Masih Bolehkah Bernapas

APA yang akan terjadi dengan kelas menengah kita tahun depan? Sebagian ada yang menyebut bakal membaik. Namun, sebagian besar mengatakan kian terjepit.

Yang meramal bakal membaik barangkali lebih didorong harapan ketimbang prediksi. Lalu, sebagian besar yang memprediksi kelas menengah bakal makin terjepit umumnya berdasarkan data. Ada tren yang mengarah ke situ. Lalu, ada sejumlah rencana kebijakan pemerintah yang sulit untuk tidak dikatakan bakal memukul kelas menengah.

Data pertama soal bagaimana dalam lima tahun terakhir banyak orang Indonesia turun kelas menjadi lebih miskin. Itu terjadi akibat kebijakan yang kurang inklusif dan cenderung lebih menguntungkan kelas ekonomi tertentu saja.

Sebanyak 9,5 juta orang Indonesia yang tadinya masuk kategori kelas menengah, yakni yang memiliki pengeluaran antara Rp2,1 juta dan Rp9,9 juta per orang per bulan, turun kelas menjadi kelas 'menuju menengah' alias calon kelas menengah. Siapa mereka itu? Mereka yang memiliki pengeluaran sebesar Rp875 ribu hingga Rp2 juta per orang per bulan.

Pada saat yang sama, sebanyak 12,72 juta orang Indonesia terdegradasi ke kelas rentan miskin. Siapa lagi mereka itu? Mereka yang memiliki pengeluaran Rp582,9 ribu hingga Rp874,3 ribu per orang per bulan.

Bila ditotal, dalam lima tahun saja, sebanyak 22,22 juta orang Indonesia 'turun kasta' ke kelas ekonomi lebih bawah akibat serangkaian musabab yang mengikis pendapatan dan menurunkan kemampuan konsumsi mereka. Musabab utama ialah pandemi covid-19. Sejak pandemi itu hingga kini, pendapatan puluhan juta orang merosot.

Namun, selain karena pandemi, sejatinya tren kemerosotan pendapatan kelas menengah sudah berlangsung sejak sebelum pandemi datang. Kajian yang dirilis Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), beberapa waktu lalu, mengonfirmasi hal itu.

Performa sektor manufaktur yang terus menurun, tulis laporan itu, ialah pangkal masalah mengapa daya beli masyarakat ikut menurun. Kemampuan industri manufaktur menyerap tenaga kerja turun, produktivitas turun, sehingga tingkat upah turun. Hal itu yang membuat kelas menengah yang bekerja di sektor tersebut jadi tidak produktif, bahkan sebagian sudah berpindah ke sektor informal.

Kini, kondisi manufaktur kita juga masih babak belur. Hal itu tecermin pada indeks manufaktur (PMI) kita yang terus berada di bawah 50. Padahal, IPM di bawah 50 menunjukkan kondisi manufaktur yang buruk.

Kini, penduduk Indonesia didominasi kelas ekonomi 'calon kelas menengah' dan 'rentan miskin' dengan populasi total mencapai 205,2 juta, atau setara 73,5% jumlah penduduk Indonesia. Itu berkebalikan dengan lima tahun sebelumnya ketika jumlah penduduk masih didominasi 'kelas menengah' dan 'calon kelas menengah' dengan total mencapai 69,7% dari populasi.

Turun kelasnya jutaan orang Indonesia yang menyumbang konsumsi terbesar itu jelas menyeret pertumbuhan ekonomi. Dalam hampir 10 tahun terakhir, selama 2014-2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat rata-rata sebesar 5,02% per tahun.

Capaian itu merosot jika dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya. Ketika itu, rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,56%. Padahal, Presiden Prabowo Subianto berambisi membawa pertumbuhan ekonomi kita mencapai 8%. Padahal, ia mewarisi perekonomian yang lesu ketika kondisi daya beli masyarakat semakin melemah.

Pada kuartal III 2024, data resmi terakhir yang dilansir Badan Pusat Statistik mencatat konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,91%, memukul pertumbuhan ekonomi hanya 4,95%. Itu terendah dalam setahun terakhir. Kalau dalam tiga bulan hingga enam bulan ke depan pemerintahan Prabowo tidak bisa membangkitkan daya beli, mimpi pertumbuhan ekonomi 8% bisa jadi tinggal mimpi.

Celakanya lagi, di tengah belum terlihatnya gelagat pemerintah membuat skema bagaimana mendongkrak daya beli, pemerintah malah sudah memastikan akan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Alasannya sudah sesuai dengan undang-undang dan untuk membuat fiskal sehat. Namun, bila itu jadi diterapkan 1 Januari 2025, kelas menengah langsung kena imbasnya.

Ada hitung-hitungan dari Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Asprindo). Bila PPN naik 1% (dari sekarang 11% menjadi 12%), di ujung, para konsumen (sebagian besar kelas menengah) akan menanggung kenaikan harga hingga 5%, bahkan bisa 6%. Rantai yang terdampak oleh PPN panjang. Belum lagi bila skema perubahan subsidi BBM dan listrik juga benar-benar dijalankan, yakni subsidi diganti dengan bantuan langsung tunai, impitan bagi kelas menengah kian terasa seperti cekikan di leher.

Lalu, apa yang mesti dilakukan kelas menengah? Terus terang saya tidak tahu. Mau tanya pemerintah, jawabnya juga belum tahu. Ada seorang teman mengatakan, "Jawabnya YNTS KTS (Ya ndak tahu saya. Kok tanya saya?)."

Lalu, mau tanya kepada rumput yang bergoyang, rumput-rumput pun enggan bergoyang. Rumput-rumput pun bersedih melihat kelas menengah kian perih.