Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo bertekad mewujudkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% ke atas pada pemerintahannya. Bahkan, pada salah satu tahun di rentang pemerintahan yang ia pimpin, ia berjanji ekonomi bisa tumbuh 8%. Sebuah tekad mulia, tapi jelas amat berat merealisasikannya.
Satu dekade lalu, pada awal menjadi presiden pada 2014, Jokowi juga mencanangkan capaian rata-rata pertumbuhan ekonomi pada pemerintahannya 7%. Nyatanya, dalam satu dekade pemerintahan yang ia pimpin, rata-rata ekonomi cuma tumbuh sedikit di atas 5%. Bukan capaian yang jelek meski meleset dari target.
Karena meleset dari target itulah, upaya untuk menjadikan Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (midlle income trap) juga kian sulit. Ibarat lorong gelap, waktu untuk menuju titik cahaya remang-remang belum bisa dirasakan. Butuh waktu lebih lama dengan kerja ekstra untuk mengubah dari fase gelap, ke remang-remang, lalu ke cahaya terang.
Mengapa saya berfokus pada isu middle income trap? Jawabannya, karena soal jebakan pendapatan menengah itulah yang selalu menjadi penghambat kemajuan negeri ini dari waktu ke waktu, dari presiden baru ke presiden baru.
Saban periode pemerintahan berganti, berbagai kalangan selalu mewanti-wanti soal bahaya jebakan itu. Ada rasa waswas negeri ini bakal dilanda middle income trap tanpa sanggup keluar dari situasi itu. Rasa waswas muncul karena bila Indonesia masuk jebakan itu, sulit rasanya bagi Republik ini untuk menjadi negara maju.
Apalagi, berdasarkan catatan Bank Dunia, dari sekitar 100 negara yang berlomba naik level dari kelas menengah ke negara maju, hanya sekitar 20 negara yang bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah itu. Namun, semua pemimpin pemerintahan di negeri ini sudah bertekad bulat menjadikan negara ini maju.
Pada 2004, saat menjadi presiden di periode pertama, Susilo Bambang Yudhoyono sudah mulai berpidato tentang mimpi menjadi negara maju. SBY saat itu 'mewarisi' pendapatan per kapita negeri ini di US$1.177. Satu dekade kemudian, pemerintahan SBY 'mewariskan' pendapatan per kapita negeri ini di angka US$3.590-an. Ada kenaikan tiga kali lipat.
Jokowi juga mencanangkan tekad Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju saat usia negeri ini seabad pada 2045. Bahkan, Jokowi menamai jajaran kabinetnya di periode kedua dengan Kabinet Indonesia Maju. Namun, arah menuju itu jelas masih jauh.
Saat pertama memerintah pada 2014, Jokowi 'mewarisi' pendapatan per kapita dari pemerintahan sebelumnya US$3.590, atau sekitar Rp45 juta. Kini, saat meninggalkan pemerintahan, Jokowi 'mewariskan' pendapatan per kapita kita US$5.270, atau sekitar Rp85 juta. Ada kenaikan hampir dua kali lipat.
Kini, Presiden Prabowo juga bertekad melanjutkan titian jalan menuju bangsa maju itu. Target capaian tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicanangkannya merupakan bentuk akselerasi menuju negara maju.
Kini, sudah dua dasawarsa jalan ke arah itu dititi, tetapi hasilnya belum benderang benar. Secara progres, pendapatan per kapita kita memang naik. Namun, kenaikan pendapatan per kapita itu belum signifikan, belum terlalu nendang untuk menemukan jalan terang. Masih jauh dari cita-cita menjadi negara maju. Berdasarkan sejumlah kajian, ekonomi Indonesia butuh rata-rata pertumbuhan 6% hingga 2041 untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Ada bagusnya kita berkaca pada Korea Selatan. 'Negeri Ginseng' itu berhasil keluar dari jebakan negara menengah, melompat menjadi negara maju cuma sekitar sewindu. Pada 1987, pendapatan per kapita Korsel masih US$3.500. Namun, pada 1995 atau delapan tahun kemudian, pendapatan per kapita Korsel melompat menjadi US$11.800.
Kini, menurut data World Economic Forum yang dipublikasikan pada April 2023, pendapatan per kapita Korsel sudah mencapai US$33.390, atau tertinggi kedua di wilayah Asia-Pasifik. Korsel hanya kalah dari Jepang yang pendapatan per kapitanya pada 2023 lebih dari US$35 ribu.
Apa yang dilakukan Korea yang pada 1960-an ialah salah satu negara termiskin di dunia dan sekarang menjadi salah satu negara paling makmur di dunia? Korea mengawalinya dengan mendorong perusahaan-perusahaan mereka, konglomerat-konglomerat mereka yang besar, seperti Samsung, untuk mengirim teknisi mereka ke perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia. Ada yang dikirim ke NEC di Jepang untuk mempelajari cara-cara pengerjaan sesuatu.
Pemerintah Korea, pada '70-an juga memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri yang memperoleh lisensi dari perusahaan terkemuka dan memproduksinya di dalam negeri. Melalui kombinasi pembelajaran dari dunia dan memperoleh ide-ide dari dunia itu, Korea mulai menguasai teknologi yang terkait dengan televisi, radio, dan lain-lain.
Dalam waktu singkat, orang Korea dapat menerapkan ilmu dan melakukannya lebih baik daripada orang Jepang. Itulah inovasi. Itulah investasi sumber daya manusia. Korea tidak mungkin mengandalkan ekonomi ekstraktif karena ia memang tidak kaya akan sumber daya alam.
Presiden Prabowo bisa melakukan percepatan agar negeri ini keluar dari middle income trap dengan cara-cara serupa. Apalagi, sejumlah kajian menunjukkan problem utama kita ialah rendahnya inovasi dan produktivitas. Karena itu, pembangunan sumber daya manusia ialah keniscayaan.
Benar kata Guru Besar Hankuk University of Foreign Studies Korea Selatan, Yang Seung-yoon, soal keberhasilan negerinya. Ia berujar, "Orang-orang Korea harus rajin bekerja. Tidak ada banyak pilihan bagi orang Korea: hidup atau mati, berkembang maju atau monoton."
DI negeri ini, yang kerap mendadak bukan cuma banjir bandang, melainkan juga kebijakan. Akibatnya sami mawon, sama-sama menyusahkan rakyat.
DUA fakta kontradiktif terkait dengan pemerintahan saat ini baru saja tersaji.
SAYA tidak habis mengerti, mengapa seorang ketua pengadilan negeri dan wakil ketuanya masih menceburkan diri dalam kubangan korupsi, padahal penghasilan mereka sudah dinaikkan
TANGIS Hector Souto pecah saat lagu Tanah Airku bergemuruh membelah Indonesia Arena.
LEDAKAN ekonomi digital yang selama ini digadang sebagai mesin pertumbuhan justru menyisakan ironi.
'Kertas Tii Mama Reti (Surat buat Mama Reti) Mama Galo Zee (Mama saya pergi dulu)
JUDI online (judol) sejatinya bukanlah sebuah permainan keberuntungan. Ia barangkali salah satu mesin penipu paling canggih yang pernah diciptakan.
PATUT dicatat sebagai rekor nasional. Bila perlu dengan tinta tebal. Hanya dalam satu hari, lima pejabat otoritas keuangan mengundurkan diri.
HUKUM dan keadilan mestinya berada dalam satu tarikan napas. Hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan.
DI negeri ini, keadilan tak jarang tersesat di tikungan logika dan persimpangan nalar.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved