Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
APARATUR sipil negara (ASN) sejatinya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Karena itu, seorang ASN mesti bebas dari intervensi politik. Faktanya jauh panggang daripada api, ASN justru menjadi komoditas politik dalam setiap ritual kontestasi.
Negeri ini sudah surplus regulasi terkait dengan larangan ASN berpolitik praktis. Sudah tidak terbilang jumlah regulasi mulai undang-undang hingga surat edaran yang melarang ASN terlibat langsung dalam pemilu atau pilkada.
Semua regulasi yang ada indah sebatas teks, tetapi miskin, sangat miskin, dalam penerapannya. Suka-suka ASN menabrak ketentuan netralitas yang menjadi mahkotanya dalam pembangunan demokrasi.
Pemilu 2024 menjadi bukti terkini terkait dengan pelanggaran netralitas ASN. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima 481 laporan dugaan pelanggaran. Sebanyak 264 ASN terbukti melanggar netralitas dan 181 lainnya dijatuhi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian di instansi masing-masing berdasarkan rekomendasi KASN.
Pilkada 2024 yang digelar pada 27 November 2024 juga dibayang-bayangi pelanggaran netralitas ASN. Padahal, dalam perspektif demokrasi, netralitas ASN menjadi prasyarat utama untuk pildaka yang jujur, adil, dan demokratis.
Menurut hasil kajian Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem KASN, bentuk pelanggaran netralitas yang sering kali terjadi dalam pilkada/pemilu, di antaranya, memakai anggaran pemda untuk kampanye terselubung; terlibat langsung atau tidak langsung dalam kampanye suatu pasangan calon; dan terlibat memfasilitasi pasangan calon dengan memberikan fasilitas seperti memasang baliho atau spanduk.
Ada dua faktor penyebab ketidaknetralan ASN. Pertama, faktor pendorong dari dalam diri sendiri. Berdasarkan hasil survei KASN pada Pilkada 2020, diketahui faktor dominan penyebab pelanggaran netralitas ASN ialah ikatan persaudaraan (50,76%) dan motif ASN untuk mendapatkan karier yang lebih baik (49,72%).
Kedua ialah faktor di luar diri sendiri. Penjabat kepala daerah belum cukup optimal mengawal netralitas ASN. Terdapat empat penjabat di antaranya diduga melanggar netralitas berdasarkan laporan Bawaslu kepada KASN per Desember 2023.
Data yang disodorkan KASN membuat miris. Disebutkan, dari total 101 penjabat kepala daerah, rerata baru 31 orang (30,9%) yang melaksanakan peraturan netralitas ASN. Sisanya, 70 penjabat (69,1%) tidak mematuhi ketentuan netralitas ASN.
Pihak-pihak yang melakukan politisasi ASN menurut survei KASN ialah tim sukses (32%), atasan ASN (28%), dan pasangan calon (24%). Hasil survei juga menyebutkan 62,7% responden menyatakan kedudukan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) menyebabkan ASN sulit bersikap netral.
Kepala daerah sebagai PPK mempunyai kewenangan dalam menetapkan pemanggilan, pemindahan, dan penghentian, serta pembinaan manajemen ASN. Tidak mengherankan pada hasil survei ditemukan sebanyak 51,16% responden menginginkan hak politik ASN dicabut.
Meski demikian, tidak ada jaminan apabila hak pilih ASN dicabut, mereka akan terbebas dari intervensi politik. Aturan yang menyebutkan kepala daerah ialah PPK berpotensi disalahgunakan. Sebaiknya PPK dijabat sekretaris daerah yang juga pejabat birokrasi.
Dalam konteks menjaga martabat ASN, kiranya dipertimbangkan saran yang tidak biasa-biasa saja dari Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih. Ia menyarankan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) ditunda hingga Pilkada 2024 selesai digelar.
Ombudsman khawatir seleksi CASN yang berdekatan dengan pilkada dijadikan komoditas politik. Kekhawatiran yang masuk akal, tetapi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menolak saran tersebut.
Menurut rencana, pada tahun ini pemerintah membuka seleksi CASN dengan jumlah formasi mencapai 2,3 juta yang dilakukan secara bertahap. Sebanyak 1,7 juta formasi difokuskan penyelesaian masalah tenaga honorer atau non-ASN yang ada di Indonesia.
Jumlah CANS yang direkrut itu hanya 1,1% dari total pemilih dalam pilkada 2024. Jumlah penduduk potensial pemilih pada Pilkada 2024 mencapai 207.100.768 jiwa. Seluruh pemilih itu akan menggunakan hak mereka pada pilkada yang digelar pada 27 November 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
Boleh-boleh saja jumlah ASN hanya segelintir bila dibandingkan dengan total pemilih dalam pilkada. Namun, pengaruh ASN sangat besar sampai-sampai mampu mengarahkan pilihan masyarakat ke calon tertentu di pilkada. ASN masih dipandang sebagai anutan sehingga menjadi referensi pilihan politik masyarakat.
Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.
PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.
LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.
"TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''
BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan
PERJUANGAN mengusir penjajah lebih mudah ketimbang melawan bangsa sendiri.
PRESIDEN Prabowo Subianto bertekad kuat, sangat kuat, untuk memberantas korupsi. Tekad itu tersurat tegas dalam pidato, tetapi tertatih-tatih merampas aset maling-maling uang rakyat.
ADA beberapa hal menarik dari peringatan Hari Raya Idul Adha, selain kebagian daging kurban tentunya.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melontarkan ancaman, ultimatum, kepada para pembantunya, buat jajarannya, untuk tidak macam-macam
SAYA termasuk orang yang suka mendengar berita baik. Setiap datang good news di tengah belantara bad news, saya merasakannya seperti oase di tengah padang gersang.
NEGARA mana pun patut iri dengan Indonesia. Negaranya luas, penduduknya banyak, keragaman warganya luar biasa dari segi agama, keyakinan, budaya, adat istiadat, ras, dan bahasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved