Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMISKINAN itu sebuah risiko sebab hukum pergaulan kerap berpihak dan memberikan kemanjaan kepada orang-orang berharta. Orang-orang miskin harus membayar lebih tinggi untuk membiayai kehidupan yang harus mereka jalani. Kalkulasi sederhananya, orang-orang melaratlah yang selalu harus membeli barang-barang dengan harga lebih mahal.
Karena tidak punya uang cash, misalnya, mak-mak di kampung-kampung membeli barang atau kebutuhan sehari-hari dengan angsuran kepada bank thithil. Sebagian menyebutnya 'bank tuyul', yang berkeliling dari rumah ke rumah dengan harga mencekik leher, bisa sampai dua kali lipat harga nornal.
Karena tidak punya cukup uang untuk membeli secara borongan, orang-orang yang terperangkap oleh kemiskinan harus membeli dalam jumlah ketengan yang harga tiap satuannya lebih mahal bila dibandingkan dengan membeli borongan. Risiko-risiko itu masih kita jumpai saat ini. Apalagi saat harga bahan pangan terus membubung seperti saat ini.
Itu risiko membeli barang dan kebutuhan. Selain itu, ada risiko menjadi orang miskin, yakni risiko sosial. Untuk risiko yang satu ini, bahkan orang melarat harus berhadapan dengan situasi yang kadang harus ditebus dengan nyawa. Tidak jarang ada kasus seorang ayah bunuh diri karena merasa malu pada lingkungan sosialnya setelah merasa tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya.
Risiko tersisih secara sosial karena kemiskinan itu juga tergambar di dunia pendidikan. Dunia pendidikan yang mestinya egaliter kerap memberikan privilese kepada mereka yang berduit. Kesempatan berbeda itu kerap membawa yang beruang ialah yang cepat beradaptasi karena mampu membeli fasilitas.
Risiko seperti itu sudah otomatis terjadi karena memang seperti itulah hukum perdagangan. Ada uang, ada barang. Ada harga, ada rupa. Dalam pertarungan yang tidak seimbang antara uang dan barang, harga dan rupa, seperti itu orang melarat butuh keajaiban untuk menang. Apalagi bila mereka yang bertarung itu berstatus miskin ekstrem.
Hingga saat ini, jumlah orang di zona miskin ekstrem itu masih banyak. Ada lebih dari 2,7 juta orang Indonesia (hampir 1% total populasi) berada dalam kubangan kemiskinan ekstrem. Mereka itu cuma sanggup membeli semua kebutuhan kurang dari Rp13 ribu per orang per hari. Kalau ada kebutuhan yang mesti dibayar hingga Rp16 ribu pada Senin, ia tinggal punya uang Rp10 ribu untuk belanja pada Selasa.
Secara literasi, kondisi rumah tangga miskin ekstrem juga sangat mengenaskan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan sekitar 300 ribu orang rumah tangga miskin (kurang lebih 11,26%) tidak bisa membaca dan menulis. Sebesar 70% kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan SD atau sederajat ke bawah. Sebanyak 12,86% rumah keluarga miskin ekstrem berlantaikan tanah. Sebesar 59% rumah tangga miskin ekstrem berkecimpung di dunia pertanian.
Data-data itu menunjukkan betapa sangat rentannya orang-orang supermelarat itu. Sayangnya, janji setiap era pemerintahan untuk mengentaskan seluruhnya jutaan orang dari kubangan kemiskinan ekstrem itu selalu gagal. Pula dalam kurun satu dekade pemerintahan saat ini, hampir bisa dipastikan upaya mengenolkan kemiskinan ekstrem akan gagal.
Pada 2014, seusai memenangi kontestasi pilpres, Presiden Jokowi menargetkan Indonesia bersih dari kemiskinan ekstrem pada 2024 alias akhir tahun ini. Namun, upaya meraih itu masih amat berat. Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi sudah menyiratkan bahwa pada Desember mendatang, masih ada sekitar 0,5% kemiskinan ekstrem di Indonesia. Itu artinya, masih ada 1 juta lebih orang dalam kubangan miskin ekstrem.
Jumlahnya memang terus turun dalam satu dekade ini. Namun, belum bisa hilang sepenuhnya. Program-program yang sudah digeber belum bisa menghapus kemiskinan ekstrem dari muka bumi Indonesia seperti yang dijanjikan. Masih ada 1 juta lebih orang yang terus bersabung dengan risiko yang juga sangat ekstrem.
Benar belaka kata Menko Muhajir bahwa ibarat nasi, kemiskinan ekstrem itu seperti kerak. Ia menempel dan mengeras di penanak nasi sehingga butuh ikhtiar luar biasa untuk mengangkat dan membersihkannya. Naga-naganya, kerak itu masih ada hingga hari berjalan dan waktu yang terus berlalu. Sampai-sampai, tidak terasa 2024 terlewati dan si kerak tetap ada yang menempel di penanak nasi.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
ADAKAH berita baik di sepanjang 2025? Ada, tapi kebanyakan dari luar negeri. Dari dalam negeri, kondisinya turun naik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved