Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
KELUARGA besar Nahdlatul Ulama atau NU kiranya sedang tidak baik-baik saja. Ada gesekan, perselisihan, perseteruan di sana yang semakin meruncing hari-hari ini. Persoalan pribadi pun dibawa-bawa.
Setidaknya ada tiga pihak dengan tiga aktor utama dalam konflik itu. Pertama ialah Pengurus Besar NU pimpinan Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya. Kedua ialah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diketuai Muhaimin Iskandar alias Gus Imin. PKB ialah anak kandung NU. Ketua Umum PKB pasti orang NU, termasuk Gus Imin yang dalam tubuhnya mengalir deras darah NU.
Pihak ketiga dalam perselisihan ialah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut alias Gusmen (gus menteri). Gus Yaqut juga orang dalam NU. Dia mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor sekaligus Panglima Tertinggi Banser NU. Jelas, dia sangat NU.
Kenapa mereka bertikai? Ada dua pusaran konflik yang beda titik berat, tetapi masih terkait erat. Konflik pertama terjadi antara PBNU dan PKB. PBNU menilai PKB di bawah kendali Gus Imin ibarat anak yang mengabaikan orangtuanya. Durhaka, begitu kira-kira anggapan mereka.
Saking besarnya dosa pengurus PKB, ia bahkan tidak cukup hanya diingatkan. Dibentuklah Tim Lima atau Panitia Khusus (Pansus) PKB oleh PBNU dan sangat mungkin akan berupaya melengserkan Gus Imin.
Konflik kedua juga melibatkan PKB dan PBNU plus pemeran lain, yakni Menteri Agama. Pokok masalahnya ialah Pansus Angket Haji yang disepakati dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (9/7). Pansus itu bertujuan untuk membongkar kotak pandora permasalahan haji 2024, utamanya pengalihan 50% dari kuota tambahan oleh Kemenag ke haji khusus. Sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, kuota untuk haji khusus hanya 8%.
Penggunaan hak angket sebenarnya hal yang biasa, legal, konstitusional. Namun, kali ini ia menjadi tak biasa. Ia malah menjadi medan sengketa antara Gus Yahya, Gus Imin, juga Gus Yaqut. Pansus Angket Haji memantik pembentukan Pansus PKB. Pansus dibalas pansus.
Masalah personal pun dibawa serta. Gus Yahya bilang, pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja sehingga pembentukan Pansus Angket Haji patut dicurigai. "Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, Pansus Haji kemudian nyerang NU. Jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu lo," katanya dalam konferensi pers, Minggu (28/7).
Tidak cukup, dia juga curiga Pansus Angket Haji ada kaitan dengan Gus Yaqut yang tak lain ialah adiknya. "Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu, kan, masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini.''
Gus Yahya tampaknya serius benar menyikapi masalah itu. Ada yang menilai dia terlalu baper, bawa perasaan. Benarkah? Jika ada yang berujar bahwa dia berlebihan karena membawa-bawa pribadi, rasanya, kok, tidak berlebihan. DPR ialah institusi negara yang antara lain bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang. DPR tidak mengenal masalah pribadi. Yang menyepakati Pansus Angket Haji tidak cuma anggota DPR dari PKB. Seluruh fraksi setuju. Jika pansus itu memang dibentuk karena dan demi kepentingan pribadi, bahlul betul anggota dewan non-PKB yang ikut menyetujuinya.
Pun, PBNU dibentuk pada 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 H bukan atas nama dan untuk kepentingan pribadi. Apalagi Kemenag. Kalau Gusmen menjadi sasaran pansus, bukan sebab alasan pribadi, juga bukan lantaran adiknya Gus Yahya, melainkan karena sebagai menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan haji.
Ihwal konflik antara PBNU dan PKB, biarkan itu menjadi urusan mereka, urusan privat keluarga besar NU. Kita tidak perlu pusing tujuh keliling ikut memikirkannya. Cukuplah kita berharap mereka segera menyelesaikan dan kembali fokus mengurus umat.
Lain halnya dengan konflik Pansus Angket Haji. Untuk urusan ini, yang berselisih memang elite NU, tapi pokok perselisihan menyangkut kepentingan seluruh umat muslim, termasuk puluhan juta nadhiyin. Oleh sebab itu, eloknya PBNU mendukung pansus, bukan sebaliknya.
Pansus dibentuk karena diduga ada ketidakberesan. Pansus bekerja untuk membuat permasalahan menjadi transparan, terang benderang. Apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan haji tahun ini? Adakah hangky pangky dalam pengalokasian 50% kuota tambahan ke haji khusus yang biayanya jauh lebih mahal ketimbang haji reguler? Biarkan DPR mengurainya nanti.
Kemenag atau Gus Yaqut belum tentu keliru. Saya pun berharap begitu. Namun, bukan berarti Kemenag atau Menteri Agama tidak mungkin salah, mustahil melakukan rasuah? Catatan hitam membuktikan kementerian yang semestinya menjadi penuntun kebaikan itu tak selamanya putih bersih. Menag 2001-2004 Said Agil Husin Al Munawar, umpamanya, terbukti korupsi dana abadi umat dan biaya haji. Kemenag pernah pula diterpa kasus korupsi pengadaan mushaf Alquran. Lalu, Menag di era SBY, Suryadharma Ali, juga menjadi terpidana korupsi dana haji.
Pada berbagai kesempatan, Gus Mus mengingatkan teladan pendiri NU Hadratusyaikh Hasyim Asy'ari yang selalu mementingkan itihad daripada kepentingan pribadi. Sayangnya, betul kata Gus Yahya bahwa ada kepentingan pribadi dalam konflik terkait dengan Pansus Angket Haji. Pribadi siapa? Kiranya para pembaca cukup pintar untuk menerkanya. Biarkan pepatah bijak becik ketitik olo ketoro nanti bicara.
BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan
PERJUANGAN mengusir penjajah lebih mudah ketimbang melawan bangsa sendiri.
PRESIDEN Prabowo Subianto bertekad kuat, sangat kuat, untuk memberantas korupsi. Tekad itu tersurat tegas dalam pidato, tetapi tertatih-tatih merampas aset maling-maling uang rakyat.
ADA beberapa hal menarik dari peringatan Hari Raya Idul Adha, selain kebagian daging kurban tentunya.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melontarkan ancaman, ultimatum, kepada para pembantunya, buat jajarannya, untuk tidak macam-macam
SAYA termasuk orang yang suka mendengar berita baik. Setiap datang good news di tengah belantara bad news, saya merasakannya seperti oase di tengah padang gersang.
NEGARA mana pun patut iri dengan Indonesia. Negaranya luas, penduduknya banyak, keragaman warganya luar biasa dari segi agama, keyakinan, budaya, adat istiadat, ras, dan bahasa.
APALAH arti sebuah nama, kata William Shakespeare. Andai mawar disebut dengan nama lain, wanginya akan tetap harum.
MENGAPA pameran bursa kerja atau job fair di negeri ini selalu diserbu ribuan, bahkan belasan ribu, orang? Tidak membutuhkan kecerdasan unggul untuk menjawab pertanyaan itu.
"LIBUR telah tiba. Hore!" Pasti akan seperti itu reaksi orang, terutama anak sekolah, ketika mendengar kata libur. Yang muncul ialah rasa lega, sukacita, dan gembira.
SAYA lega membaca berita bahwa pemerintah tidak pernah dan tidak akan mempermasalahkan penyampaian opini publik dalam bentuk apa pun, termasuk kritik terhadap kebijakan.
HARAP-HARAP cemas masih dirasakan masyarakat saat melihat kondisi birokrasi pemerintahan di Indonesia, baik di pusat ataupun di daerah.
ADA benarnya pernyataan Sukarno, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.”
KOPERASI itu gerakan. Ibarat klub sepak bola, gerakan koperasi itu mirip klub Barcelona. Klub dari Catalan, Spanyol, itu dari rakyat dan milik rakyat.
APAKAH gerakan reformasi yang sudah berusia 27 tahun bisa disebut berhasil atau malah gagal? Jawabannya tergantung dari sudut pandang yang mana dan dalam hal ihwal apa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved