Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
ADA dua perasaan yang datang sekaligus saat saya membaca pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) ihwal pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024 sebesar 5,11%. Pertama, rasa gembira. Kedua, rasa waswas.
Saya ingin memulainya dari rasa gembira terlebih dahulu. Rasa senang itu muncul karena capaian pertumbuhan 5,11% tersebut merupakan pertumbuhan kuartalan tertinggi sejak 2015. Capaian itu lumayan tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara berkapasitas ekonomi besar seperti Amerika Serikat dan Malaysia.
Kegembiraan berikutnya, sektor konsumsi pemerintah tumbuh eksponensial, yakni 19,9%. Itu merupakan pertumbuhan konsumsi pemerintah tertinggi sejak 2006 atau 18 tahun lalu. Maklum, karena di tiga bulan pertama tahun ini pemerintah menggenjot bantuan sosial kepada masyarakat.
Namun demikian, kegembiraan itu sekaligus diliputi rasa waswas. Kekhawatiran layak diapungkan karena pengelola negeri ini tidak kunjung menemukan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sumbu pertumbuhan selalu disulut sektor konsumsi, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah.
Hal itu berpotensi capaian pertumbuhan seperti kuartal I ini tidak kembali terulang pada kuartal II tahun ini. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% pada periode tiga bulan pertama tahun ini utamanya didorong momen pemilihan umum (pemilu) dan Ramadan. Kedua sentimen itu mendongkrak sumber pertumbuhan ekonomi yang berasal dari konsumsi rumah tangga serta konsumsi pemerintah.
Dengan terdapatnya momen Ramadan pada Maret, konsumsi rumah tangga yang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi meningkat 4,91% secara tahunan. Angka pertumbuhan itu lebih tinggi daripada pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal pertama tahun lalu sebesar 4,53%.
Sementara itu, gelaran Pemilu 2024, percepatan penyaluran bansos, dan pembayaran tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) mendongkrak belanja barang pemerintah sehingga konsumsi pemerintah melesat 19,90% secara tahunan. Angka itu merupakan angka pertumbuhan konsumsi pemerintah tertinggi sejak 2006.
Dengan tidak adanya lagi sentimen-sentimen tersebut pada periode mendatang, kecuali pilkada serentak dan libur akhir tahun, laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melambat. Apalagi, perekonomian nasional masih dihadapi fenomena suku bunga tinggi, yang bakal berimplikasi terhadap pelemahan permintaan domestik dan global.
Pelemahan permintaan global sebenarnya sudah terlihat dari sumber pertumbuhan ekonomi yang berasal dari kinerja dagang internasional atau net export. Keuntungan bersih ekspor kita, sebagaimana disampaikan BPS, terkontraksi sekitar 0,2%.
Jadi, selama sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru tidak ditemukan atau dikreasi, perekonomian Indonesia pada sisa paruh pertama tahun ini masih akan menghadapi sejumlah tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri, inflasi pangan yang tinggi imbas dari fenomena El Nino berpotensi menekan konsumsi rumah tangga.
Dari eksternal, faktor geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, juga Iran-Israel membuat rantai pasok menjadi kacau. Selain itu, kebijakan The Fed akhir-akhir ini kian 'tidak ramah' terhadap masuknya arus modal ke portofolio kita. Keluarnya aliran modal besar-besaran akhir-akhir ini ialah akibat imbal hasil di Amerika Serikat yang menggiurkan, buah kebijakan suku bunga The Fed.
Dengan semua tantangan dan kondisi seperti itu, tidak mengherankan laju pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini tidak jauh-jauh dari angka 5%-5,1%. Padahal, dalam berbagai kesempatan pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi kita pada 2024 mampu mencapai 5,2%.
Sebetulnya, sejumlah potensi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru cukup tersedia. Kita punya produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang variatif. Hilirisasi, asal dilakukan secara adil, transparan, dan merata, juga bisa jadi peluang. Belum lagi ekonomi hijau dan digitalisasi yang belum maksimal disentuh.
Mengandalkan sektor konsumsi untuk pertumbuhan ekonomi memang tidak salah. Namun, semata mengandalkan itu bisa amat berisiko pada stagnasi pertumbuhan. Belum lagi bila daya beli terus tergerus, bisa-bisa pertumbuhan ekonomi bakal lunglai.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
ADAKAH berita baik di sepanjang 2025? Ada, tapi kebanyakan dari luar negeri. Dari dalam negeri, kondisinya turun naik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved