Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ADA pepatah utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Utang budi memang bukan perkara gampang. Tak semua orang mau membayar utang budi, tak tiap manusia bisa membalas jasa.
Balas budi atau balas jasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti memberikan (membayar) sesuatu sebagai imbangan jasa (perbuatan dan sebaagainya) yang sudah diterima. Balas budi dalam bahasa Inggris disebut reciprocation.
Oleh Cambridge English Dictionary, ia didefinisikan sebagai the fact of feeling or behaving towards someone else in the same way as they feel or behave towards you. Artinya konsep merasakan atau berperilaku ke orang lain selayaknya mereka merasakan atau berperilaku kepada kita.
Secara umum, tahu balas budi itu baik. Itu karakter yang luhur. Sebaliknya, yang tak tahu balas jasa, yang pelit untuk berterima kasih, ialah sifat yang andap. Peribahasa Latin bilang, 'Berbuat baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih berarti membuang air mawar ke laut'.
Di antara orang yang tahu balas budi ialah Prabowo Subianto, presiden terpilih yang pada 20 Oktober lusa akan dilantik menjadi nakhoda baru kapal besar bernama Indonesia. Kesan itulah yang kental terasa hari-hari ini terkait dengan audisi calon menteri, calon wakil menteri, serta kandidat kepala-kepala lembaga dan badan.
Ada 108 orang yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10) dan Selasa (15/10). Untuk calon menteri sekitar 49, sisanya calon wakil menteri atau pejabat lain. Banyak, sangat banyak. Kalau dibanding-bandingkan, ia mirip Kabinet 100 Menteri di era Orde Lama. Kabinet yang usianya tak sampai seumur jagung, sekitar sebulan saja.
Tak cuma postur yang amat 'berbobot', calon-calon pembantu Prabowo itu pun sulit dilepaskan dari urusan jasa dan budi. Banyak sekali di antara mereka yang memang berjasa besar dalam memenangkan Prabowo. Mereka tak sia-sia berjibaku di pilpres. Tak percuma meski harus lompat pagar, berbalik pandangan politik, bahkan menjilat ludah sendiri.
Ada artis, ada penceramah, ada akademisi, ada aktivis, bahkan disebut-sebut ada buzzer. Tentu tak ketinggalan aktor-aktor politik. Pokoknya paket komplet. Mereka sudah berjasa dan jasa itu kini dibayar yang diutangi jasa. Bolehkah? Tidak ada yang bisa melarang. Wajarkah? Para presiden sebelumnya juga melakukan meski beda takaran.
Namun, dalam politik, tahu balas budi tak selamanya baik. Membalas 'kebaikan' yang ditebar kontestan pilpres, pemilu, atau pilkada bisa merusak demokrasi. Permainan politik uang hanya menghasilkan pemimpin yang bukan sejatinya pemimpin.
Membentuk kabinet dengan mengedepankan semangat balas jasa jelas tak baik. Lebih buruk lagi jika kemudian faktor kompentensi para calon diabaikan, rekam jejak dinegasikan. Apalagi jika jasa sang pemberi jasa sampai menyandera. Itukah yang dilakukan dan dialami Prabowo? Banyak yang menyebut demikian. Mereka mempertanyakan dan meragukan kapasitas dan kapabilitas berderet figur. Tak sedikit pula yang menyoal adanya 16 menteri Jokowi yang akan tetap dipakai Prabowo.
Suka berbagi pun baik, mulia. Bagi-bagi itu pula yang tersirat dalam pemilihan anggota kabinet oleh Pak Prabowo. Bolehkah? Tiada yang dapat menghalangi. Pembentukan kabinet ialah hak prerogatif presiden. Mutlak, sepenuhnya milik dia. Wajarkah berbagi kursi? Presiden-presiden terdahulu juga begitu kendati tak begitu-begitu amat.
Yang tak boleh ialah jika demi bagi-bagi kekuasaan lantas membangun kabinet yang gemoy, yang tambun, yang obesitas. Agar banyak yang kebagian lalu merombak struktur membentuk kementerian-kementerian baru, lembaga-lembaga baru, badan-badan baru. Yang tak wajar ialah jika demi berbagi kemudian menihilkan catatan kehidupan mereka yang hendak dibagi, termasuk perihal korupsi.
Publik mempersoalkan beberapa nama yang diundang ke Kertanegara. Sebut saja Dito Ariotedjo yang sempat disebut dalam perkara rasuah menara BTS Bhakti Kemenkominfo. Bahlil Lahadalia disangkutpautkan dengan penerbitan izin tambang pesanan eks Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sang terdakwa korupsi. Juga ada Airlangga Hartarto yang namanya ada di perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah.
Belakangan, nama Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej juga jadi perbincangan. Ia pernah menjadi tersangka gratifikasi oleh KPK dan mundur dari jabatan wamenkum dan HAM. Eddy kemudian memang memenangi praperadilan hingga status tersangkanya batal, tapi KPK pernah menyebut akan memulai penyidikan baru terhadapnya.
Mereka, orang-orang dekat Jokowi itu, memang belum terbukti korupsi. Namun, memilih mereka yang pernah berurusan dengan kasus korupsi kiranya tak selaras dengan semangat untuk memerangi korupsi. Ibaratnya layu sebelum berkembang.
Prabowo sudah membuat pilihan. Meski sangat mepet, masih ada waktu untuk mengkajinya lagi agar benar-benar tak salah pilih. Sekadar mengingatkan, ilmuwan politik asal Amerika dan penulis Making Democracy Work, Robert Putnman, menekankan bahwa politik balas jasa dapat mengurangi kualitas pemerintahan dan merusak jaringan sosial yang mendukung demokrasi.
Rakyat butuh pemerintahan yang berkualitas. Pak Prabowo harus mewujudkan itu.
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.
Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved