Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
BERLIMPAHNYA sumber daya alam di Indonesia tentu pada akhirnya akan habis juga. Baik itu sumber daya kebumian beserta flora dan fauna di atasnya maupun juga sumber daya kelautan dan sumber daya lainnya.
Yang tidak ada habis-habisnya di bumi Indonesia ialah kasus korupsi. Ditangkap satu koruptor, tumbuh seribu koruptor. Regenerasi koruptor terus berjalan. Pola-pola, modus, dan sandi praktik rasuah terus berkreasi untuk menyiasati aparat penegak hukum (APH).
Secanggih apa pun jurus mencoleng uang negara, di tangan APH yang berkompeten, profesional, dan independen, bukan perkara sulit untuk membongkar dan membuktikannya di meja hijau. Affirmanti non neganti incumbit probatio.
Berbeda jika kasus hukum berkelindan dengan orang dekat kekuasaan atau berada dalam lingkar kekuasaan, pergerakan APH akan melingkar-lingkar pula, berputar-putar, hanya mengulur waktu sampai media lelah memburunya karena jawaban APH selalu normatif bahwa kasusnya masih dalam proses hukum atau pendalaman.
Selain memberikan jawaban normatif, sang penegak hukum juga bilang, "Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.” Memang benar, siapa pun yang waras dan punya hati nurani sepakat dengan adagium hukum itu.
Namun, strategi mengulur waktu dari penegak hukum apabila kasus terkait dengan kekuasaan bukan perkara baru. Pada akhirnya, kasus itu lenyap dari muka bumi bukan karena dihentikan penyelidikan atau penyidikannya secara hukum, melainkan hilang dengan sendirinya tersapu oleh angin politik. Padahal, justice delay, justice denied. Keadilan yang tertunda sama halnya dengan menyangkal keadilan.
Publik terus dikejutkan dengan kasus-kasus korupsi di Tanah Air dengan potensi atau nilai kerugian negara yang fantastis alias megakorupsi. Sebelumnya, kita terkejut dengan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Dalam kasus yang terjadi pada 1997-1998, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan likuiditas Bank Indonesia terhadap korporasi atau perseorangan karena badai krisis moneter melanda Indonesia. BLBI diberikan sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank. Penanganan kasus BLBI yang dimulai sejak 2000 terseok-seok. Satgas Penanganan Hak Tagih Negara aset eks BLBI bak macan ompong.
Kini, publik dikejutkan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022. Kerugian perekonomian negara atas kerusakan lingkungan dalam kasus itu mencapai Rp271,06 triliun. Kasus itu ditangani Kejaksaan Agung.
Kerugian itu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Itu belum kerugian negara yang sekarang sedang dihitung Badan Pemeriksa Keuangan.
Kejagung menetapkan 16 tersangka. Dua tersangka terakhir ialah pesohor 'crazy rich dari PIK' Helena Lim dan suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis. Dalam penggeledahan di kediaman Helena Lim, petugas Kejagung menyita Rp10 miliar.
Patgulipat bisnis pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurut seorang kawan yang dekat elite di Babel, berjalan sudah lama. Setidaknya satu dekade. Ada 'orang-orang kuat' di belakang layar yang mengendalikan bisnis pertimahan di daerah tersebut. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka diduga ialah aktor-aktor lapangan, belum menyentuh aktor intelektual yang mampu bergerak di segala lini.
Melenggangnya bisnis haram timah di Babel melahirkan banyak pertanyaan, ke mana otoritas perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum, baik level daerah maupun pusat.
Namun, tak ada kata terlambat untuk melakukan perbaikan (taubatan nasuha). Terkuaknya kasus rasuah bisnis timah menjadi momentum membongkar mafia sumber daya alam lainnya.
Sejak berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi, sektor SDA masuk skala priotas. Lembaga antirasuah itu menginisiasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia (GNP-SDA) sejak 2009 dengan menggandeng kementerian/lembaga. Namun, seiring dengan berjalan waktu, gerakan nasional itu semakin redup ditelan kasus-kasus korupsi di sektor SDA.
Pemerintah harus benar-benar hadir menjaga SDA sesuai dengan Pasal 33 yang berbunyi, 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'.
Pemerintahan Joko Widodo beserta aparatur di bawahnya harus berkomitmen menjaga anugerah besar Sang Khalik itu. Aparatur pemerintah jangan 'pagar makan tanaman'. Etika pemerintahan dan etika lingkungan laksana dua sisi mata uang. Saling melengkapi dan menguatkan.
Korupsi SDA ialah korupsi masa depan Indonesia. Berbagi waktu dengan alam, kata Soe Hok Gie, kau akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Tabik!
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.
Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.
PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.
LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved