termasuk saya yang mengamini. Prabowo semestinya memang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kekayaannya berlimpah. Soal keluarga yang oleh sebagian pemimpin terkadang menjerumuskannya ke jurang penyimpangan, Prabowo kiranya juga tak punya persoalan. Anaknya cuma satu, itu pun sudah mandiri, berprestasi di bidangnya sendiri. Jadi, kalau kemudian Prabowo berjanji, bersumpah, untuk mewakafkan diri bagi kepentingan negeri, semoga tak cuma basa-basi.

Akan tetapi, apakah Prabowo memang berbakti kepada rakyat, benar-benar membela rakyat, tak ingin rakyatnya miskin, kita lihat saja kenyataannya, bukan apa katanya. Arena pembuktian janji Prabowo kini terpampang di depan mata. Salah satunya ialah ihwal pajak pertambahan nilai alias PPN yang mulai 1 Januari tahun depan akan menjadi 12% dari saat ini 11%. Penaikan PPN itu memang bukan produk Prabowo. Ia ada sesuai dengan mandat UU No 7 Tahun 2021.

Meski hanya 1%, jangan dikira dampaknya biasa-biasa saja. Hampir semua pengamat menilai penaikan itu akan berimbas buruk pada rakyat. Daya beli akan makin lemah karena harga barang-barang menguat. Masyarakat kelas menengah paling terdampak. Beda dengan kelompok miskin yang mendapat beragam bantuan, mereka amsiong.

Posisi mereka yang terjepit akan kian terimpit. Terlebih di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan mengganasnya badai PHK. Sudah jatuh tertimpa tangga, tertusuk paku pula.

Penaikan PPN meski cuma 1% diyakini akan membuat orang miskin berbiak, bertambah banyak. Tak hanya akan mengurangi belanja, kelas menengah terpaksa juga makin dalam bermantab, makan tabungan. Jika tabungan habis terkuras, tetapi harus tetap belanja untuk tetap hidup, mereka dikhawatirkan turun status menjadi orang miskin baru.

Kalangan pengusaha juga berteriak. Bagi mereka, pada saat kondisi daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, penaikan PPN hanya akan memperburuk konsumsi domestik, menekan kinerja sektor formal, dan meningatkan risiko sektor informal. Buruh pun tak kalah galak menolak. Seperti yang sudah-sudah, mereka mengancam akan mogok kerja jika penaikan PPN dipaksakan.

Selain orang-orang pemerintah atau yang propemerintah, nyaris tidak ada yang setuju dengan penaikan PPN. Semua kontra. Kalau mudaratnya berlipat-lipat, buat apa sebenarnya penaikan PPN dipaksakan? Kalau risikonya tak main-main, elok nian kalau penaikannya dibatalkan atau paling tidak ditunda pemberlakuannya. Begitu kira-kira.

Suara penolakan PPN pun terus menggema, termasuk di media sosial. Peringatan dengan lambang Garuda Biru mendapat sambutan luar biasa. Itu mengingatkan ketika rakyat yang berakal sehat kompak menolak DPR menganulir putusan MK membatalkan putusan MA soal syarat usia calon kepala daerah. Garuda Biru berhasil saat itu. Bagaimana sekarang?

Pak Prabowo yang terhormat, rakyat tidak antipajak. Rakyat hanya ingin pemerintah bijak. Pajak memang penting dan perlu, tapi tak boleh mempersempit jalan napas rakyat. Jadi-tidaknya penaikan PPN ada di tangan Anda, Bapak Presiden.

Rakyat, termasuk saya, mengapresiasi komitmen Bapak untuk berbakti kepada rakyat, membela rakyat. Itu perjuangan suci dan mulia. Namun, kata WS Rendra dalam puisinya, Paman Doblang, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Pak Prabowo, kita menunggu pelaksanaan kata-kata Bapak.