Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DEMOKRASI tanpa kepercayaan ibarat raga tanpa jiwa. Seolah hidup, tapi hakikatnya mati. Demokrasi yang dijalankan tanpa kepercayaan membuat ia sekadar ornamen, tanpa substansi.
Begitu juga, instrumen demokrasi yang dijalankan tanpa mendapat kepercayaan publik akan dipandang sebagai alat penggugur kewajiban saja. Karena aturannya harus ada instrumen itu, ya terpaksa harus diadakan. Kepercayaan ialah syarat mutlak legitimasi.
Tantangan seperti itulah yang dihadapi penyelenggara Pemilu 2024 ini. Mereka menghadapi situasi penuh ketidakpercayaan, bahkan kecurigaan secara bertubi-tubi. Sebagian besar karena mereka gagal menjelaskan secara terbuka kepada publik berbagai keganjilan, mulai aturan yang berubah-ubah, sistem yang kacau, hingga wasit yang seperti tidak menggenggam peluit dan kartu peringatan.
Dugaan kecurigaan kian menjadi-jadi terutama setelah Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dijalankan dengan sangat amburadul. Muncullah dugaan sistem itu sengaja dibuat begitu. Ada kecurigaan suara mereka sudah dikunci di angka tertentu sehingga tidak berkembang lagi, hingga dugaan penggelembungan suara pihak tertentu.
Celakanya, penyelenggara pemilu tidak mampu menjawab berbagai kecurigaan dan tudingan dengan komunikasi yang memadai. Jawaban yang muncul malah memantik kecurigaan baru bahwa ada hal yang disembunyikan. Ketidakpercayaan juga menghinggapi wasit pemilu yang tidak kunjung meniup peluit kendati menyaksikan pelanggaran secara nyata di depan mata. Bahkan, tanpa bantuan VAR (video assistant referee) pun sudah nyata bahwa itu pelanggaran.
Saya jadi 'cemburu' kepada penyelenggaraan Pemilu 1955, pemilu pertama di Tanah Air. Ketika itu belum ada teknologi secanggih saat ini. Kala itu juga belum ada lembaga pengawas pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat ini. Namun, pemilu berjalan lancar. Tidak banyak yang berteriak curang karena memang tidak banyak ditemukan kecurangan.
Pada pelaksanaan pemilu pertama itu juga belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Mengapa pemilu tidak bergejolak? Karena pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.
Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, dapat dikatakan pemilu berlangsung dengan sangat minim kecurangan. Kalaupun ada gesekan, itu terjadi di luar wilayah pelaksanaan pemilu. Gesekan merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan pemilu di Indonesia yang paling ideal.
Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu dilatari protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara oleh petugas pemilu pada Pemilu 1971.
Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes itu lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982.
Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Pemerintah juga mengintroduksi badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).
Sejak saat itu, sistem pemilu dicoba ditata. Namun, sekaligus mulai menumbuhkan benih-benih ketidakpercayaan. Padahal, kepercayaanlah yang membuat pemilu berlangsung ideal. Pemilu sebagai salah satu aspek demokrasi juga harus diselenggarakan secara demokratis sehingga bukan sekadar lambang, melainkan juga kompetitif, berkala, inklusif dan definitif.
Setidaknya terdapat tiga hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai apakah pemilu diselenggarakan secara demokratis atau tidak. Pertama, ada-tidaknya pengakuan, perlindungan, dan pemupukan. Kedua, terdapat persaingan yang adil dari peserta pemilu. Ketiga, terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang legitimate.
Begitulah. Ada relasi yang amat erat antara kepercayaan dan legitimasi. Tanpa kepercayaan, bisa tipis legitimasi. Semakin tebal ketidakpercayaan, semakin tipis legitimasi. Pemilu 2024 kiranya jadi pemilu paling banyak memantik kecurigaan. Apakah berarti pemilu kali ini paling tipis legitimasi?
"TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''
BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan
PERJUANGAN mengusir penjajah lebih mudah ketimbang melawan bangsa sendiri.
PRESIDEN Prabowo Subianto bertekad kuat, sangat kuat, untuk memberantas korupsi. Tekad itu tersurat tegas dalam pidato, tetapi tertatih-tatih merampas aset maling-maling uang rakyat.
ADA beberapa hal menarik dari peringatan Hari Raya Idul Adha, selain kebagian daging kurban tentunya.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melontarkan ancaman, ultimatum, kepada para pembantunya, buat jajarannya, untuk tidak macam-macam
SAYA termasuk orang yang suka mendengar berita baik. Setiap datang good news di tengah belantara bad news, saya merasakannya seperti oase di tengah padang gersang.
NEGARA mana pun patut iri dengan Indonesia. Negaranya luas, penduduknya banyak, keragaman warganya luar biasa dari segi agama, keyakinan, budaya, adat istiadat, ras, dan bahasa.
APALAH arti sebuah nama, kata William Shakespeare. Andai mawar disebut dengan nama lain, wanginya akan tetap harum.
MENGAPA pameran bursa kerja atau job fair di negeri ini selalu diserbu ribuan, bahkan belasan ribu, orang? Tidak membutuhkan kecerdasan unggul untuk menjawab pertanyaan itu.
"LIBUR telah tiba. Hore!" Pasti akan seperti itu reaksi orang, terutama anak sekolah, ketika mendengar kata libur. Yang muncul ialah rasa lega, sukacita, dan gembira.
SAYA lega membaca berita bahwa pemerintah tidak pernah dan tidak akan mempermasalahkan penyampaian opini publik dalam bentuk apa pun, termasuk kritik terhadap kebijakan.
HARAP-HARAP cemas masih dirasakan masyarakat saat melihat kondisi birokrasi pemerintahan di Indonesia, baik di pusat ataupun di daerah.
ADA benarnya pernyataan Sukarno, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.”
KOPERASI itu gerakan. Ibarat klub sepak bola, gerakan koperasi itu mirip klub Barcelona. Klub dari Catalan, Spanyol, itu dari rakyat dan milik rakyat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved