Spekulasi Zonasi

DALAM suatu organisasi komunikasi sering kali dianggap remeh. Komunikasi berjalan secara timpang. Tidak dua arah untuk bertukar pesan, saling memahami, dan saling memberikan umpan balik.

Padahal, komunikasi yang baik bisa mengonsolidasi sebuah organisasi sehingga akhirnya mengegolkan sebuah tujuan. Komunikasi yang baik bisa menciptakan komunikasi yang efektif.

Efektivitas komunikasi, kata Jalaludin Rakhmat dalam bukunya, Psikologi Komunikasi (2008:13), ditandai rasa senang, memengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tidakan.

Walakin, perkara komunikasi dalam Kabinet Indonesia Maju yang dilantik pada 20 Oktober lalu itu masih menjadi persoalan. Sejumlah anggota kabinet terkesan jalan sendiri-sendiri bak sebuah orkestra tanpa dirigen.

Demikian pula pemimpinnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lebih senang mengambil langkah populis, merebut wacana publik, ketimbang membahasnya terlebih dahulu secara internal dalam rapat kabinet.

Putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu mengaku sudah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk menghapus sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB).

“Makanya kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan ‘Pak, ini zonasi harus dihilangkan’,” kata Gibran dalam sambutan Tanwir I Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah di Jakarta, Kamis (21/11).

Seharusnya Gibran tidak sekadar memberikan perintah menghapus sistem zonasi tanpa mengungkapkan alasan penghapusan sistem PPDB tersebut.

Sebagai bangsa yang ingin mencapai Indonesia maju pada 2045 pemerintah jangan mengambil kesimpulan yang tergesa-gesa (jumping to conclusions) terhadap sebuah masalah tanpa didukung bukti atau data yang memadai sehingga akar masalahnya tidak terungkap.

Dalam kasus zonasi, alangkah elok apabila Gibran mendiskusikan terlebih dahulu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mengoordinasi delapan kementerian, di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasalnya, sejauh ini sang menko, Pratikno, belum terdengar menyampaikan informasi bahwa pihaknya tengah membahas sistem zonasi.

Sebuah kebijakan publik tentu ada plus dan minusnya. Demikian pula tidak semua pihak merasa senang dengan kebijakan pemerintah.

Namun, dengan kebijakan yang rasional, diterima akal sehat, berkeadilan, melalui kajian dan diskusi publik, rakyat bisa memahami dan memaklumi sebuah kebijakan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan rambu-rambu kebijakan publik.

Menurut peraturan itu, ada enam prinsip kebijakan publik, yakni benar dalam proses, benar secara isi, benar secara politik-etik, benar secara hukum, benar secara manajemen, dan benar secara bahasa.

Kebijakan publik ialah jawaban atas suatu masalah (A policy is an answer to the problem), kata Phillip Mooper et al (1998). Kebijakan itu jangan diputuskan secara SKS (sistem kebut semalam) dengan menegasikan meaningful participation (partisipasi yang bermakna).

Dalam Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 disebutkan tiga syarat partisipasi masyarakat yang bermakna. Pertama, terpenuhinya hak untuk pendapatnya didengarkan (right to be heard). Kedua, hak untuk pendapatnya dipertimbangkan (right to be considered). Ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).

Untungnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti masih menjaga kewarasan, tidak ABS (asal bapak senang) menerima instruksi dari Wapres Gibran.

Ia menegaskan pihaknya masih mengkaji sistem zonasi dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. “Kami sudah tiga kali melakukan pengkajian mengenai zonasi,” kata Mu’ti pada peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Jakarta, Senin (25/11).

Di tengah kondisi pendidikan yang belum merata antara kota dan desa, sistem zonasi memang menimbulkan masalah, seperti maraknya pemalsuan KTP dan kartu keluarga. Namun, tujuan sistem itu untuk keadilan masyarakat demi menghilangkan favoritisme sebuah sekolah patut diapresiasi.

Intinya, kebijakan pemerintah jangan tergesa-gesa seperti dikejar setan. Kebijakan yang matang dengan komunikasi publik yang mumpuni akan membantu memecahkan masalah sehingga mengurangi beban hidup masyarakat.

Singkat kata, semua kebijakan, kata filsuf Aristoteles (384-322 SM), dapat diukur dengan keadilan. Tabik!